23 June 2018

Tokoh

Ryaas Rasyid Pertanyakan Kemampuan Pemerintah Urus Rakyat

KONFRONTASI -  Pakar Ilmu Pemerintahan Ryaas Rasyid mengatakan, pernyataan yang dibuat dirinya soal kepala daerah bisa jadi pasien KPK kalau nekad melaksanakan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang anjurkan daerah mengambil dana tak terduga dalam APBD, apalagi tanpa melalui prosedur perubahan anggaran ke DPRD, adalah sekedar warning.

Hal itu disampaikan Ryaas Rasyid dalam keterangan tertulis, Rabu (6/6/18).

Fahri Sesalkan Ancaman Teroris ke DPR Jadi Konsumsi Publik

KONFRONTASI -  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sangat menyayangkan pernyataan Kapolda Riau Irjen Nandang yang mengumbar infromasi bahwa teroris yang ditangkap di kampus Universitas Riau (Uri) menargetkan peledakan Gedung DPR RI dan DPRD Riau.

"Ancaman kepada Gedung DPR sudah sering kita dengar, dan sebaiknya itu tidak menjadi data yang diungkap, melainkan harus dilakukan investigasi secara menyeluruh, kenapa ancaman seperti itu muncul," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Lima Kali Surati Jokowi, KPK Minta Korupsi Tak di KUHP

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkirim surat sebanyak lima kali terhadap Presiden Joko Widodo untuk meminta delik korupsi tidak diatur di rancangan Revisi KUHP.


Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, keberadaan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang mengatur pemberantasan korupsi seharusnya membuat delik korupsi tidak dimasukkan lagi di UU lain.

Bamsoet Dipastikan Kembali Mangkir dari Pemeriksaan Kasus e-KTP di KPK

KONFRONTASI -  Ketua DPR Bambang Soesatyo tak bisa menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (4/6). Bambang telah mengirimkan surat kepada KPK untuk penjadwalan ulang pemeriksaan.

Refly: Aroma KSP Sudah Berubah Jadi Lembaga Kampanye

KONFRONTASI -  Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti lembaga Kantor Staf Presiden (KSP) era pemerintahan Joko Widodo. Ia mengkritik, seharusnya KSP menjadi lembaga yang memberikan masukan setelah kementerian kepada Jokowi.


"Kalau KSP memberikan opini kedua terhadap kebijakan-kebijakan sesungguhnya. Opini pertama dari kementerian, KSP lah yang seharusnya memberikan the second opinion," kata Refly dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Jumat, 1 Juni 2018.

Di Era Jokowi, Pancasila Lebih Banyak Dibenturkan Dengan Umat Islam

Oleh :
Yusril Ihza Mahendra

Sengaja saya menuliskan artikel ini sehari setelah Pemerintahan Jokowi merayakan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2017. Alasannya, saya tidak ingin menambah materi perdebatan di tengah publik yang memang sedang riuh di tengah terjadinya degradasi makna Pancasila dalam tataran implementasi, namun sangat subur dan surplus dalam tataran kata-kata serta simbol-simbol yang sesungguhnya tak berguna sama sekali karena justru mendegradasi Pancasila itu sendiri.

Cawapres Jokowi 2019 Dari Golkar ? 


Penulis : Abdulrachim K - Analis

 


Beberapa waktu yang lalu beredar secara terbatas tulisan dari seorang tokoh senior Partai Golkar dari Indonesia Timur , yaitu Zainal Bintang . ZB mengatakan bahwa kemungkinannya cukup kuat Cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019 dari Partai Golkar yaitu Jusuf Kalla atau Airlangga Hartarto .

 

Tidak Pernah ada Reformasi di Indonesia

KONFRONTASI -  "Krisis ekonomi 1998 memang dirancang untuk menjatuhkan Pak Harto. Jika Pak Harto tidak jatuh, Indonesia akan jadi Negara maju.."
Lee Kuan Yew: "Pak Harto pemimpin luar biasa. Beliau harus mendapat tempat terhormat dalam sejarah Indonesia ..."
Sultan Bolkiah: "Dipimpin Pak Harto Indonesia bersatu. Pemerintahan stabil, ekonomi maju sangat pesat. Sangat disayangkan beliau dijatuhkan"
Baca juga : 2019, Pertarungan yang Kedua Pro Reformasi Melawan Pro Orde Baru

Ubedilah Badrun : "Aneh Sikap Jokowi Melawan Rasionalitas Publik" .

KONFRONTASI-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bersikeras mengatur larangan mantan koruptor mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Aturan yang bakal dituang dalam peraturan KPU tersebut menimbulkan pro-kontra di berbagai kalangan.

Sebagian pihak termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju akan aturan tersebut. Aturan ini diyakini JK akan efektif mencegah tindak pidana korupsi.

Diundang ke AS, Rizal Ramli Didaulat Jadi Pembicara di Sejumlah Lembaga Think Tanks di New York

KONFRONTASI-Tokoh bangsa yang juga ekonom senior DR. Rizal Ramli diundang ke Amerika Serikat untuk menjadi pembicara dalam beberapa forum.

Selain jadi pembicara di beberapa lembaga think tanks di New York dan Washington, Rizal akan bertemu dengan beberapa tokoh Amerika.

Informasi yang diterima redaksi, bakal calon presiden yang akrab disapa RR itu hari ini dalam perjalanan menuju ke New York, AS.

Mantan Penasehat PBB itu memang dikenal mempunyai hubungan dan jaringan luas di berbagai negara.

Pages