Politik

Larangan Demo dari Kemendikbud, Mahasiswa Bandung Akui Mulai Ada Peringatan dari Kampus

KONFRONTASI -   Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) mengkritisi terbitnya surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengimbau agar mahasiswa tak melakukan aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.
Sebelumnya, surat edaran Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nomor 1035/E/KM/2020 perihal 'Imbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja'. Surat ini diteken oleh Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam pada Jumat (9/10).

Brasil Batalkan Beli Vaksin Sinovac dari China

KONFRONTASI -    Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengatakan bahwa pemerintah tak akan membeli vaksin covid-19 dari China Sinovac. Ini dikatakan setelah sehari sebelumnya menteri kesehatan negara itu menyebut vaksin akan dimasukkan dalam program imunisasi nasional.

Ini terjadi pascakomentar beberapa pendukung Bolsonaro yang anti China di media sosial. Hal tersebut mendorong perdebatan mengenai vaksin antara presiden dengan gubernur negara bagian.

Jumlah Halaman UU Omnibus Law Berubah, Ini Kata Rocky Gerung

Konfrontasi - Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara terkait perubahan jumlah halaman UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pasalnya, MUI dan Muhammadiyah baru saja mengumumkan bahwa pihaknya menerima draf terbaru UU Omnibus Law Cipta Kerja dari Istana dengan 1.187 halaman. Padahal DPR sendiri mengatakan versi resminya hanya berjumlah 812 halaman saja.

Menurut Rocky Gerung, adanya perubahan ini tidak akan mengubah persepsi publik soal buruknya UU Omnibus Law Cipta Kerja dan hanya akan menambah persepsi serta rasa curiga saja.

Fadli Zon: Yang Paling Bertanggungjawab atas UU Omnibus Law Ya Presiden

KONFRONTASI-Lanjut tidaknya omnibus law UU Cipta Kerja berada di tangan Presiden Joko Widodo. Pembatalan bisa saja dilakukan bila presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Namun demikian, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon menyebut bahwa pihaknya menerima RUU Ciptaker sudah menjadi 'barang jadi' meskipun bentuknya berupa draf.

Sistem dan Pendidikan Kita Gagal di Semua Level. Benarkah Rakyat Inginkan Bangsa dan Negara RI Kelasnya seperti ini?.

KONFRONTASI- "Hidup adalah pilihan", kata2 ini sering kita dengar, dalam Al Qur'an juga ada ayat yang menyatakan " Allah swt tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum tsb tdk berusaha mengubahnya". Jadi keadaan bangsa dan negara kita yg terjadi saat ini adalah pilihan dan akibat dari ulah bangsa ini sendiri.

Dua Paslon Pilwalkot Tangsel Dilaporkan ke Bawaslu atas Dugaan Politik Uang

KONFRONTASI-Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel No 1 Muhamad-Rahayu Saraswati dan No 2 Siti Nur Azizah-Ruhamaben dilaporkan ke Bawaslu Tangsel atas dugaan politik uang.

Direktur Gerakan Pemuda Sadar Pilkada (GPSP), Fauzan Muzakki mengatakan, hasil penelusuran GPSP, ada dua pasangan calon yang diduga menggunakan politik uang."Kedua pasangan itu, yakni Muhamad-Rahayu Saraswati dan Siti Nur Azizah-Ruhamaben. Kami melayangkan laporan ke Bawaslu Tangsel untuk segera ditindaklanjuti," kata Fauzan kepada SINDOnews pada Rabu (21/10/2020).

Setahun Jokowi-Maruf, Demokrat Catat 3 Kegagalan

KONFRONTASI-Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan mencatat 3 kegagalan di usia 1 tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin atau periode kedua kepemimpinan Jokowi. Kegagalan itu masih nampak hingga hari ini.

"Saya mencatat tiga kegagalan pemerintahan Jokowi setelah satu tahun berkuasa pada priode kedua pemerintahannya. Di mana ditandai dengan merebaknya pandemi COVID-19 di awal pelantikannya," ujar Irwan kepada wartawan, Rabu (21/10/2020). 

Politikus PDIP Akui Janji Jokowi Soal Lapangan Kerja Belum Memuaskan

KONFRONTASI-Koreksi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin turut disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Politisi PDIP, Rahmad Handoyo menjelaskan, salah satu janji yang masih menuai pro dan kontra adalah masalah pembukaan lapangan kerja selebar-lebarnya.

“Nah terhadap janji Jokowi untuk meningkatkan atau membuka lapangan kerja bagi para pengangguran, harus diakui dalam satu tahun pemerintahan ini, fakta memunculkan pro dan kontra,” ujar Rahmad dilansir RMOL, Rabu (21/10).

Setahun Jokowi-Maruf, PKS: Kelompok Kritis Terhadap Pemerintah Terus Dibungkam

KONFRONTASI-Fraksi PKS juga menyoroti kondisi politik dan penegakan hukum selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan, koalisi besar pemerintah memang mampu mengkonsolidasi kekuatan politik baik di pemerintahan maupun parlemen.

Meski demikian, ia menyayangkan justru kecenderungan keputusan-keputusan politik semakin oligarkis dan miskin akan diskusi publik.

Pages