Nasional

Ternyata POP Kemendikbud Belum Miliki Payung Hukum

KONFRONTASI-Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ternyata masih belum mempunyai payung hukum yang jelas untuk dilaksanakan.

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal menyebutkan, payung hukum belum ada karena Komisi X dan Kemendikbud belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan.

Kemenhan Bantah Tudingan Adik Prabowo Soal Mark-up Proyek 1.000 Persen

KONFRONTASI-Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Djoko Purwanto angkat suara soal tudingan penggelembungan harga alias mark up pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) hingga 1.000 persen di Kemenhan.

Djoko memastikan tak ada mark up proyek hingga 1.000 persen tersebut seperti dikatakan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo beberapa waktu lalu.

"Itu tidak ada, tidak ada itu yang Rp50 triliun itu," kata Djoko di Gedung Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/7).

Wahyu Setiawan Pecat Pengacaranya Terkait Isu Pengajuan JC

KONFRONTASI-Terdakwa kasus suap pergantian anggota DPR, Wahyu Setiawan memecat salah satu pengacaranya, Saiful Anam.

Pencabutan surat kuasa terhadap Saiful dilakukan setelah adanya klaim bahwa Wahyu siap menjadi justice collaborator (JC), untuk mengungkap kasus suap dalam pemilu.

Tim penasihat hukum Wahyu, Tony Hasibuan menerangkan, kliennya saat ini sudah mencabut surat kuasa terhadap Saiful Anam.

Tito Sebut Jenazah Pasien Corona Sebaiknya Dibakar, Pengamat: Parah Anda, Menkes Saja Tidak Bicara Seperti Itu

KONFRONTASI-Pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang menyebut bahwa secara teori pembakaran jenazah pasien Covid 19 menjadi langkah terbaik untuk menangani jenazah Covid 19, memunculkan kontroversi.

"Yang terbaik, mohon maaf saya Muslim ini, tapi secara teori yang terbaik ya dibakar, karena virusnya akan mati juga," kata Tito saat mengisi sebuah Webinar yang dipublikasikan oleh Puspen Kemendagri (22/07).

Tito mengakui pembakaran jenazah pasien Covid 19 akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Aktivis HAM: Rezim Jokowi Babak Belur, Rusak Berat.‘’Ini negeri mafia dan bandit politik,’’ tegas Busyro Muqodas Ketua PP Muhammadiyah.

KONFRONTASI- Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka resmi diusung DPI Perjuangan dan beberapa partai lain sebagai calo kepala daerah di Pilkada Solo 2020. Selain Gibran, ada tiga lagi keluarga Jokowi yang bakal maju di ajang pilkada serentak tahun ini. Yaitu, M. Bobby Afif Nasution (menentu) di Pilkada Kota Medan, Wahyu Purwanto (adik ipar) di Pilkada Gunungkidul, dan Doli Sinomba Siregar, paman Bobby Nasution (besan) di Pilkada Tapanuli Selatan.

Cara merampok bank dan Melarikan diri di Indonesia: Dari Joko Tjandra sampai Lainnya

KONFRONTASI- Joko Tjandra, seorang taipan buron yang dikenal sebagai 'the Joker', mungkin akan tertawa terbahak-bahak tentang hukuman korupsi Bank Bali senilai $ 78 juta. Asal tahu saja, Indonesia  era Jokowi dan rezim rezim sebelumnya (Orba maupun orde reformasi) , penuh dengan kisah-kisah orang kaya dan berkuasa yang menghindari  jerat/tangan pendek hukum yang rusak.

PNS Lembaga yang Dibubarkan Dikembalikan ke Instansi Awal, Honorer Diberhentikan

KONFRONTASI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membubarkan 18 lembaga melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2020. Terkait nasib pegawainya ada yang dikembalikan ke instansi dan ada yang diberhentikan.

Meski begitu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana tidak dapat memastikan jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja di 18 instansi tersebut.

"(yang PNS) dikembalikan ke instansi asalnya. Jumlahnya tidak banyak," kata Bima saat dihubungi, Rabu (22/7/2020).

MK Tolak Gugatan Kivlan Zein Terkait Kepemilikan Senpi

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materiil tentang kepemilikan senjata api (senpi) dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap UUD 1945 yang diajukan mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen.

Ketua MK Anwar Usman menyatakan, setelah beberapa kali persidangan sebelumnya maka MK berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan Kivlan Zen sebagai pemohon melalui kuasa hukumnya Tonin Tachta Singarimbun, dkk tidak dapat diterima.

11 Mantan Anggota DPRD Sumut Ditahan KPK atas Dugaan Terima Suap

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 11 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 karena diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, Rabu (22/7).

Kesebelas mantan anggota DPRD Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka pada 30 Januari 2020 kemarin.

Pages