Nasional

KONFRONTASI-– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi beredarnya informasi atau berita bohong tentang kondisi mata penyidik senior lembaga antirasuah, Novel Baswedan. Tujuannya, supaya publik tahu bagaimana kondisi terkini kesehatan mata Novel usai disiram air keras oleh orang tak dikenal.

Novel menjadi korban teror di dekat rumahnya kawasan Jakarta Utara pada 11 April 2017 lalu. Hingga kini, aparat kepolisian belum berhasil mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras tersebut. Namun justru beredar kabar terkait kondisi mata Novel yang dituding rekayasa setelah munculnya video yang viral di media sosial.

Karena itu, KPK memberikan klarifikasi terkait berita yang cenderung bohong mengenai kondisi mata Novel melalui akun Twitter resminya @KPK_RI yang dikutip pada Rabu, 6 November 2019.

KPK menjelaskan bahwa Novel sempat dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga pasca diserang oleh orang tak dikenal dengan menggunakan air keras. Tapi, ia langsung dipindah ke Jakarta Eye Center karena kemungkinan terjadi luka di kornea mata akibat zat kimia asam sulfat yang terkandung dalam air keras.

“Selanjutnya, Novel dirawat di Singapura National Eye Centre pada 12 April 2017,” tulis akun KPK.

Melalui serangkaian perawatan, tim dokter berhasil membersihkan luka bakar di wajah dan membersihkan residu air keras di saluran pernapasan, karena terdapat luka bakar di rongga hidung.

“Proses penyembuhan area luar ini cenderung lebih cepat karena kemampuan regenerasi kulit yang lebih baik,” lanjutnya.

Saat itu, kondisi seluruh selaput pelindung kornea mata Novel terbakar, sehingga opsi yang dilakukan oleh dokter adalah menunggu proses pertumbuhan selaput mata.

“Namun, faktanya pertumbuhan selaput mata kiri mengalami gangguan pertumbuhan sehingga dilakukan operasi Osteo-odonto-keratoprosthesis (OOKP),” katanya.

Nah, pada mata kiri yang dilakukan operasi OOKP terjadi pendarahan di balik lensa sejak empat bulan yang lalu. Hal ini mengakibatkan pandangan menjadi gelap dan tidak bisa melihat sama sekali. Bila kondisi baik, mata kiri menjadi tumpuan penglihatan karena dapat digunakan untuk membaca dengan bantuan lensa kacamata (plus) 4.

“Namun, dengan sudut pandang penglihatan yang sempit. Selain itu, saat ini kondisi mata sebelah kanan Novel pun tidak bisa melihat jelas dan tetap menggunakan hard lens untuk membantu melihat dengan lebih baik,” katanya.

KONFRONTASI-Wacana pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah menuai polemik. Sejumlah kalangan meminta Menteri Agama Fachrul Razi yang melontarkan wacana itu untuk mempertimbangkan hal tersebut.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi menyayangkan jika aturan aparatur sipil negara (ASN) dilarang mengenakan cadar dan celana cingkrang diterapkan. Menurut dia, cadar dan celana cingkrang tidak menunjukkan bahwa orang tersebut berpaham radikal atau teroris.

KONFRONTASI- Tokoh nasional Dr Rizal Ramli (RR) mengingatkan pemerintah, dengan hebohnya isu radikalisme, radikulisme & radikolisme, dan perkembangan ekonomi makro & mikro yang semakin mandeg, kita jadi bertanya-tanya apakah ini ‘Kabinet Maju’ atau ‘Kabinet Atret (achterwaarts) alis Kabinet Mundur’ ?

KONFRONTASI-Menteri Agama Fachrul Razi meminta maaf atas pernyataannya terkait cadar dan celana cingkrang yang menimbulkan kontroversi dan kritik. Ia merasa sebetulnya tak ada yang salah, namun ia menduga pernyataan itu terlalu dini.

“Kalau itu menimbulkan beberapa gesekan-gesekan ya mohon maaf. Rasa-rasanya enggak ada yang salah rasanya. Mungkin saya mengangkatnya agak terlalu cepat,” kata Fachrul dalam pertemuan perkenalan dengan Komisi VIII, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa 5 November 2019.

KONFRONTASI - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menduga Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja menghembuskan isu radikalisme. Hal ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi negara.

Menurut Fadli, arahan presiden kepada menteri agama untuk mengatasi radikalisme telah memancing debat tidak produktif. Pasalnya, tak seharusnya isu radikalisme dijadikan kambing hitam.

KONFRONTASI- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Jhonny hadir lengkap dengan jajaran eselon Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu menyampaikan sejumlah program yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Menariknya, meski bersidang dengan Komisi I, Jhonny beberapa kali menyebut Komisi XI.

KONFRONTASI- Para analis mengingatkan Presiden Jokowi agar pemerintahannya tidak menjadi Orba Jilid Dua dan meminta Jokowi memperkuat KPK, bukan malah melumpuhkan KPK..  

‘’Kita dukung  Kelompok civil society yang tergabung dalam koalisi masyarakat Tolak Orba jilid II, yang mendeklarasikan bersikap oposisi kritis kepada Jokowi, sebagai koreksi atas rezim Jokowi yang lahir dan tumbuh di era reformasi namun malah melumpuhkan semangat reformasi itu sendiri,’’kata F Reinhard MA, analis ekonomi-politik dan Darmawan Sinayangsah analis jebolan Fisip UI.

KONFRONTASI-Beberapa waktu lalu, direktur Utama nonaktif PT PLN, Sofyan Basir, didakwa tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pemberian kesempatan, sarana dan keterangan agar sejumlah pihak menerima suap terkait proyek PLTU Riau-1. Para pihak yang dimaksud, yaitu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M Saragih, pengusaha Blackgold Natural, Johannes B Kotjo, dan eks Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menjelaskan manuver Politisi PSI di DPRD DKI Jakarta yang kerap berkoar-koar di sosial media terkait rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tanuh Anggaran 2020 tak sesuai dengan kenyataan.

"PSI kegenitan ngomong di media sosial, tapi pas rapat resmi mereka malah diam enggak ada suaranya," katanya, Senin (4/11).

KONFRONTASI - Sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amal Tamagola menilai imbauan Menteri Agama RI Fachrul Razi bagi ASN di lingkungan Kemendag untuk tidak menggunakan cadar dan celana cingkrang telah melanggar hak warga sipil.

Menurutnya, Menag seharusnya tak membuat kebijakan ngawur yang berdampak pada kemarahan umat Islam di Indonesia, bahkan dunia.

“Itu melanggar (hak) sipil,” ungkap Tamrin di Hotel Erian, Jakarta Pusat, Senin (4/11).