Nasional

KONFRONTASI -  Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sudah ada 3.879.000 akun yang terdaftar sebagai pelamar CPNS 2018 hingga hari ini. Akun tersebut tercatat di situs web sscn.bkn.go.id per Selasa (9/10) pukul 00.00 WIB.

"Akun pelamar sampai saat ini itu sudah 3.879.000-an. Untuk pagi ini saja sudah bertambah 42.000-an, dari 00.00 WIB sudah 42.000-an yang terbentuk baru," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan kepada detikFinance, Selasa (9/10/2018).

KONFRONTASI- Mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli turut menanggapi pertemuan IMF-World Bank yang dilangsungkan di Bali pada 8-14 Oktober 2018.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @RamliRizal yang diunggah pada Selasa (9/10/2018).

Diketahui, pertemuan IMF-World Bank di Bali menjadi polemik dan menuai kontra dari beberapa tokoh politik.

Sebagian merasa IMF hanya merugikan Indonesia, mengingat hubungan Indonesia-IMF pada krisis 98 lalu.

KONFRONTASI- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengaku dirinya ditelepon oleh Ratna Sarumpaet pada Jumat (28/9) malam. Saat itu, kata Said, Ratna menangis dan mengaku kepadanya telah dianiaya.

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo telah menjilat ludah sendiri karena membiarkan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF dan World Bank.

Saat konferensi Asia Afrika dengan gagah Jokowi menyampaikan pidato bahwa IMF dan World Bank merupakan organisasi keuangan dunia yang sudah usang untuk diharapkan menjadi lembaga keuangan yang bisa memperbaiki perekonomian dunia. Namun sekarang Jokowi malah memberikan jamuan megah dengan menggunakan duit rakyat kepada para peserta pertemuan IMF-World Bank.

KONFRONTASI-Advokat Eggi Sudjana yang diwakili kuasa hukumnya melaporkan Farhat Abbas ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik serta pengaduan palsu.

"Alhamdulillah kami diterima dengan baik setelah perjuangan yang panjang, untuk itu kami mengharapkan Farhat Abas ditangkap," kata kuasa hukum Eggi Sudjana, Elida Netti di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Thamrin Ritonga sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara. Orang kepercayaan Bupati nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap ini merupakan tersangka keempat dalam kasus tersebut.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan baru dengan tersangka TR (Thamrin Ritonga)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/10/2018).

KONFRONTASI-Dua agenda besar disiapkan honorer K2 (kategori dua) untuk meminta perhatian Presiden Joko Widodo. Agenda pertama adalah aksi turun ke jalan yang ditargetkan melibatkan 50 ribu honorer K2. Rencananya aksi digelar 30 Oktober bersamaan dengan demo di kantor bupati/walikota masing-masing daerah.

Bila aksi tidak membawa hasil, rencana kedua dijalankan honorer K2. Yaitu mogok nasional hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

KONFRONTASI-Politikus Partai Demokrat (PD) Dede Yusuf Macan Effendi meminta pemerintah jujur terkait penanganan bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Dia menilai, status bencana nasional masih perlu ditetapkan jika pemerintah mengalami kendala dalam proses pemulihan pascagempa.

"Jadi, memang kalau kita (pemerintah khususnya) merasa berat melakukan rehabilitasi maka ini harus dicanangkan sebagai bencana nasional," ujar Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

KONFRONTASI-Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018 tidak ada calo. Moeldoko menilai, jika ada yang mengiming-imingi lulus tes dengan membayar sejumlah uang, itu omong kosong.

Dia menjelaskan, sekarang seleksi CPNS dilakukan menggunakan sistem komputer sehingga bisa menghindari kecurangan, termasuk sogok menyogok supaya lulus.

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang akan membongkar kasus yang sudah lama mengendap di KPK.

"Saya juga baca ya pernyataan itu di beberapa media. Saya kira mungkin akan lebih baik saksi yang dipanggil untuk datang dan fokus pada konteks perkara yang terkait. Agak aneh kalau tiba-tiba mengaitkannya dengan institusi lain seperti KPK, misalnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.