KONFRONTASI- Ketua Komite Pengarah KMPK (Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan) Prof Dr M Din Syamsuddin menyatakan, Undang-Undang No 02 Tahun 2020 atau eks Perppu No 01 Tahun 2020 patut dinilai dan diduga sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary cri
KONFRONTASI-Sudah menjadi rahasia umum jika Amerika Serikat (AS) kerap melayangkan ancaman pada negara-negara yang melakukan transaksi pembelian peralatan perang, seperti pesawat tempur maupun senjata, buatan Rusia.
Hal itu juga berlaku bagi Indonesia yang sedang dalam proses untuk merampungkan pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Indonesia telah menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Nilai kontrak yang sudah diteken Kementerian Pertahanan pada 2018 ini mencapai US$ 1,14 miliar.
Dalam dua kali kesempatan, Menteri Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto pun telah bertolak ke Rusia. Terbaru, Ia menghadiri acara peringatan 75 tahun kemenangan Uni Sovyet atas Nazi pada Juni lalu. Prabowo diklaim membahas kelanjutan pembelian 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35.
Soal ancaman AS, hal tersebut sudah pernah diakui langsung oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva. Namun, Lyudmila menyebut Rusia dan mitra-mitranya menanggapi ancaman tersebut dengan santai, sebab itu bukan hal baru.
"Tapi sebenarnya [sanksi itu] tidak mencegah teman-teman kami untuk membeli peralatan pertahanan dari Rusia, yang mana harganya bersahabat dan kualitasnya bagus. Jadi diharapkan kontrak ini [dengan RI], dan tidak hanya yang satu ini, karena di sini ada banyak rencana, ada rencana lain juga untuk diselesaikan. Jadi rencana ini belum dibatalkan," kata Lyudmila dalam media briefing yang berlangsung secara virtual, Rabu (8/7/2020).
Lalu, apa sebenarnya "sanksi" yang bisa diterima Indonesia dari AS terkait rencananya melanjutkan pembelian pesawat tempur buatan Rusia?
Jika berkaca pada kasus serupa yang pernah menimpa China pada 2018 lalu, AS menerapkan sejumlah sanksi pada China, termasuk memblokir agen China dari mengajukan permohonan izin ekspor dan berpartisipasi dalam sistem keuangan AS.
Selain itu, AS juga membuat daftar "black list" Departemen Keuangan, di mana individu-individu yang dianggap terlibat pelanggaran akan dilarang melakukan bisnis dengan AS.
Hukuman yang diumumkan pada September 2018 dijatuhkan karena China membeli 10 pesawat tempur SU-35 pada tahun 2017 dan peralatan terkait sistem rudal surface-to-air pada tahun 2018, kata Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Sementara itu, jika berkaca pada kasus Mesir, negara itu juga mendapat ancaman sanksi dari AS karena hampir menyelesaikan kesepakatan untuk membeli pesawat Sukhoi Su-35 Rusia. Namun demikian, menurut Abdel-Moneim Said, seorang analis di Pusat Studi Strategis Mesir, AS nampaknya masih belum menentukan jenis sanksi apa yang akan dijatuhkan untuk negara itu.
"Amerika Serikat berusaha menekan Mesir untuk menghentikan kesepakatan dengan Rusia, tetapi tetap berkomitmen pada hubungan bilateral mereka karena memiliki hubungan perdagangan yang penting dan operasi bersama." katanya kepada The Arab Weekly pada Mei lalu.
Meski mengatakan dirinya yakin bahwa Kongres AS akan membahas sanksi potensial terhadap Kairo, tetapi Said juga menekankan bahwa AS mungkin akan membiarkan Mesir melakukan pembelian dengan jaminan tertentu.
Menurut TASS, Mesir membeli 24 pesawat tempur Rusia. Pengiriman gelombang pertama dari sebagian pesawat yang menghabiskan biaya US$ 2 miliar itu akan dilakukan pada kuartal ketiga atau terakhir tahun 2020.
Di sisi AS, negara itu dikabarkan melayangkan ancaman pada Mesir dikarenakan khawatir pembelian peralatan tempur Rusia akan membuat kekuatan pasukan militer Mesir meningkatkan di wilayah tersebut dan mungkin dapat mengancam posisi jet tempur AS yang bersaing dengan buatan Rusia.
Sementara itu, mengutip laporan media China, South China Morning Post, sanksi yang bisa diberikan AS pada Indonesia atas transaksinya dengan Rusia akan ditentukan di bawah Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions (CAATSA). Sanksi ini sebelumnya juga telah berlaku untuk Rusia dan beberapa negara lain.
KONFRONTASI-Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking terkait pertemuannya dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, Nanang Supriatna. Selain itu, Anita juga turut ditanyai seputar foto Jaksa Pinangki dengan dirinya dan Djoko Tjandra yang beredar luas di media sosial.
KONFRONTASI-Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan Masjid Istiqlal saat ini tidak memungkinkan untuk menggelar Salat Idul Adha 1441 Hijriah. Hal tersebut lantaran perkembangan kasus Covid-19 terus meningkat.
"Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, Istiqlal tidak akan menggelar Salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1441H," kata Fachrul di Jakarta, Senin (27/07).
KONFRONTASI-Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan jumlah zona merah COVID-19 kembali bertambah dari 35 wilayah menjadi 53 wilayah per 27 Juli 2020.
"Kalau kita lihat jumlah zona merah dari 35 menjadi 53, sedangkan kabupaten/kota zona oranye dari 169 menjadi 185. Ini bukan kabar yang menggembirakan dan perlu menjadi perhatian kita bersama," kata Wiku dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
KONFRONTASI-Komnas HAM RI menerima pengaduan dari perwakilan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur terkait larangan dan penyegelan pesarean atau bakal makam tokoh masyarakat adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur. Komnas HAM menilai larangan tersebut bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia, Komnas HAM meminta agar Bupati Kuningan menghentikan penyegelan tersebut.
"Sehubungan dengan proses pemantauan dan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM RI, maka Komnas HAM RI menyerukan kepada Bupati dan jajaran pemerintah daerah Kuningan untuk menghentikan segala bentuk proses penyegelan dan atau pembongkaran Pesarean Curug Goong," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, dalam keterangannya, Senin (27/7/2020).
Komnas HAM RI akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan meminta keterangan kepada seluruh pihak, melakukan pemantauan dan penyelidikan lapangan terkait kondisi terakhir serta berdialog dengan stakeholders terkait. Komnas HAM meminta agar pihak kepolisian menjaga keamanan daerah dari potensi kekerasan dan ujaran kebencian di wilayahnya.
"Meminta agar aparat kepolisian RI khususnya Polres Kuningan untuk menjaga keamanan daerah, mencegah kekerasan dan ujaran kebencian di wilayahnya serta bertindak tegas jika ada tindakan melawan hukum," ungkapnya.
Komnas HAM juga meminta kepada pemerintah pusat untuk melindungi secara paripurna hak-hak konstitusional warga negara Indonesia tak terkecuali Komunitas Sunda Wiwitan, khususnya hak kebebasan beribadah, berkeyakinan dan berekspresi. Serta, Komnas HAM juga meminta kepada semua pihak untuk mengedepankan dialog berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan hak asasi manusia sebagai dasar tindakan atau kebijakan.
Beka mengatakan Komnas HAM telah mempelajari laporan masyarakat mengenai larangan dan penyegelan pesarean atau bakal makam tokoh masyarakat adat Sunda Wiwitan. Komnas HAM RI menilai larangan pembangunan dan penyegelan pesarean tersebut bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1.
Adapun bunyi Pasal tersebut menyatakan:
"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".
Beka Ulung mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menganut kepercayaan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termasuk dalam hak-hak sipil dan politik. Selain itu Beka Ulung menyebut tindakan pemerintah daerah Kuningan juga mencederai Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Berikut ini bunyi pasal tersebut:
"Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah".
Lebih lanjut, Beka menyebut instrumen HAM lainnya yang menjamin pemenuhan hak-hal sipil dan politik juga tercantum dalam Pasal 18 Universal Declaration of Humas Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM).
Sebelumnya diberitakan, satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan menyegel bangunan bakal makam milik Masyarakat Adat Karuhun (Akur) Sunda Wiwitan di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur. Penyegelan bangunan bakal makam itu dinilai sebagai tindakan kesewenangan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia (HAM).
Saat proses penyegelan seribuan massa dari organisasi masyarakat (ormas) ikut mengawal. Massa mendukung penyegelan. Namun, aparat hanya mengizinkan beberapa perwakilan ormas untuk menyaksikan penyegelan di lokasi bangunan bakal makam sesepuh Sunda Wiwitan, yang berada di area Curug Go'ong.
"Ini bentuk kesewenang-wenangan. Sebab, dalam Perda Nomor 13/2019 tentang IMB, belum ada juklak dan juknisnya. Kemarin Satpol PP bilang akan menyegel batunya, bukan makamnya. Tapi kalau dilihat di lokasi, yang disegel itu batu dan makamnya. Ada gak juklak dan juknisnya, ini kesewenang-wenangan," kata Girang Pangaping Masyarakat Akur Sunda Wiwitan Okky Satrio Djati saat ditemui di Paseban Tri Panca Tunggal Sunda Wiwitan, Senin (20/7).
Okky juga menyayangkan adanya ormas yang menyuarakan sentimen SARA tentang pembangunan bakal makam tersebut. Okky menilai pemerintah membiarkan gerakan ormas tersebut.
"Bagaimana pemda secara sistematik memberi peluang pada kelompok yang tadi ikut mengawal penyegelan. Ini upaya pembiaran yang sistematik. Ini pelanggaran HAM. Kami laporkan ke Komnas HAM," kata Okky.
KONFRONTASI- Ketua Komite Pengarah KMPK M. Din Syamsuddin menyatakan, bahwa Undang-Undang No 02 Tahun 2020 atau eks Perppu No 01 Tahun 2020 patut dinilai dan diduga sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) terhadap negara, bangsa dan rakyat. Dalam kaitan ini, tokoh nasional Rizal Ramli (RR) menyambut pernyataan Din. RR menyebutkan apa yang disampaikan Din merupakan pernyataan tegas.
Aku Malu Menjadi Dosen di Indonesia
16 Agustus 2019
Oleh: Sulardi
Penulis Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
"... bahwa scoopus itu berhala, scoopus itu hantu,..."
KONFRONTASI- Undang-Undang No 02 Tahun 2020 atau eks Perppu No 01 Tahun 2020 patut dinilai dan diduga sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) terhadap negara, bangsa dan rakyat.
Konfrontasi - Ketum DPP Forum Hononer Nonkategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan, tidak ada niat mendesak pemerintah mengangkat mereka menjadi PNS apalagi tanpa tes. Permintaan mereka tidak neko-neko, hanya diberikan peluang ikut rekrutmen PPPK tahap II dan seterusnya.