27 June 2019

Nasional

Menteri Agama Lukman Hakim Kembali Digarap Jaksa KPK Terkait Skandal Jual Beli Jabatan

KONFRONTASI - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan sidang perkara dugaan suap  jual beli jabatan di Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi, hari ini.

Rencananya, sejumlah saksi akan dihadirkan Jaksa untuk membuktikan suap pengisian jabatan tinggi di Kemenag. Di antara saksi-saksi yang dipanggil yakni Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Saksi Kubu Prabowo-Sandi dari Unsur Polisi Mendadak Dipanggil Provos

KONFRONTASI - Rencana tim kuasa hukum Prabowo-Sandi untuk membawa saksi dari aparat kepolisian dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi tak terpenuhi.

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto alias BW menjelaskan bahwa saksi dari aparat kepolisian tidak bisa datang lantaran mendadak dipanggil oleh Provos. 

Provos sendiri bertugas sebagai penegak disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri.

Kepergok Foto Barang Bukti Kubu Prabowo, KPU Mulai Main Curang di Sidang MK?

KONFRONTASI - Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi  terjadi ketegangan. Bahkan, di luar ruang sidang juga sempat terjadi situasi cekcok mulut antara Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto sebagai pemohon dengan Tim Kuasa Hukum KPU sebagai termohon.

Peristiwa bermula, saat Bambang keluar ruang sidang sekira pukul pukul 10.12 WIB, untuk memuat alat bukti yang akan digunakan untuk menguatkan keterangan saksi. Namun, saat proses tersebut berlangsung terdapat dua orang yang tak dikenal oleh Bambang.

Soal Rencana Wajib Militer, Ini Reaksi Menhan

KONFRONTASI - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu  memastikan tidak sedang berencana menerapkan wajib militer sebagaimana diusulkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. 

Anggota BPK, Agung Firman Sampurna sempat mengusulkan diadakan wajib militer sebagai media untuk meningkatkan pendidikan bela negara di Indonesia.

"Kementerian Pertahanan belum ada itu (wajib militer)," jawab  Ryamizard Ryacudu di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

DPR Dorong Perbaikan Sistem PPDB

KONFRONTASI - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mencatat sejumlah persoalan yang muncul dalam proses tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 ini di sejumlah daerah di Indonesia. 

Mau Jadi Mahasiswa IPB Lewat Jalur Mandiri? Simak Ketentuan Lengkapnya

KONFRONTASI - Institut Pertanian Bogor (IPB) melaksanakan Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer (UTM-BK) mulai tahun 2019.

Seperti dikutip dari laman https://admisi.ipb.ac.id, UTM-BK itu sendiri adalah salah satu penerimaan mahasiswa program sarjana IPB jalur mandiri.

Sudah Pasti Bukan Makar!: Unjuk Rasa Itu Konstitusional

KONFRONTASI -  Unjuk rasa denan nama apapun merupakan hak warga Negara yang dijamin oleh konstitusi. Selama tidak melanggar ketertiban umum, maka Polisi sesuai undang-undang harus menjamin warga Negara melakukan haknya. Apalagi point menarik dari Point to Poin edisi Aksi Kedaulatan Rakyat 22 Mei Konstitusional?

Ratna Sarumpaet: Saya Disebut Ratu Pembohong

KONFRONTASI-Terdakwa kasus berita berita bohong atau hoax, Ratna Sarumpaet meyakini dirinya tak melakukan tindak pidana informasi bohong. Ratna menegaskan ia tak ada maksud membuat keonaran di masyarakat.

"Saya tekankan kembali bahwa tidak ada maksud saya membuat keonaran atau kekacauan di kalangan masyarakat. Apalagi bermaksud untuk menimbulkan rasa permusuhan di kalangan rakyat, individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA," kata Ratna di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 18 Juni 2019.

9 Pati Polri Mau Daftar Capim KPK

KONFRONTASI - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/6), mengatakan sebanyak 9 Perwira Tinggi (Pati) Polri mendaftarkan diri untuk menjadi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

9 Pati tersebut telah menyerahkan identitas CV kepada Asisten Sumber Daya Manusia (Asdm) Polri untuk selanjutnya digodok secara internal.

Tim Hukum Jokowi-Amin Membangkang Putusan MK

KONFRONTASI - Kuasa Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pihak termohon, Teuku Nasrullah menjelaskan kuasa Hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai pihak terkait masih bertahan pada opini bahwa gugatan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 tidak bisa diperbaharui.

Ia menjelaskan bahwa perbaikan permohonan yang dilakukan pihaknya pada 10 Juni lalu bukan tanpa dasar yang kuat.

Pages