26 March 2019

Nasional

Wiranto Wacanakan Gunakan UU Terorisme untuk Perangi Hoax

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menginginkan penyebar hoaks dijerat dengan Undang-undang Terorisme. Sebab, Wiranto menilai hoaks sama bahayanya dengan teroris.

"Hoaks ini meneror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik, ada yang nonfisik. Tetapi kan teror, karena menimbulkan ketakutan," ucap Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

KPK Bisa Usut Dugaan Jual-Beli Jabatan di UIN Alauddin

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri dugaan suap jual beli jabatan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan UIN Alauddin Makassar yang melibatkan Kementerian Agama (Kemenag).

Jurubicara KPK Febri Diansyah mengaku pihaknya bisa saja mengungkap kasus tersebut.

“Bisa saja. Sepanjang memang nanti ditemukan bukti-bukti atau petunjuk yang mengarah ke sana,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Said Aqil Dilaporkan ke Bareskrim, Ini Respon PBNU

KONFRONTASI-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Dalam laporan yang disampaikan Ketua Koordinator Laporan Bela Islam (Korlabi) Damai Hari Lubis, Senin 19 Maret 2019, Said Aqil dianggap telah menyebar kebencian karena pernyataanya yang menyebut ada kelompok radikalis, ekstremis, dan teroris di kelompok capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

RR: Solusi Pemerintah Jokowi Soal BPJS Kesehatan Hanya Parsial

KONFRONTASI- Mantan menteri perekonomian era presiden Gus Dur, Rizal Ramli (RR) menilai, strategi pengelolaan yang diterapkan BPJS Kesehatan di era pemerintahan Jokowi kurang profesional. Akibatnya, terus mengalami defisit keuangan.

Menurut dia, solusi yang digunakan pemerintah saat ini melalui pemberian dana talangan (bailout) sebesar Rp 4,999 triliun untuk Badan BPJS Kesehatan, merupakan solusi sementara. Diperlukan strategi baru untuk memperbaiki masalah defisit BPJS Kesehatan tersebut. 

Analis: Masalah Ekonomi-Sosial Memburuk, Sudah Terlambat, Jokowi Minta Maaflah Pada Rakyat Indonesia

KONFRONTASI- Maukah Presiden Joko widodo minta maaf pada bangsa dan rakyat kita atas kelemahan dan kekeliruannya? Analis sosial Universitas Bung Karno, Muda Saleh menanggapi survei Litbang KOMPAS yang menunjukkan elektabilitas Prabowo-Sandi mengalami kenaikan dan Jokowi merosot terus karena rakyat ingin perubahan, dan pergantian kepemimpinan nasional.

Legitimasi Slank Hancur? Slank Didesak Kembalikan Honor dari Apel Ganjar Pranowo cs di Jateng, Berbiaya Rp18 Milyar

KONFRONTASI- Grup Slank menjadi sorotan sinisme masyarakat karena  di masa lalu Slank kampanye anti-korupsi. Dan  sebagai ikon AntiKorupsi grup musik Slank harus kembalikan honor konser apel kebangsaan di Jateng yang berbiaya Rp 18 M karena patut dapat diduga itu penyimpangan APBD era Ganjar Pranowo.

''''Jangan kotori gerakan anti-korupsi! Patut diduga apael kebangsaan itu penyimpangan APBD '' kata Adhie Massardi dari Gerakan Indonesia Bersih

KPK Didesak Geledah UIN Ciputat

KONFRONTASI-Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) didesak untuk menggeledah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, di Jalan Raya Ciputat, Tangerang Selatan untuk mengecek dugaan korupsi jual beli jabatan Rektor Prof. Amani Lubis di Kementerian Agama RI setelah Ketua Umum PPP Romahurmuziy tertangkap tangan KPK.

Forum Prabowo-Sandi Centre (Sriwijaya Centre): Mengapa UU ITE harus dicabut/direvisi?

KONFRONTASI- Prabowo-Sandi berjanji  mencabut/merevisi sejumlah pasal UU ITE karena berwatak 'panopticon'. Mengapa UU ITE harus dicabut/direvisi? Di bawah ini pandangan Herdi Sahrasad, Dosen senior Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina dan pakar politik dan Islamisme/Radikalisme/Terorisme Univ.Paramadina, mantan visiting Fellow di Monash University Australia, Cornell University New York, UC Berkeley USA dan Marburg/Leiden University, Jerman. Aktivis senior Gerakan 1998 dan anggota INDONESIA DEMOCRACY MONITOR (INDEMO)

Terbukti Halangi Penyidikan, Advokat Lucas Diganjar 7 Tahun Penjara

KONFRONTASI- Advokat Lucas divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti merintangi penyidikan terhadap tersangka Eddy Sindoro.

Dewan Pers: Yang Viral di Medsos Tak Semuanya Bisa Dijadikan Berita

KONFRONTASI-Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo meminta media massa tidak mengambil informasi viral yang ada di media sosial lalu mengolah hal tersebut menjadi sebuah berita.

"Jangan mengambil hal-hal yang sedang viral di medsos menjadikannya sebuah berita," kata Yosep Adi Prasetyo pada Seminar Bertajuk Peran Pers Dalam Mendorong Pemilu Berkualitas," di Kota Bandung, Rabu.

Dia mengatakan informasi viral yang ada di ranah media sosial belum bisa dipastikan kebenarannya sehingga media massa harus hati-hati terhadap hal tersebut.

Pages