Nasional

KONFRONTASI - Sebagian lembaga survei telah terkontaminasi oleh kepentingan politik sehingga tidak objektif lagi. "Semua mengabdi pada kepentingan pendana survei. Sehingga survei sebagian besar menjadi bagian tim sukses," kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Poppy Dharsono dalam Diskusi Forum Publik bertema "Menyoal 'Quick Count' Sebagai Kejahatan Demokrasi" di Jakarta, Rabu (16/7).

KONFRONTASI - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menghargai langkah hukum yang diambil oleh Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon, ke Mabes Polri. Burhannuddin dilaporkan ke polisi terkait ucapannya yang menilai Komisi Pemilihan Umum salah jika hasil Pemilu Presiden 2014 tidak sesuai dengan hasil hitung cepat

KONFRONTASI--Anggota Dewan Pers Nezar Patria menilai hitung cepat (quick count) Pemilu Presiden 2014 yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan bagian dari jurnalistik sehingga pemanggilan manajemen RRI oleh Komisi I DPR adalah salah kaprah.

KONFRONTASI - Pengamat media UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Iswandi Syahputra mengatakan keberpihakan media adalah ancaman bagi demokrasi. Media sebenarnya pilar demokrasi. Namun, bagaimana media dapat menciptakan iklim demokratis jika dalam pilpres sudah tidak netral dan berpihak.

Saat ini, media seperti pihak yang ikut bersaing dalam pilpres. Media menjadi kanibal, sesama media saling menjatuhkan. Padahal media memiliki kekuatan membentuk opini publik.

KONFRONTASI - Kepada simpatisan dan pendukung capres Prabowo-Hatta untuk bersikap tenang dan tidak terpancing dengan gerakan pendukung capres lawan yang sudah mengklaim kemenangan. "Kami imbau pendukung dan simpatisan capres dan cawapres nomor urut satu tidak terpancing dengan gerakan manuver dari lawan atau pendukung Jokowi-JK. Kita jangan dulu berasumsi menang dari hasil hitung cepat itu," kata Ketua Pengarah Tim Pemenangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Provinsi Bali, Made Mudarta di Denpasar, Rabu (16/7).

KONFRONTASI - Aksi pembunuhan oleh kelompok bersenjata tak dikenal memananskan situasi di Puncak Jaya, Papua. Pelaku kriminal juga membakar empat mobil angkutan dan menembak secara membabi buta di sekitar Kampung Danggobak Kalome Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

"Kami menduga pelakunya dari kelompok kriminal bersenjata dari Tinggineri yang ingin menganggu dan melumpuhkan ekonomi di daerah itu," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo di Jayapura, Rabu (16/7).

KONFRONTASI - Undangan bertajuk "Menyatakan Keprihatinan Untuk Persatuan", yang digagas Goenawan Mohamad cs merupakan upaya fait accompli dan teror terhadap KPU memenangkan Jokowi.

''Hal itu jelas  mengesankan fait accompli dan merupakan teror  berkedok intelektual  terhadap KPU dan pemerintahan SBY  yang mau berakhir.  Kita sayangkan, Itu kan cara Mas Goenawan Mohamad  cs untuk menekan KPU. Jangan lupa, itu dibaca orang bahwa  itu teror atas KPU,'' kata Hatta Taliwang, mantan anggota DPR-RI dan aktivis gerakan mahasiswa

KONFRONTASI - Calon Presiden Joko Widodo alias Jokowi harus lebih percaya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketimbang lembaga survei. Sebagai calon pemimpin negara, Jokowi semestinya ikut menenangkan masyarakat, khusus pendukungnya dengan mengungkapkan, akan mengikuti dan patuh dengan keputusan KPU, 22 Juli nanti.

"Jokowi harus katakan ikut keputusan final KPU," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Harmonis kepada redaksi, Rabu (16/7).

KONFRONTASI - Di bulan Ramadhan ini, anak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Syarief Hasan, Riefan Avrian akhirnya mengakui keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi di proyek videotron.

Hal itu diungkapkan Riefan dalam sidang pemeriksaan terdakwa Hendra Saputra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (16/7). Saat itu Ketua Majelis Nani Indrawati mempertanyakan sejumlah keterangannya dalam sidang pemeriksaan Hendra sebagai terdakwa. Riefan sengaja dihadirkan untuk dikonfrontir keterangannya dengan Hendra.

KONFRONTASI - Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung menilai rencana pemanggilan Radio Republik Indonesia (RRI) oleh Komisi I DPR RI karena melakukan  hitung cepat (quick count) berlebihan. "Saya melihat itu terlalu berlebihan. RRI pada pileg lalu mendapatkan penghargaan dari semua orang, bahkan dari KPU  karena margin errornya paling kecil," kata Pramono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7).

Atas rencana pemanggilan itu, Wakil Ketua DPR RI itu sudah melakukan komunikasi dengan anggota fraksi PDI Perjuangan di Komisi I DPR RI.