Nasional

Ahok Bakal Gagal Jadi Gubernur DKI, kata Gerindra

KONFRONTASI-Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat menegaskan jika Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok bisa gagal menjadi Gebernur DKI Jakarta, menggantikan Jokowi, jika pengunduran dirinya ditolak oleh DPRD DKI Jakarta.

Karena syaratnya wakil gubernur untuk menjadi gubernur menggantikan Jokowi yang mundur karena terpilih menjadi Presiden RI itu, syaratnya harus mendapat persetujuan DPRD.

Ahok Serahkan Kawasan Pantai untuk Konglomerat

KONFRONTASI - Ahok sapaan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama memutuskan akan meniru pembangunan tanggul laut raksasa atau kerap disebut giant sea wall di wilayah pantai utara Jakarta. Awalnya, Basuki hendak mempelajari sistem operasional tanggul laut milik Korea Selatan. Saat tiba di sana, sistem yang negara ginseng itu miliki ternyata tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Konsep Poros Maritim Jokowi Ibarat Tong Kosong Nyaring Bunyinya

KONFRONTASI - Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paongan mengatakan konsep poros maritim yang digaungkan oleh calon presiden terpilih Joko Widodo mengambang dan terkesan angkuh serta jumawa. Bila diibaratkan hal itu seperti semut yang dengan angkuhnya berteriak mampu mengalahkan gajah.

"Perspektif maritim bukanlah berbicara penguasaan tapi berbicara kepada strategi bagaimana mengelola dan memanfaatkan potensi laut untuk kesejahteraan rakyat," katanya, (Senin, 22/9).

Pengamat LIPI Nilai Peta Suara RUU Pilkada Belum Jelas

KONFRONTASI-Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wawan Ichwanuddin menilai peta suara fraksi-fraksi di DPR terkait RUU Pilkada belum jelas, sebab dukungan Partai Demokrat terhadap pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat masih menyisakan sejumlah catatan.

"Demokrat memang telah menyatakan mendukung pilkada langsung oleh rakyat tetapi ada catatan-catatan yang diberikan, sehingga dukungan Demokrat ini menurut saya masih meragukan," kata Wawan dihubungi dari Jakarta, Senin malam.

Terlalu Gampang Obral Pembebasan Bersyarat Untuk Koruptor, Jokowi Jangan Pilih Menteri Hukum dan HAM Seperti Amir Syamsuddin

KONFRONTASI - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan dua saran kepada Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk menentukan siapa orang yang paling pantas mengisi kursi Menteri Hukum dan HAM di kabinet 2014-2019.

Pertama, Jokowi harus melibatkan orang yang latar belakangnya non parpol. Dan kedua, tidak pernah menjadi pengacara dari koruptor.

"Kalau dari parpol nanti muncul konflik kepentingan dalam pemberian PB (pembebasan bersyarat)," kata peneliti ICW, Emerson Yuntho, di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta Selatan, Senin (22/9).

Pengungkapan Korupsi Transjakarta Terkesan Main-main, DPRD Jakarta Persoalkan Hibah Alkes Untuk RS Adhyaksa

KONFRONTASI - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Syarif, berencana melakukan pemanggilan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP ) dan pihak Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Agung.

Pemanggilan itu, ujarnya, dilakukan untuk mendapat penjelasan terkait dana hibah alat kesehatan (Alkes) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada RS Adhyaksa.

"Nanti di rapat kerja kita panggil, kalau ternyata ada pelanggaran serius ya gitu," ujar Syarif, saat ditemui di DPRD, Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/9).

Soal Pengumuman Nama Menteri, Jokowi Kembali Bilang Minggu Depan, JK Masih Bungkam

KONFRONTASI - Presiden Terpilih Joko Widodo selalu bilang minggu depan terkait pengumuman nama-nama menteri. Sat ini kat Jokowi, pihaknya masih menggodok 34 nama kementerian pada kabinet Jokowi - JK. Pengumuman ini termasuk nama kabinet yang masih belum pasti.

Disampaikan Jokowi, sapaan Joko Widodo, pengumuman nama-nama menteri itu ditargetkan pada pekan depan di rumah transisi Jokowi - JK. Tetapi mantan Walikota Solo itu belum menyebutkan tanggal berapa tepatnya.

Keberlangsungan NKRI Tergantung Pemerintahan Jokowi-JK

KONFRONTASI - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf mengatakan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke depan sangat bergantung kepada pemerintahan Jokowi-JK, terutama keberhasilan membangun ekonomi kerakyatan lewat kedaulatan dan kemandirian petani.

"Kelangsungan NKRI ini tergantung pemerintahan ke depan, yang mesti memperhatikan ekonomi kerakyatan petani, yang selama ini terpinggirkan," katanya dalam dialog bertema Konstelasi NKRI dan 5 Tahun MPR di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/9).

Berlindung di Balik Megawati, Jokowi Tak Punya Pengaruh di PDI Perjuangan

KONFRONTASI - Dukungan yang diberikan presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo  kepada Megawati agar kembali menjadi Ketua Umum PDIP memiliki tujuan untuk mendapatkan perlindungan dari internal partai. Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf menilai pengaruh Mega tak diragukan lagi bisa menjaga kepercayaan kader partai terhadap Jokowi di masa pemerintahannya kelak. Untuk itulah, risiko nihil regenerasi pun akhirnya dipilih.

Aceh Minta Otonomi Khusus untuk Selamnya

Konfrontasi -  Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah rencananya akan meminta dana otonomi khusus (Otsus) Aceh untuk selamanya seperti halnya Provinsi Yogyakarta. Saat ini, dana Otsus Aceh hanya berlaku 25 tahun atau berakhir pada tahun 2027 mendatang.

Dalam pertemuan dengan sejumlah kepala dinas di Kota Lhokseumawe, Senin (22/9). Zaini menyatakan, pihaknya akan mendorong  presiden dan wakil presiden terpilih untuk memberikan dana Otsus selamanya di Aceh.

Pages