Nasional

Jokowi Sarankan, Kalau Mau Gaji Tinggi, Sebaiknya Kerja di Swasta Saja

KONFRONTASI- Presiden terpilih Joko Widodo menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan gaji prsiden, wakil presiden dan menteri tidak naik selama 10 tahun.

Menurut pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini, sebaiknya tidak menjadi pejabat apabila ingin mendapatkan gaji yang besar.

"Mau cari gaji besar di swasta saja," ujar Jokowi usai menunaikan salat jumat di Gedung Balai Kota, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

174.644 Masyarakat di Kawasan Gunung Slamet Disiapsiagakan

KONFRONTASI- Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan aktivitas dan status dari salah satu gunung aktif di Provinsi Jawa Tengah yakni Gunung Slamet. Sebanyak 174.644 jiwa masyarakat yang berada di lima kabupaten di sekitar Gunung Slamet disiapsiagakan.

"Ratusan ribu masyarakat di Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Tegal, Brebes, dan Pemalang tersebut tetap harus siap siaga terkait dengan peningkatan aktivitas Gunung Slamet dalam beberapa waktu terakhir," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Sarwa Praman di Semarang, Jumat.

SBY: Tanpa Rule of Law, Negara Bisa Jatuh

KONFRONTASI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan tirani dan anarki sebagai musuh bersama di negeri ini. Untuk itu, SBY mengajak seluruh elemen bangsa memelihara iklim demokrasi. Jika negara hanya mengutamakan ketertiban, keamanan, dan pembuatan aturan semata, tanpa mengindahkan nilai-nilai demokrasi maka negara bisa mengarah kepada sistem otoritarian.

Motif Pemecatan SDA, Romahurmuziy, Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi Ingin Masuk Kabinet Jokowi-JK

KONFRONTASI - Internal PPP kembali bergolak. Suryadharma Ali menyatakan pencopotannya dari Ketua Umum DPP PPP melalui rapat harian yang digelar Selasa 9 September 2014 sebagai keputusan yang ilegal.

"Saya ini tetap sebagai Ketua Umum yang sah, karena saya dipilih secara langsung pada Muktamar. Jadi, kalau saya diberhentikan pada saat rapat harian itu tidak mendasar," ujar SDA, sapaan Suryadharma di kantor DPP PPP Jakarta Pusat, Jumat 12 September 2014.

Jubir KPK: Penahanan Bupati Karawang dan Istrinya Diperpanjang

KONFRONTASI - Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan masa penahanan Bupati Karawang, Ade Swara, serta istrinya, Nurlatifah diperpanjang. Keduanya ditahan terkaitdugaan pemerasan pengurusan izin surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan PT Tatar Kertabumi di Kabupaten Karawang. "Penyidik melakukan perpanjangan penahanan ASW dan NLF 30 hari ke depan," kata Johan Budi, di kantornya, Jumat 12 September 2014.

Keduanya juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik KPK pada hari ini. Baik Ade maupun Nurlatifah mengakui, bahwa penahanan terhadap mereka diperpanjang.

Wakil Kemal: Jokowi Jangan Mau Diintervensi Megawati

KONFRONTASI - Presiden terpilih Joko Widodo diminta menolak segala bentuk intervensi dalam menyusun kabinet. Baik intervensi dari pimpinan partai politik pengusung dan pendukungnya, NasDem, PKB dan Hanura, termasuk dari PDI Perjuangan. Bahkan, jika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengintervensi IMC meminta agar Jokowi menolaknya. Demikian masukan Direktur Indonesia Monitoring Center, Wakil Kamal.

Jokowi-JK Tolak Kajian Tim Transisi soal Postur Kabinet Ramping

KONFRONTASI - Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, tidak ada perubahan besar dalam kabinetnya nanti. Ia bersama Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sepakat bila jumlah kementeriannya tetap sama dengan yang ada sekarang ini.

Kajian kabinet ramping yang diusulkan Tim Transisi Jokowi-JK batal diimplementasikan. Pemerintahan mendatang tetap mempertahankan 34 kemeterian dengan komposisi 19 kementerian tetap, 6 kementerian nomenklatur baru, 6 kementerian gabungan dan 3 kementerian baru.

KPK Tetapkan Politikus Hanura Tersangka Dugaan Suap

KONFRONTASI - Politikus Partai Hanura, Bambang Wiraatmadji Suharto ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan suap terkait penanganan perkara pemalsuan dokumen di Kejaksaan Negeri Praya.

Bambang merupakan mantan ketua Dewan Penasehat dan ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu).

"Penyidik telah menemukan dua alat bukti cukup dan kemudian menetapkan BWS sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Jumat 12 September 2014.

Sejumlah Nama Mafia Migas Sudah Dikantongi Jokowi

JAKARTA, KONFRONTASI -- Tim transisi mengaku sudah mempunyai nama dan identitas para mafia minyak dan gas bumi (migas). Setelah presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla dilantik, maka keduanya akan langsung mengejar nama-nama mafia itu.

"Ya ada (nama-namanya), tetapi sebagai presiden terpilih, setelah dilantik kan bisa dan akan secara powerful menggunakan alat yang dimiliki untuk mengejar mafia-mafia migas itu," kata Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014) sore.

Pages