Nasional

KONFRONTASI- Sudah bukan rahasia Lagi kalau Parpol-Parpol Kubu Jokowi dan Prabowo butuh dan haus Logistik, baik dari elite penguasa, taipan, pengusaha maupun konglomerat.

Para anggota Koalisi Jokowi dan Prabowo itu setali tiga uang, sama saja tabiat dan nafsunya pada uang dan kuasa, mereka semua sudah jadi binatang ekonomi-politik yang membuat hidup rakyat makin susah.

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli  yang juga Mantan Menko Ekuin/Menko Kemaritiman menyebut buku Peta Jalan Nahdalatul Ulama Abad Kedua. sebagai sumbangan berharga dan bermakna bagi bangsa kita.  Rizal menyampaikan hal itu pada wartawan  tatkala menghadiri peluncuran buku mengenai NU. Satu lagi buku tentang NU terbit, yaitu Peta Jalan Nahdalatul Ulama Abad Kedua. Buku tersebut diluncurkan di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (13/8) malam.

KONFRONTASI- Bakal calon presiden Prabowo Subianto mengklaim punya banyak kesamaan pandangan dengan PP Muhammadiyah soal ekonomi. Gagasan yang serupa itu utamanya soal arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan kekayaan negara supaya negara berdaulat dan mensejahterakan rakyat.

KONFRONTASI- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai dugaan pemberian mahar politik yang dilakukan oleh bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno untuk parpol pendukung Prabowo Subianto dapat dibawa ke ranah hukum.

Hal ini merujuk keterangan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut Sandi menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp500 miliar kepada PKS dan PAN untuk dana kampanye Pilpres 2019.

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahan Manahan Panggabean (TMP) atas kasus suap di DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Tahan Manahan Panggabean yang juga wakil ketua DPD Partai Demokrat Sumut ditahan selama dua puluh hari ke depan.

"Tersangka TMP ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Pusat," ujarnya kepada wartawan, Senin (13/8).

KONFRONTASI-Tantangan utama bangsa Indonesia hari ini adalah masalah kesenjangan dan keadilan hukum. Jangan sampai yang terjadi segelintir orang sejahtera dan yang lain justru kelaparan.

"Kesenjangan dan ketidakadilan ini yang memicu permasalahan lainnya seperti radikalisme, kekerasan dan meluasnya kebencian," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan (Zulhas) saat menjadi pembicara bedah buku 'Membaca Indonesia', Senin (13/8).

KONFRONTASI-Pengacara Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra menilai kasus Surat Keteragan Lunas (SKL) BLBI merupakan pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia. Menurutnya pengalaman ini menjadi berharga untuk pemerintah-pemerintah selanjutnya, terlebih pemerintah sekarang ini.

Ahli hukum tata negara ini menilai pemerintah Joko Widodo bisa mengalami hal serupa yang kemungkinan bisa lebih dasyat dari krisis 1998 karena utang-utang yang tidak terkontrol.

KONFRONTASI-Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan indikasi tiga  kebijakan pendidikan yang berpotensi melanggar hak anak. Salah satunya terkait dengan Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS) dalam Ujian Nasional (UN)

"Kebijakan ini yang berdampak mengorbankan peserta didik," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 13 Agustus 2018.

KONFRONTASI -Bagi anda yang sering melakukan penerbangan dari dan ke bandara Soekarno Hatta (Soetta), mungkin bisa menjajal fasilitas baru yang disediakan bandara tersebut, yaitu hotel kapsul. Hotel yang ukurannya kecil kecil cukup untuk tidur satu orang saja. hotal kapsul inibisa sangat bermanfaat bagi kamu yang perlu istirahat di bandara entah karena menunggu jadwal penerbangan yang kena delay atau kemalaman ketika di bandara.

KONFRONTASI - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berencana menyederhanakan bahasa daerah. Alasannya untuk memudahkan komunikasi. Gagasan tersebut dinilai melanggar konstitusi.

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menyoroti rencana Mendikbud Muhadjir Effendi yang akan merencanakan bahasa daerah yang tersebar di wilayah nusantara. "Saya heran dengan rencana dan argumentasi Mendikbud soal penyederhanaan bahasa daerah. Ini ide offside, karena melanggar konstitusi," ujar Anang di Jakarta, Senin (13/8/2018).