Nasional

Tolong Tutup dan Bubarkan Lembagamu Yunarto Wijaya, Charta Politika Indonesia, demikian suara Publik

KONFRONTASI- ''Apa khabarmu hari ini.. Tolong tutup dan bubarkan lembagamu Yunarto Wijaya, Charta Politika Indonesia. Minta maaf dan bunuh diri. Anda itu memalukan,'' kata Siregar Margana, seorang warga dan netizen di media sosial twiternya.

RR: Bobot intelektual Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Tidak Memadai. MK, Legalisasi Politik Uang dan Demokrasi Kriminal di Indonesia dalam Sorotan Publik

KONFRONTASI- Tokoh Nasional Rizal Ramli sangat menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi UU Pemilu terkait Presidential Trasehold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden, yang diajukan oleh dirinya.

Kerusakan Sosial dan Lingkungan serta Korupsi Meluas Gara-gara Demokrasi Kriminal, ungkap Rizal Ramli

KONFRONTASI- Tokoh nasional yang juga Ekonom senior Rizal Ramli (RR) sempat menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini. Tujuannya, meminta KPK lebih memperhatikan dan menyelidiki kasus sogok-menyogok, terkait kasus ‘money politics’, karena ini kejahatan korupsi yang paling besar di indonesia.

KPK Tak Mungkin Hilang Akal, Masalahnya Berani Tidak Bongkar Tuntas Korupsi Bansos?

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak kehilangan akal untuk mengungkap kasus korupsi bansos Covid-19 yang menjerat eks Mensos Juliari P. Batubara.

Demikian ditegaskan Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari dilansir RMOL, Kamis (21/1).

"Menurut saya KPK tidak mungkin kehilangan akal mengungkap perkara (korupsi bansos Covid-19) ini," kata Feri Amsari.

Diduga Terjadi Mega Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Sejumlah Saksi

KONFRONTASI-Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan pendalaman terhadap dugaan mega korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, saksi yang diperiksa merupakan Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan berinisial S.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti ," kata Leonard dalam keterangan tertulis, Kamis (21/1).

Kecewa dengan Komnas HAM, TP3 Lakukan Advokasi Hukum atas Kasus Kematian 6 Laskar FPI

KONFRONTASI-Setelah mengamati secara cermat sikap, kebijakan, dan penanganan kasus oleh Pemerintah dan Komnas HAM, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 warga sipil (Laskar FPI) menilai masih jauh dari harapan. Bahkan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan.

Karena itu, TP3 akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan agar kasus pembunuhan atas 6 warga sipil (Laskar FPI) terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku.

Indonesia Sumbang 0,98 Persen Kasus Covid-19 Dunia

KONFRONTASI-Data statistik Johns Hopkins University Medicine mencatat Indonesia turut menyumbang 0,98 persen dari total kasus positif COVID-19 di dunia.

Berdasarkan laman resmi Johns Hopkins University Medicine, Rabu, pukul 20.22 waktu setempat tercatat 939.948 kasus konfirmasi COVID-19 di Tanah Air dari total 96.284.292 pasien positif secara global.

Dengan persentase tersebut, Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran COVID-19 dari 191 negara yang sudah terpapar virus itu.

''Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan soal PT 20% ini, maka Harapan Perubahan Tidak Akan Terwujud ,'' kata Rizal Ramli

KONFRONTASI- Tokoh bangsa Rizal Ramli (RR) ajukan Gugatan  ke Mahkamah Konstitusi atas presidential threshold ( PT) 20%  agar diubah jadi Nol persen utk mengubah demokrasi kriminal jadi demokrasi ya

Satgas: Keterisian RS di Pulau Jawa Sudah Lebih dari 70 Persen

KONFRONTASI-Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan saat ini terdapat 9 provinsi yang mencatat tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit di atas 70 persen.

Mayoritas provinsi berada di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DI Yogyakarta. Data tersebut dihimpun dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan per 19 Januari 2021.

Moeldoko: Tak Ada Izin Baru Alih Hutan Kalimantan di Era Jokowi

KONFRONTASI-Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjawab kritik pemerhati lingkungan, termasuk Walhi, soal sikap diam Presiden Joko Widodo terhadap deforestasi di Kalimantan yang dinilai sebagai salah satu penyebab banjir.

Moeldoko mengklaim pemerintahan Jokowi tidak pernah menerbitkan izin soal pengalihan lahan hutan jadi kebun sawit atau pertambangan. Ia menyebut Jokowi tak pernah obral perizinan.

Pages