23 August 2019

Nasional

KPK Ngotot Ingin Penjarakan Anas Urbaningrum

KONFRONTASI - Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap majelis hakim mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Anas Urbaningrum 15 tahun penjara. "Harapan kita, majelis hakim tipikor, mengabulkan tuntutan KPK," kata Jubir KPK, Johan Budi

Menurut Johan, KPK tetap akan menghormati apapun keputusan majelis hakim. Termasuk jika nanti tuntutan KPK tidak dikuatkan majelis hakim yang menanganai perkara tersebut. "Kita menghormati putusan majelis hakim. Kita liat saja besok. Sekali lagi, kami berharap apa yang dituntut KPK dikabulkan majelis hakim," ungkap Johan.

Pusat Studi Pancasila UGM: DPR Harus Tunda Pengesahan RUU Pilkada

JAKARTA-Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM mendesak DPR dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunda pengesahan RUU Pilkada. Penundaan perlu dilakukan mengingat kondisi psikologis masyarakat Indonesia yang masih tidak kondusif pasca-Pemilihan Presiden 9 Juli lalu.

Penetapan RUU Pilkada yang dilakukan dengan tergesa-gesa justru dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan bangsa.

Pemerintah Mendatang Disarankan Kurangi Produk Pertanian

KONFRONTASI-Pemerintah mendatang diharapkan berkomitmen untuk mengurangi impor semua produk yang berbasis komunitas besar seperti petani dan nelayan.

"Di catatan kami yang impornya besar antara lain gula, jagung, kedelai, daging, beras, ikan. Sehingga semua itu perlu dipangkas,"  kata  Direktur Utama PT Gendhis Multi Manis, Kamajaya saat dihubungi pers di Jakarta, Selasa.

Selain itu, katanya,  perusahaan yang boleh mengimpor tersebut juga harus perusahaan yang membeli produk-produk petani dan nelayan.

Jokowi Plintat Plintut, Demokrat Akan Dukung Pilkada Lewat DPRD

KONFRONTASI - Fraksi Partai Demokrat diyakini bakal mengubah sikapnya terkait mekanisme pemilihan kepala Daerah dalam RUU Pilkada. "Sekali pun saat ini (Demokrat) mendukung pilkada langsung, saya optimis sikap Fraksi Partai Demokrat berubah," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9).

Fahri menegaskan dirinya percaya pada saat pengambilan keputusan di Sidang Paripurna DPR, Fraksi Demokrat akan mendukung pilkada melalui DPRD.

Apakah Partai Demokrat pilnplan?

Koalisi Merah Putih Pantau Terus RUU Pilkada

KONFRONTASI-Menjelang dibawanya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) ke rapat paripurna DPR RI lusa, Koalisi Merah Putih terus melakukan koordinasi dan komunikasi.

Koalisi Merah Putih terus melakukan monitoring perkembangan RUU Pilkada dengan menggelar rapat-rapat. Malam ini, misalnya, Koalisi Merah Putih menggelar rapat di ruang fraksi Partai Golkar yang terletak di komplek DPR RI, Jakarta, Selasa.

Koalisi Merah Putih Monitor RUU Pilkada dari Ruang Fraksi Golkar

KONFRONTASI - Koalisi Merah Putih terus melakukan monitoring perkembangan RUU Pilkada dengan menggelar rapat-rapat. Malam ini, misalnya, Koalisi Merah Putih menggelar rapat di ruang fraksi Partai Golkar yang terletak di komplek DPR RI, Jakarta, Selasa.

Bebaskan Anas, KPK: Kami Hormati Putusan Hakim

KONFRONTASI - Juru Bicara KPK Johan Budi meyakini bahwa hakim akan meluluskan tuntutan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah dari sejumlah proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang.

"Kami menghormati putusan hakim nanti, harapan KPK adalah apa yang dituntut KPK akan dipenuhi oleh hakim," kata Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Tim Transisi Tawarkan Kabinet yang Efektif

KONFRONTASI-Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla masih merumuskan pola kabinet yang efektif untuk pemerintahan periode 2014-2019. Sehingga jajaran kabinet yang membantu pemerintahan baru mendatang bisa merealisasikan janji-janji kampanye Jokowi-JK pada pemilu Presiden lalu.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, Selasa 23 September 2014, mengatakan, ada beberapa faktor yang perlu dibentuk guna menjalankan pemerintahan baru nanti supaya efektif dan efisiensi.

Terkait Penahanan Udar, Ahok Bantah Kejagung Cari Muka ke Jokowi

KONFRONTASI - Ahok sapaan Wakil Gubenrur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama menilai kinerja Kejaksaan Agung sejauh ini sudah terbilang baik.

"Kejagung sudah bagus, profesional sekarang. Kalau ada kasus pasti dikejar," ujar Basuki di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (23/9).

Keberhasilan Kejagung, terutama dalam menguak kasus-kasus korupsi itu, menurutnya, bukan dimaksudkan untuk mencari perhatian dari Jokowi yang sebentar lagi dilantik menjadi presiden terpilih.

"Mana ada mungkinlah Kejagung cari muka sama Pak Jokowi," tepisnya.

KKN, Wakil Rektor Universitas Jenderal Soedirman Ditahan Kejaksaan

PURWOKERTO- Ini kasus KKN yang memilukan. Pembantu Rektor III Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Eko Haryanto, Selasa (23/9), ditahan kejaksaan.

Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp 10 miliar di perguruan tinggi itu.

Penahanan tersebut dilakukan usai pelimpahan berkas penyidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah ke Kejaksaan Tinggi.

Selain Eko, turut ditahan pula dua tersangka lain dalam kasus tersebut yakni Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Unsoed Anjar Taruna Ari Sudewa serta dosen Fakultas Pertanian Bondansari.

Pages