26 April 2019

Nasional

Pasca Putusan MK, Kubu Joko-Kalla Siap Rekonsiliasi

KONFRONTASI - Pasca putusan MK terkait sengkte pilpres, Deputi tim transisi Jokowi - Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, berjanji kubunya berupaya berekonsiliasi dengan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Hasto menegaskan, upaya rekonsiliasi yang akan dilakukan tidak hanya akan terfokus pada hasil putusan saja. "Tetapi bagaimana menciptakan suasana rekonsiliasi bahwa Pak Prabowo bersama dengan Pak Hatta Rajasa juga menjadi bagian dari putra-putri terbaik bangsa," kata Hasto di rumah transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 19 Agustus 2014.

Soal Kasus Korupsi Dana Haji, KPK Tegaskan ada Yang Menarik dari Keternagan Anggito

KONFRONTASI - Soal kasus korupsi dana haji, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja mengakui ada hal yang menarik dari pemeriksaan mantan Direktur Jenderal Pembinaan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemag) Anggito Abimanyu, pada Senin (18/8) kemarin. 

"Dari sisi lamanya (pemeriksaan), itu pasti ada sesuatu yang didalami. Tetapi, selama waktu penyidikan memang menarik," kata Adnan ketika ditemui di kantor KPK, Jakarta, Selasa (19/8).

Namun, Adnan tidak menjelaskan lebih detil mengenai hal menarik yang dimaksudkannya.

Hasto: Tidak ada Pengerahan Massa

KONFRONTASI - Deputi tim transisi Jokowi - Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto mengatakan tidak akan menanggapi putusan MK dengan euforia yang berlebihan. "Tidak ada pengerahan massa," katanya di rumah transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 19 Agustus 2014.

Terkait Putusan Pilpres, MK Masih Dihantui Kasus Suap Akil

KONFRONTASI - Netralitas Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus sengketa Pemilu Presiden 2014 tidak perlu diragukan. Menurut Sekretaris Eksekutif Indonesian Legal Roundtable Firmansyah Arifin,  MK tidak akan bisa diintervensi dalam membuat putusan.

"Walaupun ada Hakim MK yang merupakan mantan politisi partai tertentu, walaupun mereka punya hubungan langsung dengan yang bersengketa itu tidak akan berpengaruh," kata Firman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (19/8).

Anggaran Pilkada Kepri Rp128 miliar

KONFRONTASI - Untuk Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepri tahun depan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau mengajukan usulan anggaran sebesar Rp128 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepri 2015.

"Kami baru saja memasukkan usulan tanggal 14 Agustus kemarin, jumlahnya Rp128 miliar," kata Ketua KPU Kepri Said Sirajudin di Batam, Selasa.

Ia mengatakan anggaran sebesar itu untuk keperluan biaya seluruh tahapan Pilkada yang rencananya digelar Juni 2015, mulai dari pra tahapan hingga dengan penyelesaian sengketa.

Status Siaga Satu Diharapkan Beri Rasa Aman

KONFRONTASI-Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Dwi Priyatno menyatakan Status Siaga I berlaku apabila ada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), pengumuman hasil perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Perhitungan Suara (PHPU).

"Keinginan masyarakat menggebu-gebu untuk menunjukan eksistensi dari masing-masing kubu. Sehingga kita antisipasi untuk kekuatan yang lebih," kata Dwi di Mapolda Metro Jaya, Selasa (19/8).

Polisi Ancam Tembak Pendemo Anarkis di MK

KONFRONTASI-Aparat keamanan tidak main-main mengamankan Mahkamah Konstitusi jelang pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden 2014, Kamis (21/8). Mereka yang berani melakukan kerusuhan akan ditembak di tempat.

Peringatan itu disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Sutarman di Rupatama Mabes Polri, Selasa (19/8). Polisi akan menggunakan senjata dengan peluru karet jika ada aksi anarkis di gedung MK saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2014.

Jika MK Meloloskan Jokowi - Jusuf Kalla, Pasangan ini Terancam Di "Impeachment" di DPR

KONFRONTASI - Pasangan calon presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa saja lolos dari hadangan gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan segera dilantik. Tapi ganjalan bagi capres yang diusung PDIP, Hanura, PKB, PKPI, NasDem tetap menghadang.

Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan Jokowi-JK bisa saja digulingkan jika Pansus Pilpres yang akan dibentuk DPR menemukan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Veteran 45 Sampaikan Perjuangan Kemerdekaan Dikotori Maraknya Korupsi

KONFRONTASI-Sejumlah anggota veteran Kabupaten Lebak, Banten, prihatin kasus korupsi di Tanah Air makin marak dan pelakunya melibatkan pejabat pemerintahan, menteri, kepala daerah dan wakil rakyat.

"Kita berharap supremasi hukum ditegakkan agar pelaku korupsi tidak merajalela," kata Arjai (85), seorang Veteran 1945 Kabupaten Lebak, Senin.

Ia mengatakan, kemerdekaan yang diraih para pejuang itu tidak lain untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Gerindra Kembali Laporkan Penyelenggara Pemilu ke DKPP

KONFRONTASI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Bangka Belitung melaporkan penyelenggara pemilu Kabupaten Bangka ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dinilai tidak serius dalam menindaklanjuti persoalan perolehan suara calon legislatif di internal partai tersebut.

"Sepertinya mereka membiarkan permasalahan yang kami ajukan sehingga hal itu belum ada penyelesaiannya," kata Ketua DPD Gerindra Babel, Deddy Yulianto di Pangkalpinang, Senin (18/8).

Pages