22 January 2019

Nasional

Anas Tantang Hakim dan Jaksa KPK Lakukan Sumpah Kutukan

KONFRONTASI - Anas Urbaningrum, meminta majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan sumpah mubahalah (sumpah kutukan).

"Izin menyampaikan karena ini menyangkut yang saya yakin sebagai terdakwa sebagai keadilan, mohon jika diperkenankan di ujung persidangan terhormat ini saya sebagai terdawa, tim jaksa penuntut umum, dan majelis hakim melakukan mubahalah. Itu adalah sumpah kutukan," kata Anas di dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/9).

Hakim Tipikor Vonis Anas 8 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp57 Miliar dan US$5,2 Juta

KONFRONTASI - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Rabu 24 September 2014. Anas juga diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan US$5.261.070.

"Jika tidak dibayar sebulan sesudah putusan pengadilan, maka harta benda terdakwa akan disita untuk dilelang. Bila tidak punya harta, dipidana 2 tahun," kata Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang diketuai Haswandi.

Anas: Saya Ingin Diadili Bukan Dihakimi

Konfrontasi - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku akan menghormati vonis majelis hakim terhadap dirinya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah dari sejumlah proyek-proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang.

Panja RUU Pilkada: 4 fraksi Dukung Pemilihan langsung

Konfrontasi - Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Hakam Naja, mengatakan hingga saat ini tidak ada perubahan komposisi dari fraksi-fraksi pendukung pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. 

"Tidak ada perubahan dukung terhadap pemilihan secara tak langsung. Jadi ada 5 fraksi yang mendukung pemilihan dilakukan DPRD dan 4 fraksi ingin pemilihan langsung," kata Hakam di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/9).

FUI: Lebih Elegan Jika Ahok Mengundurkan Diri Dari Kursi Gubernur

Konfrontasi - Forum Umat Islam (FUI) menyatakan sikap menolak Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubenur DKI yang menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang terpililih sebagai Presiden RI. 

"Ahok akan menggantikan Jokowi sebagai gubernur. Inilah yang selama ini dikhawatirkan umat Islam Jakarta," ungkap Sekjen FUI, Al Khaththath di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, JakartaPusat, Rabu (23/9).

Dia melanjutkan, mayoritas warga Jakarta tidak sudi dipimpin oleh Ahok, karena sifatnya yang menurut dia sangat arogan.

25 Tahun Penjara Sudah Ringan Bagi Anas Daripada Gantung di Monas

 Konfrontasi – Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul angkat bicara soal kasus korupsi yang menjerat mantan ketua umum partai berlambang mercy, Anas Urbaningrum.

Menurut Ruhut, tuntutan 15 tahun penjara itu termasuk hukuman yang ringan, dibanding sumpah "gantung di Monas" yang pernah keluar dari mulutnya.

Jubir KMP Bantah Klaim PDI Perjuangan

KONFRONTASI - Jubir Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya membantah klaim politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari. Tantowi menyatakan jika koalisi yang dalam Pilpres lalu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, tetap solid mendukung Pilkada langsung. Begitu juga Ketua DPP PAN, Teguh Juwarno, membantah partainya berhasil dilobi oleh PDIP agar mendukung Pilkada secara langsung.

Ditolak FPI Jadi Gubernur, Ini Reaksi Ahok

KONFRONTASI - Ahok sapaan Basuki Tjahaja Purnama santai menanggapi aksi penolakan Front Pembela Islam (FPI) terkait pengankatan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo.

FPI melakukan aksi unjuk rasa penolakan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta ke gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/9).

Namun, aksi unjuk rasa yang melibatkan sekitar 500 orang tersebut tidak membuat gentar Basuki.

Reaksi KPK Jelang Vonis Anas

KONFRONTSI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan pencabutan hak politik mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bukan karena alasan politik, melainkan berdasar pertimbangan hukum.

"Jaksa Penutut Umum KPK bukan orang politik sehingga kami tidak mau bermain-main dan ditarik-tarik dengan pernyataan dan sinyalemen yang bersifat politis yang berulang kali dikemukakan oleh Anas dan kelompoknya yang memang politikus," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat, Rabu.

Bebaskan Anas, Kader HMI Jabodetabeka-Banten Datangi KPK

KONFRONTASI - Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) wilayah Jakarta Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Karawang dan Banten mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor untuk memberi dukungan moral kepada Anas Urbaningrum dalam menghadapi putusan perkara kasus dugaan korupsi.

Pages