18 August 2019

Nasional

Anies Baswedan: Penting Bagi Pemimpin Bisa Gunakan Bahasa Internasional

Konfrontasi - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal pejabat yang suka plesiran ke luar negeri dengan dalih studi banding kebijakan. Jokowi menyindir pejabat yang sering plesiran saat membacakan pidato kenegaraan di Ruang Paripurna, Senayan, hari ini.

"Begini beliau menegaskan soal studi banding. Memang saya selalu bilang studi banding itu bisa dilakukan lewat online," kata Anies sesuai rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jumat, 16 Agustus 2019.

Buya Syafii: Pak Jokowi Harus Cari Menteri yang Petarung, Bukan Yes Saja

KONFRONTASI- Tokoh bangsa, Buya Syafii Maarif mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengutamakan kalangan profesional dalam menyusun kabinet di periode kedua. Kalangan profesional itu bisa dari elemen bangsa manapun, termasuk dari partai politik.

Prediksi Rizal Ramli Ekonomi RI 'Nyungsep', Cek Faktanya Nih!

Perekonomian Indonesia bakal 'nyungsep' di tahun 2019. 

Itulah anggapan dari Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Dalam sebuah dialog di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rizal memperkirakan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah tidak akan tercapai.

Rizal Ramli Heran, Kenapa di Era Demokrasi Nggak Ada Seniman Besar seperti WS Rendra?

KONFRONTASI - Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Begitu juga yang terjadi di Indonesia, banyak perubahan terjadi sejak negeri diproklamirkan. Uniknya, dalam setiap perubahan era kepemimpinan nasional itu selalu ada seniman-seniman besar yang menyertai. Mereka menggerakkan emosi rakyat yang sedang berjuang melawan tirani.

“Setiap perubahan, ada seniman-seniman besar,” ujar tokoh nasional DR Rizal Ramli dalam akun Twitter pribadinya, Kamis (15/8). 

Skandal Korupsi KTP-e, KPK Garap Dua Saksi untuk Tersangka Baru

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-e).

Dua saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka baru kasus tersebut yaitu Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos (PLS).

"Dua orang saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka PLS terkait kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Skandal Suap Meikarta, Tiga Saksi Diperiksa KPK

KONFRONTASI - Terkait perkara suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, KPK memanggil tiga orang saksi untuk tersangka Iwa Kurniwa (IWK).

Tiga saksi tersebut ialah Direktur Lippo Cikarang, Jukian Salim; staf keuangan Lippo Cikarang, Sri Tuti, dan Sekretaris Direksi Lippo Cikarang, Melda Peni Lestari.

"Tiga saksi tersebut direncanakan diperiksa untuk tersangka IWK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (15/8).

Surya Paloh: Indonesia Negara Kapitalis Liberal

KONFRONTASI - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyebut Indonesia merupakan negara ini telah menganut sistem kapitalis yang liberal. Namun, Indonesia, malu untuk mengakuinya.

Negara ini, kata Surya, selalu mendeklarasikan diri sebagai negara Pancasila lantaran malu-malu kucing untuk mengakui bahwa sistem yang dianut sesungguhnya adalah kapitalis liberal.

Punya Modal Sosial yang Tangguh, Indonesia Unggul dan Terbebas dari Paham Radikal Terorisme

KONFRONTASI - Pada 17 Agustus 2019 ini, bangsa Indonesia memasuki usia ke-74 tahun Kemerdekaanya. Usia tersebut telah menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang semakin dewasa dan harus mampu bersaing dengan negara-negara lain agar dapat unggul dalam berbagai aspek. Untuk menuju Indonesia unggul bukan tanpa hambatan dan kendala.

Direktur Produksi Krakatau Steel Didakwa Terima Suap Rp157 Juta

KONFRONTASI-Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu Kuncoro didakwa menerima Rp101,76 juta dan 4 ribu dolar AS (sekitar Rp55,5 juta) dari dua pengusaha.

Politikus Golkar Markus Nari Didakwa Perkaya Diri USD1,4 Juta Dalam Proyek e-KTP

KONFRONTASI-Markus Nari didakwa memperkaya diri sebesar USD1,4 juta dalam proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan menghalang-halangi proses penyidikan hingga persidangan perkara korupsi proyek tersebut. 

Markus Nari adalah anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar. 

Surat dakwaan nomor 75/TUT.01.04/24/08/2019 atas nama Markus Nari dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Ahmad Burhanuddin dan Abdul Basir dengan anggota Mohamad Nur Azis, Andhi Kurniawan, Ni Nengah Gina Saraswati, dan Nur Haris Arhadi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (14/8/2019).

JPU Ahmad Burhanuddin mengatakan, Markus Nari selaku anggota DPR periode 2009-2014 telah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dan melawan hukum yakni Nari telah memengaruhi proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP elektronik (e-KTP) Tahun Anggaran 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam proyek dengan anggaran lebih dari Rp5,9 triliun yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp2.314.904.234.275,39.

"Memperkaya Terdakwa sebesar USD1.400.000. Uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar USD400.000 dari Anang Sugiana Sudihardjo melalui Sugiharto dan sebesar USD1.000.000 dari Andi Agustinus alias Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo merupakan bagian dari keuangan negara yang seharusnya untuk membiayai proyek penerapan KTP elektronik tahun 2011-2013," tegas JPU Burhanuddin saat membacakan surat dakwaan atas nama Markus Nari.

Pages