Nasional

Novel: Izin Penyadapan Lama, Bukti Korupsi Bisa Hilang

KONFRONTASI-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut proses permohonan izin untuk dilakukan penyadapan yang lebih lama berpotensi menghilangkan bukti tindak pidana korupsi.

Secara virtual dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, Novel Baswedan mengatakan kini permintaan izin dilakukan penyadapan harus melalui pejabat struktural, pimpinan KPK kemudian Dewan Pengawas disertai penjelasan.

Nadiem Bantah Berencana Hapus Mapel Sejarah

KONFRONTASI-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menegaskan, tidak ada rencana penghapusan mata pelajaran (mapel) sejarah.

"Tidak ada rencana penghapusan mata pelajaran sejarah. Bahkan hingga 2021 pun belum ada perubahan kurikulum nasional," ujarnya, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (23/9/2020) kemarin.

Nadiem menambahkan, perlu pembahasan yang lebih intensif dengan DPR maupun dengan para pakar serta masyarakat, baru menemukan penyederhanaan kurikulum yang pas.

Komjak Minta Penegak Hukum Jerat Politisi yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra

KONFRONTASI-Komisi Kejaksaan (Komjak) menegaskan bahwa kolaborasi penegak hukum, yakni Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu menjerat oknum politisi yang diduga terlibat mafia hukum kasus Djoko S Tjandra.

"Publik tidak mempersoalkan koordinasi dan supervisi. Tetapi publik mengharapkan para bandit penjahat ini ditindak," kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak, dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

Gubernur Banten Ancam Berhentikan ASN yang Langgar Protokol Kesehatan

KONFRONTASI-Gubernur Banten Wahidin Halim bakal memberikan sanksi tegas kepada ASN dan non-ASN di lingkup Pemprov Banten yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Konsekuensinya adalah mulai dari diturunkan pangkat hingga pemberhentian. Ini dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19.

Mantan Wali Kota Tangerang itu mengatakan sebagai antisipasi timbulnya klaster ASN, pihaknya telah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah bagi jajarannya. Meski demikian, ASN tetap harus melaksanakan protokol kesehatan setiap saat dan di mana pun.

Wapres Setuju Muktamar NU Ke-34 Ditunda

KONFRONTASI-Keselamatan jiwa masyarakat harus diutamakan saat pandemi Covid-19, meskipun menjaga keberlangsungan hidup sama pentingnya dengan perekonomian.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, ketika membuka Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama yang diikutinya secara daring dari kediaman Wapres RI di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Menurut Kiai Ma’ruf, kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi harus berjalan seimbang. Dia mengibaratkan dua hal itu sebagai gas dan rem pada sebuah mobil.

Alvin Lie Kritik Bantuan Kuota Internet Kemendikbud untuk Mahasiswa S3

KONFRONTASI-– Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie Ling Piao mengkritik bantuan kuota internet dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dianggapnya salah sasaran.

Menurutnya penerima bantuan kuota internet ini harusnya bukan orang yang sedang menempuh pendidikan pascasarjan jenjang S3 seperti dirinya.

Alvin Lie pada hari Selasa (22/9) menggunggah bukti penerimaan bantuan kuota internet yang seharusnya diterima oleh pelajar yang masuk dalam program bantuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari Kemendikbud.

Jaksa Tuntut Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hukuman Seumur Hidup Penjara

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dengan pidana penjara seumur hidup. Ia dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama atas kasus dugaan rasuah di perusahaan pelat merah tersebut.

"Menuntut, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hary Prasetyo selama seumur hidup," ucap Jaksa Yanuar Utomo saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).

Pinangki Masukkan Nama Jaksa Agung Dalam 'Action Plan' Djoko Tjandra

KONFRONTASI-Terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari memasukkan nama atasannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, ke dalam paket 'Action Plan' alias rencana aksi permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA) atas putusan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Pinangki yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).

Pages