23 January 2020

Nasional

Khutbah Diawasi, Anton Tabah: Memangnya NKRI Sudah Jadi Negara Komunis Apa?

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat, Irjen Polisi (Purn) Anton Tabah Digdoyo menolak keras wacana pengaturan teks khutbah Jumat di masjid-masjid.

"MasyaAllah ada apa lagi ini Kemenag, kok berwacana yang dungu seperti itu. Mosok khutbah diawasi teksnya akan dari Depag (Kemenag). Memangnya NKRI jadi negara komunis apa?" kata Anton Tabah saat dihubingi redaksi, Kamis (23/1).

Beberapa waktu lalu, penguasa juga mengancam pelajar, mahasiswa, dan buruh agar tidak menggelar aksi. Yang berani demo akan di-DO, tidak diberi SKCK, hingga di-PHK.

'Test The Water' Ala Rezim Jokowi Pancing Kegaduhan

KONFRONTASI- Ketua Umum Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) H. Usamah Hisyam mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak melakukan upaya pengebirian umat Islam untuk menjalankan syariat melalui test the water beberapa kebijakan yang akan ditempuh.

Usamah menegaskan, dalam dua bulan terakhir indikasi ke arah itu sangat kuat dilakukan oleh sejumlah elit dalam lingkaran kekuasaan, sehingga umat Islam menjadi tidak nyaman dalam melaksanakan syariat yang sesungguhnya dilindungi undang-undang.

Yasonna Dilaporkan Koalisi LSM ke KPK atas Dugaan Rintangi Kasus

KONFRONTASI- -- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan penghambatan dan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly terkait kasus suap yang menjerat eks calon anggota legislatif dari PDIP, Harun Masiku.

Koalisi ini sendiri terdiri atas sejumlah LSM, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Transparency International Indonesia (TII).

Ade Armando Cs Gagas Petisi "Jokowi Pecat Yasonna Laoly"

KONFRONTASI-Akademisi dari Universitas Indonesia Ade Armando, sastrawan Goenawan Mohamad bersama puluhan orang dari warga biasa, aktivis hingga pengacara menggagas petisi di laman change.org meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku.

Petisi gagasan Ade Armando dkk bertajuk 'Presiden Jokowi, Berhentikan Yasonna Laoly karena Kebohongan Publik tentang Harun Masiku'.

Rizal Ramli Minta PPATK Telusuri Aliran Dana Skandal Jiwasraya Hingga Lapis Tiga !

KONFRONTASI- Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, bahwa pihaknya masih menyelidiki aliran dana tersembunyi terkait skandal PT Asuransi Jiwasraya (persero)yang merugikan banyak pihak. Dimana memang, dalam kasus tersebut sebelumnya, Kejagung memang telah menetapkan lima tersangka.. Terkait rencana PPATK akan menelusuri aliran dana PT Jiwasraya mendapat dukungan penuh dari ekonom senior Rizal Ramli.

Harun Masiku Sudah di Indonesia, Yasonna Pilih Bungkam

KONFRONTASI-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly enggan memberikan penjelasan terkait keberadaan tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (HAR) ternyata telah berada di Indonesia sejak 7 Agustus 2020.

"Itu (tanya) Dirjen (Imigrasi)," ujar Yasonna singkat, di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu.

Pengamat: Keberanian Kejagung Bongkar Skandal Jiwasraya Dongkrak Kepercayaan Masyarakat

KONFRONTASI-Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai, kinerja Kejaksaan Agung dibawah ST Burhanudin yang menetapkan lima tersangka dalam kasus PT Jiwasraya membuat Jaksa Agung dan pemerintah Jokowi menuai apresiasi dan dapat mendongkrak kepercayaan masyarakat pada pemerintah Jokowi.

“Sikap kejaksaan Agung dalam menangani kasus Jiwasraya, selain merupakan catatan positif bagi Jaksa Agung juga akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat pada institusi hukum dan pemerintah Jokowi,” ujar Arif Nurul Imam.

Yasonna Klaim Pernyataannya Soal Tanjung Priok Dipelintir

KONFRONTASI-Pernyataan wilayah Tanjung Priok sebagai wilayah kumuh yang berpotensi tindak kriminal memicu kemarahan warga hingga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Emosi warga Tanjung Priok bermula dari ucapan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laloly saat memberi sambutan di acara 'Resolusi Pemasyarakatan 2020 Ditjen PAS' di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis lalu (16/1).

Menteri Yasonna Rasis, Minta Maaflah ke Warga Priok

KONFRONTASI-Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly diminta untuk meminta maaf kepada warga Tanjung Priok atas ucapannya yang dinilai mendiskreditkan warga Tanjung Priok.

Penegasan itu disampaikan Politisi Partai Nasdem Dapil Jakarta Utara Sahroni dilansir RMOL, Rabu (22/1).

"Minta maaf aja ama warga Priok," tegasnya.

Sahroni menilai, ucapan Menteri asal PDI Perjuangan itu sangat rasis dan memicu kemarahan warga Tanjung Priok lantaran menyebut warga Priok terkenal keras dan berbeda dengan warga Menteng.

Pernyataan Dirjen Imigrasi Tamparan Keras untuk Menkumham Yasonna

KONFRONTASI-Pernyataan dari Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie yang memastikan kader PDIP Harun Masiku berada di tanah air sejak 7 Januari seolah menampar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pasalnya Yasonna sempat mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri.

Bagi Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa, pernyataan yang layak dipercaya adalah Dirjen Ronny. Pasalnya, Imigrasi memiliki data akurat mengenai keluar masuknya warga negara Indonesia.

Pages