Nasional

Kasus Ruslan Buton Masuk Ranah Pers, Pengacara Minta Status Tersangka Dicabut

KONFRONTASI-Kuasa hukum tersangka ujaran kebencian Ruslan alias Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun meminta Kapolri Jenderal Idham Azis segera mencabut status tersangka kliennya. Ruslan Buton kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Permintaan Tonin merujuk pada sikap Dewan Pers yang menyatakan bahwa kasus Ruslan termasuk ranah pers.

"Dimohonkan kepada Bapak Kapolri untuk turun tangan untuk menghentikan perkara pidana ini (Ruslan Buton)," kata dia dalam keterangannya, Rabu (8/7).

Menteri Muhadjir Akui Fasilitas Kesehatan di Merauke Minim di Tengah Pandemi

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui fasilitas kesehatan di Merauke, Papua, terbilang minim di tengah pandemi virus corona. Dia menyatakan segera memenuhi segala kekurangan fasilitas kesehatan tersebut.

Muhadjir menyatakan seluruh kekurangan itu akan segera ditindaklanjuti dan kebutuhan yang diperlukan akan diinventarisasi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Ketua Gugus Tugas Doni Monardo.

Jokowi Perintahkan Prabowo Beli Alat Tempur dari Dalam Negeri

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memprioritaskan produk lokal dalam menggenjot penyerapan anggaran di kementeriannya. Salah satunya dengan membeli produk peralatan tempur yang diproduksi oleh BUMN seperti PT Pindad (Persero).

"Di Kemenhan, bisa saja beli di Dirgantara Indonesia (DI), beli di Pindad, beli di PAL, yang bayar di sini ya yang cash cash cash APBN. Beli produk dalam negeri, saya kira Pak Menhan (Prabowo) juga lebih tahu mengenai ini," ucap Jokowi dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (9/7).

15 Pegawai Terpapar Corona, Gedung E Kemendikbud Langsung Ditutup

KONFRONTASI-Sebanyak 15 pegawai Kemendikbud dinyatakan positif virus corona (Covid-19) berdasarkan hasil tes PCR.

Karena itu salah satu gedung kantor Kemendikbud  yang dipimpin Nadiem Makarim itu ditutup selama 14 hari.

Gedung yang ditutup itu meliputi ruang kerja Dirjen Kebudayaan, Dikdasmen, Litbang, Advokasi dan Paud. Sedang di lantai satu Gedung E terdapat Daycare percontohan nasional 'Titik Nol'.

Diminta Dibubarkan, Ini Respon Kompolnas

KONFRONTASI-Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merespons pernyataan Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Daulay yang mengusulkan pembubaran lembaga negara tersebut.

Kompolnas meyakini pernyataan itu sangat keliru, karena anggota dewan tersebut tidak memahami kehadiran komisi yang merupakan mandat reformasi.

Buron Pembobol BNI Rp1,7 T Maria Lumowa Diekstradisi dari Serbia

KONFRONTASI-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dilaporkan berhasil proses ekstradisi terhadap buronan tersangka pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, dari Republik Serbia.

"Dengan gembira saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia," kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam keterangan persnya, Kamis (9/7).

Denny Siregar Hina Santri, Ridwan Kamil: Harus Tanggung Jawab!

KONFRONTASI-Kasus unggahan pegiat media sosial, Denny Siregar berbuntut panjang. Selain sudah ditangani aparat kepolisian, kasusnya juga memancing reaksi dari berbagai pihak.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil ikut angkat bicara perihal kasus tersebut. Meski tak panjang lebar, pria yang akrab disapa Emil itu menyebut hidup harus sesuai syariat dan aturan yang berlaku.

Seperti diketahui, Denny Siregar dinilai melakukan ujaran kebencian kepada santri dan pesantren di Tasikmalaya. Ia dilaporkan polisi pada Kamis, 2 Juli 2020.

Siap-siap, Menteri Tjahjo akan Pecat 1,6 Juta PNS

KONFRONTASI-Rencana pemecatan 1,6 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan-RB) bukan karena pandemik Covid-19.

Demikian ditegaskan Menpan-RB, Tjahjo Kumolo yang mengaku tak akan sembarangan memecat para ASN. Ia memberikan tolak ukur untuk bisa memecat jutaan ASN tersebut dengan melihat produktifitas kerjanya.

"Tidak ada hubungannya pemecatan PNS dengan wabah Covid-19," ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Rabu (8/7).

Pages