18 October 2019

Nasional

Jubir KPK: Dokumen UU 19 Tahun 2019 Belum Kami Terima

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum menerima dokumen Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK dari pemerintah.

Sementara dari pengakuan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham telah mencatat Undang-undang tersebut dalam lembaran negara.

"Ya, kami baru dapat informasinya pagi ini. Dokumen UU 19 Tahun 2019 tersebut belum kami dapatkan sampai saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2019).

Kasat Reskrim Polres Kendari Diperiksa Terkait Tewasnya 2 Mahasiswa UHO Saat Demo Ricuh

Konfrontasi - Sidang Perdana Kasat Reskrim Polres Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), AKP DK menjalani sidang disiplin terkait kasus penembakan mahasiswa saat aksi unjuk rasa di DPRD Kota Kendari. Sebelumnya lima anggota polisi juga telah menjalani sidang disiplin untuk kasus yang sama.

Sidang AKP DK dilaksanakan di Ruang Sidang Bid Propam Polda, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/10/2019).Selain AKP DK, polisi yang diperiksa yakni GM, MA, MI, H dan E.

Kota Tangerang Turunkan 800 Satgas di Pintu Perbatasan Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

Konfrontasi - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Polres Kota Tangerang menyiagakan personel di semua stasiun kereta api dan gerbang tol. Penyiagaan personel itu sebagai bagian dari operasi pengamanan.

Catat, Akhir Oktober Pemerintah Buka 197.117 Formasi CPNS 2019

Konfrontasi - Pemerintah akan membuka 197.117 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Pengumuman formasi akan dilakukan pada Oktober 2019.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, formasi itu terdiri dari 37.854 formasi pusat (74 kementerian dan lembaga) dan 159 formasi daerah (467 pemda). Formasi tersebut terbagi dua yaitu formasi umum dan formasi khusus untuk diaspora, disabilitas, putri-putri Papua, dan formasi lainnya.

MAKI: Revisi UU KPK Tidak sah dan Batal Demi Hukum

KONFRONTASI-Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menilai revisi UU KPK tidak sah dan batal demi hukum karena perbaikan kesalahan tulisan atau "typo" tidak melalui rapat paripurna DPR.
"Koreksi yang bukan dengan rapat paripurna menjadikan revisi UU KPK menjadi tidak sah dan batal demi hukum," kata Boyamin Saiman melalui siaran pers tertulis yang diterima ANTARA, Kamis.

Sebagaimana diketahui, kata Boyamin, di dalam revisi UU KPK terdapat kesalahan penulisan, namun oleh pemerintah dan DPR hanya dianggap salah ketik atau "typo".

Inaleaks Bocorkan Dugaan Perusakan Buku Merah Oleh Penyidik KPK

KONFRONTASI-Sebuah video terposting di Instagram IndonesiaLeaks, @inaleaks, Kamis, 17 Oktober 2019. Video tersebut diklaim merupakan rekaman CCTV yang memperlihatkan sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga tengah merusak barang bukti.

Video tersebut menampilkan dugaan detik-detik perusakan barang bukti buku merah. Perkara ini sebelumnya ramai disoroti masyarakat, lantaran diduga melibatkan orang-orang Polri yang bekerja di KPK.

Bang Uchok: Di Era Jokowi-JK Banyak Koruptor 'Pesta'

KONFRONTASI-Sepertinya Presiden Jokowi harus hati-hati memilih dan menaruh para pembantunya. Jangan terbujuk 'rayuan gombal' para parpol yang menawarkan kader terbaik yang dinilai pantas masuk dalam kabinet.

Tapi setelah duduk di kursi menteri, ada di antara mereka yang tersandung kasus tindak pidana korupsi hingga menyeretnya ke dalam penjara.

"Saat ini korupsi terjadi di semua lini dan level, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif," kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Rabu (16/10/2019).

Soal Teluk Benoa, Gubernur Bali Minta Menko Luhut Diam

KONFRONTASI-Gubernur Bali Wayan Koster meminta polemik soal reklamasi teluk Benoa dihentikan, apalagi setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menjadikan Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi.

Hal ini disampaikan Koster untuk menanggapi komentar Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang memastikan Perpres 51/2014 yang memungkinkan Teluk Benoa untuk reklamasi masih berlaku.

KPK akan Hadirkan Lima Saksi Dalam Kasus Suap Imigrasi Mataram

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan lima saksi dalam persidangan ketiga kasus suap Rp1,2 miliar di Imigrasi Mataram, yang digelar bersamaan untuk dua terdakwa, Kurniadie dan Yusriansyah Fazrin, pada Rabu (23/10) pekan depan.

Jaksa KPK yang diwakili Taufiq Ibnugroho menyampaikan hal tersebut sebelum sidang kedua ditutup Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Rabu.

Polisi Larang Demo, BEM SI akan Tetap Gelar Aksi Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK

KONFRONTASI-Meski polisi telah melarang aksi demo hingga pelantikan presiden usai, namun BEM Seluruh Indonesia (SI) akan tetap kembali menggelar demo pada Kamis (17/10). Rencananya demo akan dipusatkan di depan Istana.

Menurut Koordinator BEM SI Jabodetabek-Banten, Muhammad Abdul Basit (Abbas), tuntutan demo besok adalah mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK. 

"Ya betul (mahasiswa berdemo di Istana), untuk besok kita fokus pada Perppu KPK," jelas Ketua BEM UNJ itu saat dikonfirmasi, Rabu (16/10).

Pages