8 April 2020

Ekbis

Ikuti Saran Rizal Ramli, Pemerintah Gunakan Dana SAL untuk Atasi Corona

KONFRONTASI-Salah satu sumber pendanaan anggaran dalam operasi penanganan virus corona baru atau Covid-19 yang menyebar dari Wuhan, Hubei, China, berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL).

Keputusan ini sejalan dengan saran yang pernah disampaikan ekonom senior DR. Rizal Ramli dua hari lalu (Senin, 30/3).

SAL adalah akumulasi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan usai ditutup, ditambah atau dikurangi dengan koreksi terhadap pembukuan yang ada.

Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Ambruk, Noorsy: Udah Nyerah Dia, Terbukti Bukan Menkeu Terbaik

KONFRONTASI-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan ambruk akibat Pandemik virus corona atau Covid-19.

Pakar ekonomi, Ichsanuddin Noorsy menganggap pernyataan yang disampaikan Menteri Sri Mulyani merupakan sebuah pengakuan bahwa dirinya bukanlah Menteri Keuangan terbaik yang selama ini dibanggakan oleh pemerintah.

Hasil Panen Berlimpah, Petani Blora Sumringah

KONFRONTASI-Wabah virus corona yang masih belum mereda tak membuat warga Kabupaten Blora terus merana. Setidaknya ada sedikit senyum dari bibir mereka saat melihat hasil panen yang melimpah.

Hingga hari ini, Rabu (1/4), luas lahan panen padi petani di Kabupaten Blora mencapai 26.099 hektar. Dengan jumlah produksi 161.267 ton gabah kering panen (GKP) atau setara 87.036 ton beras.

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Bagaimana Dampaknya Terhadap Ekonomi?

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah lebih lanjut guna menekan penyebaran virus corona. Bukan dengan karantina wilayah atau lockdown, melainkan pembatasan sosial berskala besar.

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran penyakit dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi atau terkontaminasi penyakit. Kebijakan ini meliputi sejumlah poin di antaranya peliburan sekolah dan tempat kerja, hingga pembatasan kegiatan di tempat umum.

Fore Coffee Luncurkan Varian Jamu Untuk Pencinta Kopi

KONFRONTASI -    Fore Coffee meluncurkan seri Jamu Tradisional untuk memenuhi kebutuhan konsumen urban atas produk minuman herbal bercita rasa lokal. Seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, dua minuman terbaru, yaitu Wedang Uwuh dan Temulawak Rempah tersedia di store Fore Coffe dan dipesan secara online mulai 24 Maret 2020.

 

Jangan Sampai Skandal BLBI Berulang, Penerbitan Recovery Bond Mesti Dikaji Ulang

KONFRONTASI-Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penerbitan surat utang pemulihan atau recovery bonds bagi dunia usaha terdampak COVID-19.

"Tidak perlu lagi melakukan recovery bonds karena risiko cukup bahaya baik secara ekonomi dan politik," katanya di Jakarta, Senin.

Ia menilai skema surat utang pemulihan bagi dunia usaha itu dikhawatirkan bisa mengulangi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pernah dikucurkan sekitar tahun 1998.

Kaget APD Impor yang Dikirim Buatan Indonesia, Ganjar: Ini Pembelajaran

KONFRONTASI -   Sebanyak 10 ribu coverall dikirim Pemerintah Pusat dari China. Barang tersebut langsung didistribusikan ke 61 rumah sakit yang ada di seluruh wilayah Jawa Tengah. Namun, belakangan diketahui, barang tersebut sebenarnya diproduksi di Indonesia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan meski coverall tersebut didatangkan dari China, ia tetap bangga karena APD tersebut diproduksi di Indonesia. Hal itu diketahuinya saat melihat coverall tersebut made in Indonesia.

Turun Harga Hampir Seribu Rupiah, Bulan Depan Harga Biodisel jadi Rp8.019

Konfrontasi - Harga Indeks Pasar (HIP) untuk jenis bahan bakar nabati (BBN) biodisel bulan April 2020 ditetapkan sebesar Rp8.019 per liter. Harga tersebut turun dari bulan sebelumnya yang berada di angka Rp8.933 per liter.

Besaran nilai tersebut belum termasuk ongkos angkut yang mengikuti ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 148 K/10/DJE/2019.

Ekonom Usulkan Pemerintah Berlakukan Lockdown: Daripada Kebijakan Sekarang akan Perpanjang Masalah

Konfrontasi - Ekonom Senior Indef, Fadhli Hasan menilai langkah pemerintah menerapkan social distancing dan physical distancing sebagai upaya menekan penyebaran virus corona atau Covid-19 sangat lambat. Sebab, sejak kasus Covid-19 muncul di Wuhan, pemerintah masih bersikap biasa dan belum melakukan apa-apa.

"Kita harus lihat dalam konteks penanganan kita ke kasus ini agak telat atau lambat karena ada sedikit wasting time dalam jangka watu 1,5-2 bulan ketika kasus ini telah muncul di China melebar, kita belum ada tindakan preventif," kata dia dalam diskusi online di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Dia mengatakan, kebijakan social distancing bisa berjalan efektif apabila pemerintah sudah lakukan dari jauh-jauh hari. Sebab sangat tidak elegan kebijakan ini dikeluarkan setelah adanya masyarakat di Indonesia yang terjangkit positif virus corona.

"Sekarang ini kebijakan social distancing yang dijalankan, efektif kalau misalnya kita tidak telat, tidak lambat dalam menangani kasus ini untuk pertama kali," kata dia.

"Kalau sekarang, keadaan sudah agak sukar lakukan tindakan preventif. Sehingga, kebijakan physical distancing juga kurang tepat lagi," sambung dia.

Dia pun memahami apa yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk menekan penyebaran virus asal China itu. Namun dirinya menganggap keduanya bukan merupakan kebijakan terbaik.

"Saya kira sekarang saatnya pemerintah ambil tindakan firm tegas. Ini sudah jadi posisi dari berbagai kepala daerah," kata dia.

Ekonom: Proyek Ibu Kota Baru Dihentikan Dulu Lah!

KONFRONTASI-Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri meminta pemerintah agar menunda berbagai proyek pembangunan di Indonesia dalam upaya meredam virus corona (Covid-19). Salah satunya proyek pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.

Hal ini menurut Faisal Basri dilakukan semata-mata untuk menekan penyebaran virus corona. Terang dia, penundaan dilakukan saat pandemi virus corona menyebar semakin masif di berbagai wilayah Indonesia.

Pages