Ekbis

KONFRONTASI-Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penerbitan surat utang pemulihan atau recovery bonds bagi dunia usaha terdampak COVID-19.

"Tidak perlu lagi melakukan recovery bonds karena risiko cukup bahaya baik secara ekonomi dan politik," katanya di Jakarta, Senin.

Ia menilai skema surat utang pemulihan bagi dunia usaha itu dikhawatirkan bisa mengulangi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pernah dikucurkan sekitar tahun 1998.

KONFRONTASI -   Sebanyak 10 ribu coverall dikirim Pemerintah Pusat dari China. Barang tersebut langsung didistribusikan ke 61 rumah sakit yang ada di seluruh wilayah Jawa Tengah. Namun, belakangan diketahui, barang tersebut sebenarnya diproduksi di Indonesia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan meski coverall tersebut didatangkan dari China, ia tetap bangga karena APD tersebut diproduksi di Indonesia. Hal itu diketahuinya saat melihat coverall tersebut made in Indonesia.

Konfrontasi - Harga Indeks Pasar (HIP) untuk jenis bahan bakar nabati (BBN) biodisel bulan April 2020 ditetapkan sebesar Rp8.019 per liter. Harga tersebut turun dari bulan sebelumnya yang berada di angka Rp8.933 per liter.

Besaran nilai tersebut belum termasuk ongkos angkut yang mengikuti ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 148 K/10/DJE/2019.

Konfrontasi - Ekonom Senior Indef, Fadhli Hasan menilai langkah pemerintah menerapkan social distancing dan physical distancing sebagai upaya menekan penyebaran virus corona atau Covid-19 sangat lambat. Sebab, sejak kasus Covid-19 muncul di Wuhan, pemerintah masih bersikap biasa dan belum melakukan apa-apa.

"Kita harus lihat dalam konteks penanganan kita ke kasus ini agak telat atau lambat karena ada sedikit wasting time dalam jangka watu 1,5-2 bulan ketika kasus ini telah muncul di China melebar, kita belum ada tindakan preventif," kata dia dalam diskusi online di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Dia mengatakan, kebijakan social distancing bisa berjalan efektif apabila pemerintah sudah lakukan dari jauh-jauh hari. Sebab sangat tidak elegan kebijakan ini dikeluarkan setelah adanya masyarakat di Indonesia yang terjangkit positif virus corona.

"Sekarang ini kebijakan social distancing yang dijalankan, efektif kalau misalnya kita tidak telat, tidak lambat dalam menangani kasus ini untuk pertama kali," kata dia.

"Kalau sekarang, keadaan sudah agak sukar lakukan tindakan preventif. Sehingga, kebijakan physical distancing juga kurang tepat lagi," sambung dia.

Dia pun memahami apa yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk menekan penyebaran virus asal China itu. Namun dirinya menganggap keduanya bukan merupakan kebijakan terbaik.

"Saya kira sekarang saatnya pemerintah ambil tindakan firm tegas. Ini sudah jadi posisi dari berbagai kepala daerah," kata dia.

KONFRONTASI-Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri meminta pemerintah agar menunda berbagai proyek pembangunan di Indonesia dalam upaya meredam virus corona (Covid-19). Salah satunya proyek pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.

Hal ini menurut Faisal Basri dilakukan semata-mata untuk menekan penyebaran virus corona. Terang dia, penundaan dilakukan saat pandemi virus corona menyebar semakin masif di berbagai wilayah Indonesia.

KONFRONTASI-Rektor Perbanas Institute Hermanto Siregar menilai bahwa ekonomi Indonesia terancam resesi dengan adanya pandemik virus Corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Hermanto saat menanggapi babak belurnya ekonomi RI saat ini mulai dari anjloknya nilai tukar rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga utang yang kembali bertambah.

“Dengan adanya Corona, terutama kalau berlangsung sudah beberapa bulan ke depan bisa negatif alias resesi,” ungkap Hermanto kepada wartawan, Selasa, (24/3/2020).

Konfrontasi - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk mengkaji secara serius pemanfaatan dana desa untuk mendukung upaya antisipasi maupun pencegahan Covid-19. Mengingat penyebaran virus ini sangat cepat sehingga perlu antisipasi dan langkah taktis untuk memutus mata rantai penyebarannya.

Dana desa dinilai sangat membantu jika dipergunakan untuk menangani dan menanggulangi virus Corona. Ada 72 triliun dana yang siap disalurkan ke 74.953 desa di seluruh Indonesia. Dana sebesar itu dipastikan akan tersebar secara merata ke seluruh desa yang ada.

Selama ini, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

"Dalam praktiknya, dana desa banyak dipergunakan untuk membangun jalan desa, irigasi tersier, air bersih, BUMD, dan kegiatan lain yang disepakati oleh warga. Semua itu tentu sangat baik karena berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan warga desa," kata dia kepada wartawan, Sabtu (28/3/2020).

Namun di tengah pandemi global seperti saat ini, sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan agar dana desa tersebut bisa dimanfaatkan untuk memerangi wabah virus Corona. Untuk tahun ini, dana tersebut tidak lagi dipakai membangun infrastruktur desa. Tetapi dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga desa.

"Kalau ini dilakukan, tidak hanya social distancing, kebijakan lockdown pun bisa diambil pemerintah. Pemerintah tidak perlu khawatir dengan biaya hidup warga di desa. Mereka bisa menggunakan dana desa untuk memenuhi kebutuhan selama periode lockdown tersebut," ujar dia.

Tentu penting untuk dipikirkan yakni prosedur pembagian dan akuntabilitas penggunaan dananya. Mekanisme itu yang menurut dia perlu segera dibuat pemerintah. Dengan begitu, para kepala daerah dan kepala desa memiliki acuan dan panduan dalam mengelola dana desa tersebut.

Terkait mereka yang ada di kelurahan, pemerintah juga bisa menekankan agar dana kelurahan bisa diperuntukkan untuk tujuan yang sama. Pada pembahasan APBN 2020, menteri keuangan menjelaskan ada 3 triliun dana yang akan dibagi ke 8.212 kelurahan di seluruh Indonesia. Anggaran itu tentu sangat signifikan. Kalau nanti ternyata ada kekurangan, itu yang akan dipikirkan lagi oleh pemerintah daerahnya.

"Jika masih kurang juga, itu yang perlu ditambah dari dana pemerintah provinsi dan pusat. Yang penting kebijakannya dulu dirumuskan. Setelah itu, segera dilaksanakan. Ini sudah mendesak. Perlu langkah tegas, cepat, dan tepat dalam menangani Covid-19 ini," jelas Saleh.

Konfrontasi - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Whisnutama Kusubandio menawarkan jaringan hotel untuk menyediakan kamar bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien terinfeksi virus corona. Hanya saja, hotel yang bersedia bekerja sama harus mengikuti sejumlah aturan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kerja sama ini terbuka dengan jaringan hotel lain yang dapat memenuhi prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi," kata Whisnutama di Graha BNPB, Jakarta Timur, Sabti (28/3/2020).

Konfrontasi - AirAsia Indonesia (QZ) berencana menghentikan sementara seluruh layanan penerbangan mulai 1 April 2020.

Hal itu diklaim pihak AirAsia Indonesia karena mempertimbangkan situasi risiko wabah Virus Corona atau COVID-19 di tanah air dan untuk mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi penyebarannya.

KONFRONTASI -  Harga minyak dunia sedang mengalami pelemahan beberapa waktu ini. Seiring dengan melemahnya harga minyak, opsi penurunan BBM pun menjadi sorotan.

PT Pertamina (Persero) sendiri membuka kemungkinan penyesuaian harga BBM di tengah rendahnya harga minyak dunia.