Ekbis

Konfrontasi - Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kemkominfo) memutuskan mencabut izin penggunaan frekuensi radio 2.3GHz milik PT First Media Tbk dan PT Internux (selaku operator penyedia layanan internet 4G Bolt).

Tidak hanya kedua penyelenggara layanan di atas, Kemkominfo juga akan mencabut izin penggunaan pita frekuensi 2.3GHz yang dimiliki oleh PT Jasnita Telekomindo, perusahaan yang diketahui didirikan oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.

Pencabutan izin penggunaan pita frekuensi dilakukan lantaran ketiga perusahaan tersebut belum melunasi utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2.3GHz hingga akhir masa tenggat waktu pembayaran, yakni 17 November 2018.

"Hingga batas akhir, Sabtu 17 November 2018 pukul 23.59, ketiga operator tidak melakukan pelunasan utang BHP frekuensi," kata Plt Kepala Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu dalam pesan singkat dilansir Tekno Liputan6.com, Minggu malam (18/11/2018).

Pria yang karib dipanggil Nando ini menambahkan, karena hari Minggu merupakan hari libur, Kemkominfo tengah memproses penyiapan SK (Surat Keterangan) Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi Radio kepada ketiga operator yang menunggak pembayaran BHP frekuensi 2.3GHz.

Oleh karenanya, rencananya Kemkominfo akan mengeluarkan SK pencabutan izin penggunaan frekuensi radio kepada PT First Media Tbk, PT Internux (Bolt), dan PT Jasnita Telekomindo pada hari ini, Senin (19/11/2018).

"Besok Senin 19 November 2018, kami akan keluarkan SK Pencabutan tersebut," ujar Nando.

Konfrontasi - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama kementerian Dalam Negeri akan menetapkan mekanisme agar penggunaan dana kelurahan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, sama seperti dana desa. Namun, pengelolaannya tetap diperuntukkan di tingkat kelurahan.

KONFRONTASI- Menko Ekuin Presiden Gus Dur yang juga Ekonom senior Rizal Ramli angkat suara terkait diizinkannya pihak asing menguasasi 100 persen saham di 54 industri oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Rizal lewat akun Twitternya @RamliRizal, Minggu (18/11/18).

KONFRONTASI-Pengamat sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas menyatakan, peminjaman jagung dari dua perusahaan pakan ternak dinilai kurang tepat. 

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, Dwi mengatakan, langkah Kementerian Pertanian (Kementan) memilih meminjam jagung dari 2 perusahaan pakan ternak besar (feedmill), yaitu Charoen Pokphand, dan Japfa, sebanyak 10 ribu ton, dinilai kurang pas dilakukan. 

KONFRONTASI-Manajer PT PLN (Persero) Area Palu, Sulteng, Abbas Saleh mengatakan sudah tidak ada pemadaman listrik di Palu, karena pasokan listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso sudah kembali normal.

"Sejak Jumat (16/11) malam, suplai daya dari PLTA Poso sudah lancar setelah sebelumnya sempat mengalami gangguan yang menyebabkan Kota Palu menjadi gelap gulita," katanya di Palu, kemarin.

Ia mengatakan karena pasokan listrik sudah pulih, maka PLN tidak lagi memberlakukan pemadaman bergilir di wilayah Palu, Donggala dan Sigi.

Konfrontasi - PT Merpati Nusantara Airline (Persero) siap untuk terbang kembali setelah berhenti beroperasi pada Februari 2014. Namun, tantangan yang dihadapi Merpati untuk bangkit kembali cukup banyak. Salah satunya adalah harus melunasi kewajiban utang perusahaan yang mencapai Rp 10,7 triliun.

Aktivis Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengaku senang ada maskapai plat merah yang kembali hadir di dunia penerbangan. 

Menurutnya, dunia penerbangan adalah bagian dari pelayanan publik. Untuk itu, sudah seharusnya maskapai milik negara mendominasi pasar tersebut. 

KONFRONTASI - Kementerian Pertanian melepas ekspor Desicated Coconut (Kelapa parut kering). Produk kelapa yang diekspor antara lain Dessicated coconut (DC), Coconut crude oil (CCO), turunan CCO, kelapa bulat, karbon aktif, dan air kelapa yang diekspor ke beberapa negara tujuan seperti PNG, Filipina, China, USA, Belanda, Vietnam, Singapura, Korsel, Jepang, Jerman, Afrika Selatan, Rusia, Turki, Polandia, Kuwait, Uruguay, Malaysia dan Slovakia.