Ekbis

KONFRONTASI -   Harga minyak naik menghampiri level tertingginya dalam lebih dari dua bulan pada perdagangan pagi ini, Senin (24/9/2018), setelah OPEC merespons dingin permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menurunkan harga.

Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November menguat 88 sen ke level US$71,66 per barel di New York Mercantile Exchange dan diperdagangkan di US$71,57 pada pukul 9.09 pagi waktu Tokyo.

KONFRONTASI -   Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar AS pada perdagangan pagi ini, Senin (24/9/2018).

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka di zona merah dengan pelemahan 29 poin atau 0,20% di level Rp14.846 per dolar AS.

Adapun pada perdagangan Jumat pekan lalu (21/9/2018), rupiah berakhir terapresiasi 32 poin atau 0,22% di posisi Rp14.817 per dolar AS.

Di sisi lain, indeks dolar AS pagi ini terpantau kembali menguat sebesar 0,04% atau 0,033 poin ke level 94,253 pada pukul 08.05 WIB.

KONFRONTASI -  Kiwoom Sekuritas Indonesia memperkirakan bahwa pada minggu ini pelaku pasar sahan fokus terhadap FOMC the Fed yang diprediksi menaikkan suku bunga. 

Maximilianus Nico Demus, Direktur Riset dan Investasi Kiwoom Sekuritas Indonesia, mengatakan bahwa dari dalam negeri pasar tentunya juga menanti respons Bank indonesia dalam kebijakan suku bunganya terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed. 

KONFRONTASI -  Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM, Puspayoga, terus berupaya meningkatkan ratio wirausaha. Salah satunya menggaungkan dan mendorong santri menjadi wirausahawan (santripreneur).

KONFRONTASI- Ekonom senior Faisal Basri menilai Kementerian Perdagangan kebablasan dalam mengeluarkan kebijakan impor.

“Jadi, seperti air bah sekarang (impornya)," kata Faisal di Jakarta beberapa waktu lalu.

Faisal menambahkan, pola impor seperti itu merugikan neraca perdagangan Indonesia.

Neraca perdagangan berpengaruh terhadap neraca pembayaran yang pada akhirnya memengaruhi nilai tukar rupiah.

Dirinya menilai maraknya impor dari berbagai negara ke Indonesia salah satunya disebabkan kebijakan yang dibuat Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

“Sebelum batasi (komoditas impor), tertibkan dulu kelakuan Pak Enggar. Yang tadinya ada rekomendasi, sekarang enggak ada rekomendasi,” kritik Faisal.

Kemendag memang sedang menjadi sorotan terkait derasnya impor, terutama komoditas beras, dalam beberapa waktu terakhr.

Sejumlah pihak juga telah menyuarakan protes terhadap langkah Kemendag dalam menambah stok beras dalam negeri.

Bulog menjadi salah satu pihak yang bersuara keras terhadap kebijakan Kemendag itu.

KONFRONTASI -  Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo Septriana Tangkary menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro kecil dan menengah berkontribusi 61,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, umlah UMKM mencapai 60 juta. Namun, baru sekitar delapan persen atau 3,79 juta pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan platform online.

KONFRONTASI -  PT Angkasa Pura I (Persero) yang mengelola bandara di kawasan tengah dan timur Indonesia, fokus melakukan pengembangan 12 bandara pada tahun ini. Pengembangan ini untuk memanfaatkan potensi-potensi ekonomi daerah sehingga mampu menggerakan roda perekonomian secara optimal.

Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT AP I Devi Suradji mengatakan saat ini pihaknya sedang mengembangkan 12 dari 13 bandara yang dikelola dengan cara mengekspansi kapasitas, mempercantik bandara, dan juga penambahan terminal.

KONFRONTASI-Manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor Perkara 403/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR melawan pekerjanya yakni Liston Palito Tambunan, Faizal Eriadi, Akhid, Umar Yusuf, SP JICT serta PT Empco anak usaha Koperasi Karyawan.

Tergugat dituduh menghalang-halangi perbantuan pekerja permanen operator alat RTGC Pelindo II di lapangan JICT sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp 134 miliar.

KONFRONTASI-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2018 berjumlah Rp4.363,19 triliun.

"Posisi utang pemerintah pusat per akhir Agustus 2018 sebesar Rp4.363,19 triliun atau sebesar 30,3 persen dari PDB," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Persentase tersebut masih jauh di bawah batas 60 persen terhadap PDB sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

KONFRONTASI- Dalam setahun terakhir, dari Juli 2017-Agustus 2018, utang pemerintah pusat bertambah Rp 538 triliun. Bila dibagi 365 hari maka rata-rata utang bertambah Rp 1,47 triliun tiap harinya.