Skip to main content
x

Ali Mochtar Ngabalin Bilang Jangan Minta Presiden Pecat Moeldoko, Rocky Gerung Sebut ‘Desain Tersembunyi’

Rocky Gerung juga turut memberikan komentarnya, melalui Kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (29/3/2021

 

KONFRONTASI -  Rocky Gerung mengomentari mengenai pernyataan Ali Mochtar Ngabalin mengenai 'jangan minta Presiden pecat Moeldoko'.

Tanggapan Rocky Gerung ini disampaikan melalui percakapan yang diunggah pada kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (2/4/2021).

Pada video yang diunggah tersebut, Rocky Gerung berbincang dengan Hersubeno Arief yang merupakan seorang jurnalis senior.

Topik yang diangkat mengenai ungkapan Ali Mochtar Ngabalin agar jangan minta presiden pecat KSP Moeldoko.

"SETUJUKAH ANDA DENGAN NGABALIN: JANGAN MINTA PRESIDEN PECAT MOELDOKO!," demikian tertulis pada judul.

Pada kesempatan tersebut, Rocky Gerung mengatakan Ngabalin diam-diam berpikir desain tersembunyi.

Berikut pembahasannya

"Sudah timbul semacam penolakan terhadap keputusan hukum sekalipun padahal hukumnya telah mengatakan batal karena ketidaklengkapan.

"Tapi sekali lagi sensasi terhadap hukum itu kan ada dalam dimensi politiknya itu nah karena itu mungkin kita bisa survei juga bahwa dengan sendirinya seluruh dunia mengutuk kok.

"Bahwa ini tindakan yang tidak etis bagusnya Ngabalin melakukan survei, luar negeri aja yang disurvei, responden luar negeri itu sebenarnya maunya apa.

"Responden dalam negeri sudah pasti menginginkan Moeldoko itu berhenti dihentikan tapi nanti kita lihat proses tukar tambahnya itu karena memberhentikan Moeldoko artinya menutup KSP.

"Karena tidak ada yang bisa mengantikan Moeldoko kan, yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kemampuan untuk kasak kusuk kan.

"Kalau Ngabalin kasak kusuknya di wilayah yang memungkinkan ada sensasi aja itu. Kita berpikir nanti mungkin ada tuker tambah lagi itu siapa yang akan menjadi ketua KSP atau Moeldoko akan kemana.

"Ngabalin diam-diam berpikir juga 'bagus juga kalau hasil survey presiden harus memecat Moeldoko, karena yang berpotensi naik KSP adalah saudara Ngabalin' mungkin juga itu desain-desain tersembunyi seperti itu saya sih dukung aja.

Mengutip dari Kompas.com, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menanggapi desakan banyak pihak yang menyarankan agar Presiden Jokowi memecat Moeldoko dari kabinet.

Menurutnya, baik Presiden maupun Moeldoko sendiri sudah memahami langkah apa yang harus dilakukan.

"Jangan ada orang yang minta-minta, desak-desak untuk Pak Moeldoko mundur. Atau minta lewat Presiden supaya (Moeldoko) dipecat. Tidak usah. Pak Moeldoko dan Pak Presiden mengerti apa yang harus dilakukan," ujar Ngabalin saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (1/4/2021).

Dia menilai, apa yang dilakukan Moeldoko atas KLB Partai Demokrat sudah dipertimbangkan secara matang.

Di sisi lain, pemerintah pun sudah mengambil sikap melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang itu.

"Kalau kemarin sikap pemerintah itu kan sikap politik orang bernegara itu. Kalau pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham menolak hasil keputusan KLB Deli Serdang, itu artinya politik negara yang pemerintah gunakan," tegas Ngabalin.

"Dalam rangka melihat kedudukan satu perkara itu ada regulasinya, ada kebijakannya, sehingga saya kira, siapa saja pasti akan legowo dengan situasi seperti itu," lanjutnya.

Ngabalin pun mengungkapkan kondisi terakhir Moeldoko. Menurutnya, Moeldoko masih bertugas seperti biasa sebagai Kepala KSP.

"Pak Moeldoko baik-baik saja di kantor, kemarin saya temani beliau dalam menerima tamu. Lalu beliau datang pagi-pagi sampai sore baru balik. Jadi baik-baik saja," tambahnya.

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Moeldoko sebaiknya mundur dari jabatan KSP setelah pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).

Jika tidak mundur, ia menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle agar Moeldoko tidak menjadi beban politik bagi pemerintah.

"Harusnya, demi Indonesia, kan Pak Moeldoko sering ngomong begitu, demi Presiden, sebaiknya beliau mengundurkan diri," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/3).

Menurut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek, langkah yang diambil Moeldoko saat menerima jabatan menjadi Ketum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang adalah sikap pribadi. Ia menilai, Moeldoko memiliki hak untuk mundur atau tidak dari jabatannya sebagai Kepala KSP.

"Mundur atau tidak itu sepenuhnya hak Pak Moeldoko," ujar Awiek.
Kemenkumham sebelumnya telah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh kubu Moeldoko.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam keterangan persnya, Rabu (31/3/2021).(Juft/SERAMBINDONESIA)

 

NID
193678