20 November 2019

UU

Lawrence Tegaskan SK Menkumham Sesuai UU

Konfrontasi - Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Lawrence Siburian, menegaskan bahwa surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sesuai amanah undang-undang dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG).

"Pernyataan mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Laica Marzuki, yang menyebutkan Menkumham melanggar undang-undang karena membuat keputusan yang tidak sejalan dengan keputusan MPG, adalah tidak tepat," kata Lawrence Siburian ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Selasa (21/4).

Kisruh APBD, Ahok Kembali Tuding Menteri Tjahjo Tak Paham UU

KONFRONTASI - Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait APBD DKI 2015 akan dijalankan Ahok sapaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun,  Ahok tetap menilai Kemendagri tidak paham UU dan memanfaatkan kekuasaannya. Karena keputusan Kemendagri mengesahkan APBD DKI 2015 sebesar Rp69,286 triliun. 

Sebagaimana diketahui, DKI menggunaakn APBD 2014 sebagai pagu anggaran tahun ini. Besaran APBD 2014 sendiri senilai Rp72,9 triliun. Ahok tetap menuntut agar Kemendagri mengubah hasil keputusan APBD 2015.

Ketua PBNU: Keputusan MK Membatalkan UU SDA Patut Diapresiasi

Konfrontasi - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Maksum Machfoedz menilai, keputusan MK tersebut sangat patut diapresiasi.

“Banyak masalah dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Bahkan, sudah sampei level tidak berdaulat,” ujarnya, Selasa (24/2).

Pengangkatan Plt Kapolri Melanggar Undang-Undang No. 2 / 2002

JAKARTA, KONFRONTASI — Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, langkah Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang memberhentikan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman dan mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri adalah keliru. Langkah ini tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Yusril, yang mewakili unsur pemerintah terkait pembahasan RUU Kepolisian, mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan satu paket.

DKI Jakarta Hapus Jabatan Wakil Lurah

Konfrontasi - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang organisasi perangkat daerah. Sebanyak 1.500 jabatan akan dipangkas seperti jabatan wakil lurah.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengaku, mulai tahun depan jabatan wakil lurah akan ditiadakan. Hal itu juga sudah diatur dalam Perda yang baru saja disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.

"Mulai tahun depan jabatan wakil lurah sudah tidak ada, itu masuk ke eselon IV," terang Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, kemarin.

Jokowi Tunjuk Politikus NasDem jadi Jaksa Agung, Yusril: Kalau Kerjanya Ngawur Kritik

KONFRONTASI - Presiden Jokowi tidak melanggar Undang undang melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Bahwa saat ini Prasetyo menjadi anggota DPR dari Nasdem, dapat mengajukan surat pengunduran diri sebelum dilantik.

"Jadi tidak akan ada rangkap jabatan bagi yang bersangkutan," jelas pakar hukum tata negara, Prof. Yusril  Ihza Mahendra, Kamis (20/11).

Lebih jauh dia menjelaskan, seorang pensiunan jaksa dan anggota parpol bisa saja dilantik jadi jaksa agung. Hal itu tidak melanggar UU.

Biar Cerdas, KPK harus Baca Lagi UU

KONFRONTASI - Pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita menyayangkan Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan KPK dan PPATK sebelum menentukan siapa yang akan diangkat jadi menteri.

Tak hanya itu, Gurubesar Universitas Padjadjaran itu juga kecewa sikap KPK menerima tugas yang bukan wewenangnya.

"Baca lagi yg teliti dn cerdas psl 6 UU KPK," tegas Romli di akun Twitternya, @romliatma pagi ini.

UU Untungkan Calon dari DPR Jadi Anggota BPK

KONFRONTASI-Ketua Divisi Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi menyatakan banyak kejanggalan dalam pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Kejanggalan itu dimulai dari payung hukumnya yakni Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.
                

Pages