27 January 2020

UU KPK

ICW: UU KPK Baru Memperlambat Kerja KPK, Jokowi Jangan Buang Badan

KONFRONTASI -    Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Undang-Undang KPK Nomor 19/2019 terbukti memperlambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut ICW, itu dibuktikan dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Jokowi Buka Peluang Hukuman Mati Bagi Koruptor, ICW: Pengalihan Isu UU KPK

Konfrontasi - Beberapa waktu lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang hukuman mati untuk koruptor. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai apa yang disampaikan Jokowi tidak tepat.

Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan Jokowi tidak paham tentang pemberian efek jera ke koruptor. Kurnia menyebut apa yang diungkapkan Jokowi adalah narasi baru agar masyarakat melupakan masalah KPK.

Revisi UU KPK Terbukti Menguntungkan Konglomerat Batubara

 

KONFRONTASI - Setelah dua bulan  resmi diundangkan revisi UU KPK nmr 30 tahun 2002 oleh DPR pada 17 September 2019,  ternyata membuahkan hasil positif bagi 7 konglomerat batubara, tetapi ketahanan energi nasional jangka panjang berpotensi terancam.

Mengingat akan kebutuhan batubara nasional dalam program 35.000 MW menurut RUPTL 2018 - 2027 porsi PLTU barbasiskan energi batubara sekitar 68 % dari porsi energi lainnya, maka perkiraan pada tahun 2024 kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik nasional bisa mencapai 180 juta metrik ton pertahun.

UU KPK mulai berlaku, bagaimana nasib kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK?

KONFRONTASI -  Kamis (17/10) ini, revisi undang-undang KPK yang menuai pro dan kontra mulai diberlakukan.

Penerapan beleid kontroversial tersebut diduga akan membuat kasus-kasus korupsi, termasuk kasus korupsi besar, yang kini sedang ditangani KPK berpotensi tak terungkap.

Judicial Review Dinilai Langkah Terbaik Selesaikan Polemik Revisi UU KPK

KONFRONTASI -  Sekretaris Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) Pattimura, Sri Rizky Keya menyebutkan, langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan cara melakukan Judicial Review terhadap pasal-pasal yang dianggap melemahkan KPK.

Siapa Bermain Dalam Revisi UU KPK?

KONFRONTASI-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyayangkan jika nanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas revisi kedua UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) atas pengaruh elite parpol pendukung pemerintah.

Selain Perppu, Ini 3 Opsi Lain Batalkan UU KPK Hasil Revisi

KONFRONTASI-Besar harapan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas revisi kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Namun, sinyal presiden menerbitkan Perppu kian redup setelah Jokowi bertemu dengan elite parpol pendukung pemerintah.

Uji Materi UU KPK ke MK Perlu Dikonsolidasikan agar Tak Sia-sia

KONFRONTASI-Saat ini tercatat ada 18 permohonan gugatan uji materi (Judicial Review) atas revisi kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK). Agar dasar gugatannya kuat, para penggugat disarankan mengonsolidasikan gugatan tersebut supaya tidak sia-sia.

Puluhan Lembaga dari Berbagai Negara Kritik Revisi UU KPK

KONFRONTASI-Sejumlah organisasi masyarakat sipil antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Konvensi PBB Menentang Korupsi (The UN Convention Against Corruption - UNCAC) memantau revisi UU KPK atau Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sekitar 97 lembaga dari berbagai negara yang tergabung dalam Koalisi UNCAC menyatakan prihatin terhadap revisi UU KPK tersebut.

Batalkan UU KPK Hasil Revisi, Lewat Perppu atau MK?

KONFRONTASI-Rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi menemui respons negatif dari partai koalisi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkapkan, para ketua umum partai koalisi meminta Presiden Jokowi menjadikan perppu sebagai pilihan terakhir dalam menyikapi polemik UU KPK hasil revisi.

Pages