12 November 2019

UU KPK

UU KPK mulai berlaku, bagaimana nasib kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK?

KONFRONTASI -  Kamis (17/10) ini, revisi undang-undang KPK yang menuai pro dan kontra mulai diberlakukan.

Penerapan beleid kontroversial tersebut diduga akan membuat kasus-kasus korupsi, termasuk kasus korupsi besar, yang kini sedang ditangani KPK berpotensi tak terungkap.

Judicial Review Dinilai Langkah Terbaik Selesaikan Polemik Revisi UU KPK

KONFRONTASI -  Sekretaris Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) Pattimura, Sri Rizky Keya menyebutkan, langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan cara melakukan Judicial Review terhadap pasal-pasal yang dianggap melemahkan KPK.

Siapa Bermain Dalam Revisi UU KPK?

KONFRONTASI-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyayangkan jika nanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas revisi kedua UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) atas pengaruh elite parpol pendukung pemerintah.

Selain Perppu, Ini 3 Opsi Lain Batalkan UU KPK Hasil Revisi

KONFRONTASI-Besar harapan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas revisi kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Namun, sinyal presiden menerbitkan Perppu kian redup setelah Jokowi bertemu dengan elite parpol pendukung pemerintah.

Uji Materi UU KPK ke MK Perlu Dikonsolidasikan agar Tak Sia-sia

KONFRONTASI-Saat ini tercatat ada 18 permohonan gugatan uji materi (Judicial Review) atas revisi kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK). Agar dasar gugatannya kuat, para penggugat disarankan mengonsolidasikan gugatan tersebut supaya tidak sia-sia.

Puluhan Lembaga dari Berbagai Negara Kritik Revisi UU KPK

KONFRONTASI-Sejumlah organisasi masyarakat sipil antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Konvensi PBB Menentang Korupsi (The UN Convention Against Corruption - UNCAC) memantau revisi UU KPK atau Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sekitar 97 lembaga dari berbagai negara yang tergabung dalam Koalisi UNCAC menyatakan prihatin terhadap revisi UU KPK tersebut.

Batalkan UU KPK Hasil Revisi, Lewat Perppu atau MK?

KONFRONTASI-Rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi menemui respons negatif dari partai koalisi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkapkan, para ketua umum partai koalisi meminta Presiden Jokowi menjadikan perppu sebagai pilihan terakhir dalam menyikapi polemik UU KPK hasil revisi.

Politikus PKS Dorong UU KPK Digugat ke MK

KONFRONTASI - Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mengatakan lebih baik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru direvisi digugat ke Mahkamah Konstitusi.

"Itu lebih bagus. Jadi nanti akan ada pemikiran-pemikiran lain," kata Nasir saat ditemui seusai pelantikan anggota DPR/DPD/MPR di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa.

26 Poin UU KPK Hasil Revisi yang Berpotensi Membunuh Upaya Pemberantasan Korupsi

KONFRONTASI-Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah telah mengidentifikasi dan menganalisa 26 poin yang berisiko melumpuhkan aksi pemberantasan korupsi di dalam Undang Undang KPK hasil revisi yang baru saja disahkan, karena terdapat sejumlah pengurangan kewenangan.

Padahal, kewenangan-kewenangan tersebut merupakan kewenangan pokok dalam melaksanakan tugas selama ini. Hal itu dilakukan oleh tim transisi bentukan lembaga antirasuah tersebut.

Tunda Pengesahan UU KUHP, Gerindra: Sekalian Batalkan UU KPK dan Pemasyarakatan

KONFRONTASI -   Sekretaris F-Gerindra Desmond Junaidi Mahesa terlihat kesal terhadap perintah yang meminta kepada DPR RI untuk menunda pengesahan RKUHP yang sudah menjadi KUHP. Menurutnya, kalau hal itu yang dimau, tidak perlu lagi menunda, tapi dibatalkan sekalian, termasuk juga UU KPK yang baru dan UU Pemasyarakatan.

Pages