UU

Imbang Jaya: Cara Mendapat Pinjaman Besar untuk Bangsa/Negara Tanpa Melanggar Undang-Undang

KONFRONTASI- Jika Amerika Serikat  menggelontorkan US$2 Trilyun dan Uni Eropa menyiapkan €821 milyar euro stimulus utk mengatasi kerusakan berbagai bidang akibat covid 19, maka Indonesia baru dapat pinjaman kurang dari $1 milyar. Dampak covid 19 di Indonesia yg sudah menyerbu 27 provinsi mungkin akan lebih dahsyat daripada yg menimpa negara-negara adidaya, karena rakyat kita tidak bisa di-lockdown.

Parlemen Skotlandia Keluarkan UU yang Melarang Orang Tua Pukul Anaknya

KONFRONTASI -  Skotlandia pada hari Kamis (3/10/2019), menjadi bagian pertama Inggris yang melarang orang tua memukuli anak-anak mereka. Undang-undang (UU) baru itu telah diloloskan Parlemen Skotlandia di Edinburgh.

Sebanyak 84 anggota parlemen memilih mendukung pemungutan suara, sementara 29 menentang UU Perlindungan Anak dari Serangan.

Undang-undang baru, yang diusulkan oleh mantan perwira polisi Partai Hijau John Finnie, memberikan perlindungan yang sama kepada anak-anak dari kekerasan seperti orang dewasa.

Agar Lebih Bertanggungjawab, Fahri Hamzah: Lembaga Survei Perlu Diatur Lewat UU

KONFRONTASI -   Lembaga survei yang mengaku independen harus direformasi ke depannya, seperti harus terbuka jika memang dibiayai oleh salah satu kandidat.

Usul tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019) menanggapi pernyataan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang mengatakan lembaga survei banyak yang bohong dan dibayar.

Pelantikan Isdianto oleh Presiden Jokowi Langgar UU, kata pakar hukum

KONFRONTASI- Langkah Presiden Joko Widodo yang nekat melantik Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021 dinilai sebagai kecerobohan.Pelantikan Isdianto sebagai Wakil Gubernur kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021 oleh Presiden Joko Widodo melanggar UU 10/2016 tentang Pilkada, Pasal 176.

Jika Pungut Zakat, Bazis Jakarta Langgar UU

KONFRONTASI - Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bambang Sudibyo meminta Badan Amal Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta tidak memungut zakat dari masyarakat karena tidak memiliki dasar hukum untuk beroperasi.

"DKI lembaganya masih Bazis. Itu melanggar undang-undang dan anggota pimpinan komisioner tidak dipilih sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah," kata Bambang di sela Rakernas Baznas 2018 di Sanur, Bali, Jumat.

Pages