9 April 2020

TNI

Pengamanan terkait Gugatan Pilpres, Prajurit TNI Dilarang Gunakan Peluru Tajam

KONFRONTASI - Saat menggelar apel gabungan pasukan TNI di Kemayoran Jakarta Pusat, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memerintahkan prajuritnya tidak membawa peluru tajam saat melakukan pengamanan terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini (21/8).

Usai memimpin apel, Moeldoko secara langsung memeriksa senjata yang dibawa prajuritnya. Pemeriksaan itu untuk memastikan bahwa mereka tak membawa peluru tajam. Setelah itu, para prajurit disebar ke titik tertentu.

Kerahkan Pasukan Elite, TNI Fokus Pengamanan Pasca Putusan MK

KONFRONTASI - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko didampingi Kepala Staf Angkatan dan Pangdam Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal Mulyono memimpin apel gelar pasukan yang dilaksanakan di Lapangan Parkir Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat.

Moeldoko mengatakan, dalam gelar pasukan jelang sidang putusan sengketa pilpres oleh MK ini, pihaknya menurunkan 5.000 personel. Dia merinci, sebanyak 2.100 personel dari pasukan Kodam Jaya, 900 personel Kostrad, 500 personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus), 900 personel Marinir dan 400 personel Pasukan Khas (Paskhas).

Amankan Jakarta, TNI Siagakan Satuan Khusus

KONFRONTASI - Sinyalemen bakal adanya mobilisasi massa pada hari putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis 21 Agustus besok akan menjadi perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Fuad M Basya menuturkan, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko telah melakukan koordinasi denngan jajaran Pangdam untuk melaksanakan pemantauan. 

Gaji PNS, Polisi, dan TNI Bakal Naik 6 Persen

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, pemerintah berencana meningkatkan gaji pegawai negeri sipil, polisi, dan Tentara Nasonal Indonesia sebesar 6 persen. "Gaji PNS, polisi, dan TNI mengikuti inflasi saja," ujarnya dalam konferensi pers di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2014.

MK Harus Minta TNI dan Polri Buka Data C1 Sebagai Pembanding

KONFRONTASI - Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara, Muhammad Adnan menilai Surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memerintahkan KPUD/KIP Provinsi dan KPUD/KIP kab/kota untuk membuka kotak suara bersegel untuk mengambil data yang akan dijadikan bukti menimbulkan perdebatan hukum yang panjang. "Polemik ini berhenti ketika MK mengeluarkan keputusan sela yang mengizinkan KPU sejak 8 Agustus ini," katanya, Sabtu (9/8).

Moeldoko: Tugas TNI untuk Kepentingan Bangsa dan Negara

KONFRONTASI - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menegaskan netralitas TNI. “Didalam menjalankan tugas ini, saya ingin menekankan. Kita harus pedomani sikap netral, tegas dan profesional. Netral dalam arti TNI tidak boleh memihak ke kanan atau ke kiri didalam mengatasi situasi ini, pandangannya harus lurus untuk kepentingn bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan partai politik, itu bukan urusan kita. Tegas, tidak pandang bulu dan harus profesional”. kata Moeldoko saat melaksanakan teleconference dengan para Pangkotama Ops jajaran TNI di ruang kerja Jl.

Rekapitulasi Formulir C1 Bukan Urusan TNI, Mabes Polri Akui Catat Hasil Pilpres

KONFRONTASI - Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan tidak mendapat instruksi untuk mendata formulir C1 di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Sementara itu, Mabes Polri mengakui adanya rekapitulasi formulir C1 hasil pemungutan suara. Namun, data Polri bukanlah untuk perbandingan penghitungan suara.
 
Kapuspen Mabes TNI Mayjen Fuad Basya menyatakan, petugas teritorial dari TNI-AD mencatat hasil pemungutan suara hanya untuk keperluan pemetaan kekuatan politik dan kerawanan konflik sosial di daerah tersebut.

Prajurit TNI Yang Tidak Netral akan Dihukum Berat

KONFRONTASI - Prajurit TNI yang berani melanggar aturan dipastikan akan mendapat hukuman berat. "Saya beri tindakan sangat tegas, siapapun yang tidak netral. Untuk itu, seluruh unsur komando yang memegang kendali di unit kerja, supaya mengendalikan unit dan prajuritnya," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko dengan nada tegas di depan 2.250 prajurit dalam 'Pengarahan Panglima TNI Kepada Seluruh Prajurit TNI se-Wilayah Makassar' di Lanud Hasanuddin, Senin (9/6) pagi Wita.

Para Jenderal TNI-POLRI Yang Kebelet Berpolitik di Pilpres, Bakal Dicopot SBY Bulan Juni Ini

KONFRONTASI-Di hadapan 200 perwira tinggi TNI dan Polri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyindir adanya jenderal yang kebelet berpolitik. Jenderal tersebut sudah didekati tim sukses calon presiden (capres). Siapakah jenderal dimaksud?

Menurut sumber INILAHCOM, jenderal dimaksud memiliki jabatan strategis dalam satu angkatan. Jenderal itu disebut telah bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebanyak dua kali, dan sempat menemui Jokowi saat pemeriksaan kesehatan di RSPAD beberapa waktu lalu.

Moeldoko : Pendidikan adalah Senjata Untuk Merubah Dunia

KONFRONTASI-Pendidikan adalah senjata yang bisa digunakan untuk merubah dunia karena pendidikan adalah pintu masuk menuju masa depan dan masa depan merupakan milik orang yang mempersiapkan dirinya sejak dini”, demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat menjadi pembicara pada kuliah umum di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Selasa sore (20/5/2014).

Pages