Tjahjo Kumolo

DPR Disebut Bergaji Rp267 Juta, Politikus PDIP Anggap Pernyataan Menteri Tjahjo Menyesatkan

KONFRONTASI- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyesalkan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang menyebutkan gaji anggota DPR sekitar Rp 267 juta per bulan.

Politisi PDI Perjuangan ini merasa perlu untuk melakukan klarifikasi lantaran ia menilai pernyataan Tjahyo tidak benar dan menyesatkan.

"Tak benar gaji kami segitu banyaknya . Menyesatkan itu ," cetus Hasanuddin kepada awak media, Jumat (6/3).

Menteri Tjahjo Sebut Banyak PNS Penyuka Sesama Jenis, Alamak!

KONFRONTASI-Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan ternyata ada juga PNS yang berhubungan sesama jenis. Tjahjo memastikan PNS tersebut akan diberikan sanksi.

"Saya kemarin harus memutuskan, mohon maaf ini sekadar pengetahuan, pegawai negeri yang diusulkan oleh K/L harus diberi sanksi, karena dia berhubungan sesama jenis. Gak ada aturannya, gak ada undang-undangnya," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Besok Senin Jam 10 Pagi Menpan-RB Gelar Konferensi Pers soal Tenaga Honorer Dihapus

Konfrontasi - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan menggelar konferensi pers terkait wacana penghapusan tenaga honorer Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin (27/1/2020).

"Senin jam 10.00 WIB, ada konferensi pers di Kemenpan-RB untuk meluruskan berita yang berbeda-beda. Terima kasih," ujar Menpan-RB Tjahjo Kumolo, lewat pesan singkat di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Kepala Daerah Diduga Kongkalikong dengan Korporasi Terkait Kebakaran Hutan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak boleh ada kepala daerah yang melakukan kongkalikong dengan oknum pembakar hutan.

KONFRONTASI - Tjahjo memerintahkan para kepala daerah untuk membantu pemerintah pusat melakukan penindakan terhadap pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mendagri Tjahjo Kumolo Dilaporkan ke Bawaslu

KONFRONTASI -  Sejumlah advokat muda yang tergabung dalam Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Menurut Koordinator TAIB Muhajir, Tjahjo Kumolo diduga melanggar ketentuan Pasal 283 Jo. Pasal 284 Jo. Pasal 547 Undang–Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Skandal Suap Proyek Meikarta: Tjahjo Kumolo Siap Diperiksa KPK

KONFRONTASI - Nama Mendagri Tjahjo Kumolo terseret dalam kasus suap proyek Meikarta. Kesaksian tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah dalam sidang Tipikor Bandung yang menyeret nama Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kasus suap proyek Meikarta kembali dibantah.

Bahkan, Tjahjo mengaku siap memberikan kesaksian terkait proyek Meikarta yang dia ketahui.

"Kalau saya diperlukan kesaksian, saya siap hadir. Itu saja," ujar Tjahjo usai Raker bersama DPR membahas UU Perlindungan PMI, di Komplek Senayan, Jakarta Rabu (16/1).

Romo Syafi’i: Kalau Presidennya Berkualitas, Tjahjo Kumolo Sudah Diberhentikan dari Jabatan Mendagri

KONFRONTASI - Politisi Partai Gerindra Muhammad Syafi’i menyatakan peran Mendagri tak ubahnya sudah sebagai seorang juru kampanye (jurkam) di sini.

Terkait dengan adanya info hoax mengenai 7 kontainer yang mengangkut surat suara yang telah dicoblos pasangan nomor urut 01, Mendagri Tjahjo Kumolo langsung meminta kepada pihak-pihak yang dianggap menyebarkan info tersebut ditindak tegas.

Salah satunya termasuk nama Wasekjen Partai Demokrat Andi Arif yang dianggap turut meramaikan adanya info hoax tersebut dengan cuitan di akun Twitternya.

Mendagri Bantah Izinkan 'Penjarahan' di Palu

KONFRONTASI-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah berita ihwal dibebaskannya masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah, mengambil barang di minimarket karena telah ditanggung pembayarannya oleh pemerintah.

Diketahui, sebelumnya, beredar berita yang menyatakan diperbolehkannya masyarakat Palu mengambil barang di minimarket pasca gempa dan tsunami di wilayah tersebut. Berita tersebut memuat pernyataan Tjahjo yang disebut menyatakan masyarakat boleh mengambil barang di minimarket karena telah ditanggung pemerintah.

Soal DPT Ganda, Mendagri Salahkan KPU

KONFRONTASI-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya data pemilih ganda. Sebab, menurut Tjahjo, tidak akan ada data pemilih ganda jika KPU mengacu kepada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Sebenarnya kalau ditanya pemilih ganda, harusnya ditanyanya ke KPU. Kalau KPU berdasarkan DP4 Kemendagri harusnya clear, karena data kami data by name dan by address," ujar Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Usai Dilantik Jokowi, Para Gubernur Ini 'Digiring' ke KPK

KONFRONTASI-Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo mengajak sembilan gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik Presiden Jokowi ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 5 September 2018.

Tjahjo mengaku mengajak para kepala daerah ini agar terbiasa berkomunikasi dengan lembaga antirasuah itu guna mencegah korupsi di daerahnya.

"Saya sama para gubernur dan wakil gubernur ingin diskusi bersama KPK," kata Tjahjo ditanyai wartawan.

Pages