20 June 2019

sri mulyani

Jokowi Anggap Terobosan Kebijakan Investasi Tak Nendang, Ini Respon Sri Mulyani

KONFRONTASI-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penyebab kebijakan investasi nasional yang dianggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak nendang. Pemerintah, kata Sri Mulyani, selama ini sudah menerbitkan banyak kebijakan serta memberikan insentif fiskal demi mendorong laju investasi. Hanya saja, implementasi di lapangan terdapat perbedaan antar sektor industri.

"Ya kita harus betul-betul melihat per industri dan per lokasi," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Setelah Pasutri Nursalim, KPK Diminta Tersangka-kan Sri Mulyani

KONFRONTASI - Penuntasan kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk BDNI jangan berhenti pada penetapan status tersangka pasangan suami istri Sjamsul Nursalim saja.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus segera memproses hukum Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sri Mulyani Dianggap Bohongi Masyarakat

KONFRONTASI-Perang dagang yang masih berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dan China justru harus dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor terutama pada industri manufaktur. 

Akibat perang dagang tersebut, industri manufaktur yang biasa diekspor dari China berpindah ke Vietnam, Kamboja, dan Malaysia.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai, Pemerintah Indonesia tidak mampu memanfaatkan celah keuntungan dari perang dagang AS-China. 

Indonesia dijebak Utang Mematikan: Rizal Ramli hingga Prabowo Pernah Kritik Sri Mulyani soal Utang

KONFRONTASI- Kritik demi kritik konstruktif ke pemerintah soal utang banyak menyasar ke Menteri Keuangan (Menkeu). Mereka yang pernah menyerang Menkeu soal utang tercatat dari Prabowo Subianto, mantan Menko Kemaritiman Dr Rizal Ramli dan Ketua MPR Zulkifli Hasan, hingga para peneliti ekonomi. Beban utang sudah mematikan ekonomi rakyat kita  yang makin susah dan kekurangan sumber daya  ekonomi.

Bambang Haryo: Sri Mulyani Bohongi Masyarakat

KONFRONTASI - Perang dagang yang masih berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dan China justru harus dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor terutama pada industri manufaktur. 

Akibat perang dagang tersebut, industri manufaktur yang biasa diekspor dari China berpindah ke Vietnam, Kamboja, dan Malaysia.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai, Pemerintah Indonesia tidak mampu memanfaatkan celah keuntungan dari perang dagang AS-China. 

Keinginan Sri Mulyani Tarik Pajak ke Google Cs Temui Titik Terang

Paparan Sri Mulyani Terkait Tata Kelola Aset Era Orba Dianggap Hoax

KONFRONTASI-Hari-hari ini, beredar rekaman Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memaparkan tata kelola aset negara era Orde Baru yang amburadul. Kontan saja, rekaman ini viral di jagad medsos (media sosial).

Belakangan, video rekaman pada 25 September 2018 itu, dilakukan ketika Sri Mulyani memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (FEB UGM).

Menkeu Siapkan Strategi Tarik Pajak untuk Facebook dan Google

Konfrontasi - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan KTT G20 di Jepang. Dalam pertemuan ini, negara yang tergabung G-20 memiliki peraturan umum untuk menarik pajak untuk perusahaan teknologi global seperti Facebook dan Google.

Utang Jokowi-Sri Mulyani Membengkak, Ekonomi Rakyat makin Cekak, dan Gaji Pegawai Negeri/TNI Digerus Inflasi

KONFRONTASI- Untuk kesekian kalinya, tokoh nasional Rizal Ramli melontarkan kritik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kali ini, Rizal Ramli menyebut Sri Mulyani sebagai si  'Ratu Utang'.Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, posisi utang pemerintah per April 2019 mencapai Rp 4.528,4 triliun atau meningkat Rp 347,8 triliun dari periode April 2018 yakni Rp 4.180,6 triliun.

Bunga-Utang RI yang Harus Dibayar Rp 689 Triliun, Analis: Sri Mulyani itu Ratu Utang Sejagad !

KONFRONTASI- Jumlah utang pemerintah bertambah signifikan sejak 2014 lalu. Kini utang pemerintah mencapai Rp 5.066 triliun terhitung Maret 2019. Utang tersebut terdiri dari Utang Luar Negeri Pemerintah (ULN) senilai Rp 2.644 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 2.421 triliun.

Pages