9 April 2020

RUU

Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Berpotensi Kacaukan Sistem Hukum

KONFRONTASI - Sejumlah pakar hukum menuding pasal-

Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Izin Lingkungan Dihapus

 KONFRONTASI - Pemerintah menghapus izin lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini diketahui dari draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang telah disetorkan pemerintah ke DPR. Kompas.com telah mengonfirmasi mengenai draf RUU Cipta Kerja ke sejumlah pimpinan Badan Legislasi DPR pada Kamis (13/2/2020). Adapun, izin lingkungan saat ini masih diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demo Mahasiswa, RUU Bermasalah dan Papua, sebagai titik kulminasi Terkoyaknya Rasa Keadilan Rakyat.

Catatan Teuku Syahrul Ansari, Kandidat DOktor FH Undip, Semarang

Kejadian soal beberapa RUU dan  Papua, sebagai titik kulminasi terkoyaknya rasa keadilan rakyat. Pada saat yang sama kepercayaan publik pada pemerintah juga luluh lantak. Pada konflik bertikal dan bahkan horizontal yang terjadi, tidak bisa begitu saja pulih, tanpa upaya yang sitemik dan sistematis utk mengobatinya. Ini bukan semata soal politik praktis, tapi jauh di atasnya. Pada kesadaran berbangsa. Urat dalam dari peristiwa ini adalah korupsi, yang tak kunjung akhir.

Mangkrak, RUU Perlindungan Data Pribadi

KONFRONTASI -  Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi hingga kini tidak kunjung dibahas. Padahal, RUU tersebut masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2016. Komisi I DPR pun mendesak pemerintah agar segera membahas aturan yang mangkrak selama tiga tahun itu.

Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra menyatakan, hingga kini komisinya belum menerima RUU Perlindungan Data Pribadi. ”Padahal ini RUU inisiatif pemerintah,” ujarnya di Media Center DPR kemarin (2/7).

PKS Janji akan Perjuangkan RUU Pemuliaan Alim Ulama

KONFRONTASI -   Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji akan memperjuangkan RUU Pemuliaan Alim Ulama, tokoh agama dan simbol agama, apabila meraih suara signifikan dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Pemerintah Jepang Loloskan RUU Guna Melindungi Perokok Pasif

KONFRONTASI -   Anggota parlemen Jepang telah meloloskan rancangan undang-undang guna memperkuat langkah untuk mencegah bahaya kesehatan akibat menjadi perokok pasif.

Majelis Tinggi di Parlemen meloloskan RUU tersebut dengan suara mayoritas pada sidang umum hari Rabu (18/07/2018) guna mengubah undang-undang kesehatan.

Buruk dan Rentan Korupsi Politik: DPR Desak Pemerintah Jokowi Ajukan RUU Redenominasi Rupiah

KONFRONTASI- Ada kabar buruk, dan bau sangit ‘’kepentingan bercokol’’ (vested interest)  dari DPR. Apa itu? DPR mendesak Bank Indonesia (BI) agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Harga Rupiah (Redenominasi Rupiah) segera dibahas dan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini.

Selangkah Lagi RUU Disabilitas Dibahas DPR

Konfrontasi - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Rancangan Undang-Undang tentang penyandang disabilitas sudah pada persiapan akhir untuk segera dibahas DPR.

"Ini sudah pada persiapan akhir karena daftar inventarisasi masalah (DIM) dari seluruh kementerian lembaga sudah selesai dan kita sudah meneruskan ke Setneg," kata Mensos sebelum rapat tentang kesiapan RUU Disabilitas di Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Venna Melinda: Film Harus Masuk RUU Kebudayaan

Konfrontasi - Anggota Komisi X DPR RI, Venna Melinda menginginkan film masuk dalam suatu pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kebudayaan.

"RUU Kebudayaan tidak ada spesifik mengenai film, tapi ada pasal mengenai kuliner. Kalau kuliner saja dibuat satu pasal, mustinya film juga sama karena budayanya juga bisa berkelanjutan," katanya saat pembahasan RUU itu dengan Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru, Jumat (4/12/2015).

Plt KPK Minta Kemenkumham Jangan Buat KPK Lemah dalam RUU KUHP

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar lembaga pemberantasan korupsi itu jangan sampai dilemahkan kewenangannya dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sedang disipakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Pages