Revisi UU KPK

KPK Akan Temui Presiden Jokowi Bahas Revisi

Konfrontasi - Pimpinan KPK sudah meminta waktu untuk bertemu Presiden Joko Widodo guna membahas revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Kami ini sudah minta waktu pada saat pelantikan gubernur kemarin. Kami dijadwalkan akan segera bertemu dengan presiden setelah pulang dari Amerika," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Selasa (16/2), usai menerima Koalisi Masyarakat Antikorupsi yang membunyikan kentungan di gedung KPK untuk menandai perlawanan terhadap revisi UU KPK.

Luhut Panjaitan Tantang Penolak Revisi UU KPK Debat

KONFRONTASI - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Luhut Binsar Panjaitan menantang anggota DPR yang menolak revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berdebat.

Pasalnya menurut dia, pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk melemahkan lembaga anti rasuah tersebut lewat revisi UU KPK.

"Pemerintah tak bermasud lemahkan KPK. 4 poin revisi UU KPK yang mana, yang lemahnya mana?" tanya Luhut dalam rapat kerja pemerintah bersama DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2).

Publik Desak Jokowi Evaluasi Rencana Revisi UU KPK

KONFRONTASI - Aksi penolakan dan pengecaman terhadap revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin meluas. Sementara itu, DPR akan segera menggelar sidang paripurna  untuk meputuskan apakah akan direvisi atau tidak.

Dari pandangan mini fraksi di Badan Legislasi (Baleg), hanya Partai Gerindra yang menolak revisi, karena dinilai melemahkan komisi antirasuah itu. Tetapi, belakangan banyak yang balik badan seperti Demokrat, bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai Demokrat Ungkap Alasan Tolak Revisi UU KPK

Konfrontasi - Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perintah Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Ketua umum (ketum) kami, Bapak Susilo Bambang Yudhoyonono menyampaikan bahwa negara ini masih butuh kinerja dan kerja KPK,” kata Sekretaris FPD Didik Mukrianto, di Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Gerindra Minta Revisi UU KPK Dihentikan

KONFRONTASI - Politisi Gerindra Aryo Djojohadikusumo memastikan Fraksi Gerindra menolak revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Fraksi Gerindra dengan ini menyatakan menolak revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK. Munculnya keinginan pemerintah merevisi UU KPK dari Juni 2016 hingga saat ini," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/2).

PDI Perjuangan Ingin Tutupi Skandal BLBI, Tolak Revisi UU KPK

KONFRONTASI - Politisi senior Rachmawati Soekarnoputri mempertanyakan sikap ngotot Fraksi PDI Perjuangan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rachmawati Soekarnoputri menengarai adanya agenda besar yang ingin disembunyikan PDIP dalam andil melemahkan keberadaan KPK sebagai lembaga yang bersifat lex specialis.

Prabowo Tolak Revisi UU KPK: Jokowi Diminta Tarik Diri Bila Melemahkan KPK

KONFRONTASI - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Anggota Fraksi Partai Gerindra sekaligus Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Adi Agtas mengatakan, alasan penolakan karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

"Bagi Gerindra, kejahatan korupsi sama dengan kejahatan kemanusiaan," kata Adi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 9 Februari 2016.

KPK Tolak Hadiri Rapat dengan DPR

KONFRONTASI - Komisioner KPK tidak menghadiri rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Jubir KPK Yuyuk Andriati, menyatakan ketidakhadiran Komisioner KPK dalam tersebut dilandasi oleh penolakan mereka atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Dan penolakan ini juga sudah disampaikan oleh komisioner KPK dalam konferensi pers di KPK kemarin. Selain itu, komisioner juga ada agenda lain pada hari ini," ujar Yuyuk seusai rapat dengan Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 4 Februari 2016.

Ketum PAN Tolak Revisi UU KPK: Pencitraan?

KONFRONTASI - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan sepenuhnya kepentingan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada lembaga pimpinan Agus Raharjo itu.

Agus dan kawan-kawan telah menyatakan penolakan terhadap rencana revisi UU KPK, Zulkifli Hasan memilih ikut dengan sikap lembaga antirasuah tersebut. Alasannya, yang akan menggunakan UU itu adalah KPK.

Busyro Muqaddas: Revisi UU Tidak Menguatkan KPK

KONFRONTASI - Mantan Ketua KPK Busyro Muqaddas menilai draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melemahkan komisi anti rasuah.

Menurutnya draf revisi tersebut tidak mencerminkan nalar dan itikad baik terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK.

"Pendapat bahwa revisi itu untuk menguatkan pembarantasan korupsi tidak cukup alasan untuk dipercaya," kata dia kepada wartawan, Selasa (2/2).

Pages