Revisi UU KPK

Arsul Sani Sebut ada 6 Anggota DPR Pengusul Revisi UU KPK, Masinton Membenarkan

Konfrontasi - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut ada enam anggota Dewan yang mengusulkan revisi UU KPK. Menurut Arsul, enam orang tersebut berasal dari lintas fraksi.

"Setahu saya ada sekitar enam orang, yang jelas lintas fraksi. Fraksi itu kan ada 10, kalau pengusulnya ada enam, berarti maksimal ada enam fraksi, kan gitu," kata Arsul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Revisi UU KPK Inisiatif Dinilai Penuh Kejanggalan

Konfrontasi - Revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) inisiatif DPR RI dianggap penuh kejanggalan. Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi mengkritik keputusan DPR tersebut. Menurutnya, keputusan itu melanggar hukum.

"Pengesahan itu melanggar hukum karena tidak termasuk dalam RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019, yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah," kata Fajri dalam keterangannya, Kamis (5/9/2019).

Zulkifli Hasan Hormati Keputusan Penundaan Revisi UU KPK

Konfrontasi - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menghormati keputusan pemerintah dan DPR menunda pembahasan revisi UU KPK.

"Saya menghormati baik sebagai Ketua PAN maupun Ketua MPR mengenai keputusan penundaan pembahasan revisi UU KPK," ujar Zulkifli saat bertemu koalisi dari berbagai LSM di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (24/2).

PAN Hormati Keputusan Penundaan Revisi UU KPK

KONFRONTASI - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menghormati keputusan pemerintah dan DPR menunda pembahasan revisi UU KPK.

"Saya menghormati baik sebagai Ketua PAN maupun Ketua MPR mengenai keputusan penundaan pembahasan revisi UU KPK," ujar Zulkifli saat bertemu koalisi dari berbagai LSM di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu.

Mengenai revisi UU KPK itu, Zulkifli menegaskan partainya akan mengikuti keputusan KPK. "Kalau saya dari awal jelas, revisi UU KPK itu kita ikut KPK. Kalau KPK keberatan, kami (PAN) keberatan," kata dia.

DPR Hapus Agenda Pembahasan Revisi UU KPK

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, DPR menghapus agenda pembahasan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Hal ini terjadi dalam proses pengambilan keputusan rencana revisi UU KPK itu, dalam rapat paripurna, Selasa.

"Pembahasan revisi UU KPK tidak akan masuk di paripurna," kata Zon, di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Selasa (23/2).

Senin kemarin (22/2), pemerintah bersama DPR sepakat menunda rencana revisi UU KPK.

IPB Surati Presiden Tolak Pelemahan KPK

Konfrontasi - Guru besar IPB beserta sejumlah perguruan tinggi lain di Indonesia beramai-ramai menandatangani surat pernyataan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo menolak pelemahan KPK melalui revisi UU KPK itu.

"Surat tersebut akan diterima sekretariat kepresidenan Selasa besok," kata guru besar IPB, Prof Hariadi Kartodihardjo, melalui siaran pers Humas IPB yang diterima di Bogor, Senin (22/2).

Dia mengatakan, KPK selama ini telah membenahi kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

DPR Minta Pemerintah Tak Abaikan Sikap Ketua KPK

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo telah menyatakan dirinya akan mundur apabila  revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tetap dilanjutkan.

Pemerintah pun diminta untuk mempertimbangkan sikap Agus dalam memutuskan revisi UU tersebut.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, ancaman mundur Agus Rahardjo itu menjadi salah satu hal yang akan disampaikan DPR ke Pemerintah nanti siang dalam‎ rapat konsultasi Presiden bersama DPR mengenai revisi Undang-undang KPK.

SBY Minta Pemerintah dan DPR Perkuat KPK

KONFRONTASI - Presiden Joko Widodo dan DPR RI harus bersikap rasional dalam merevisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara 'Kopi Darat' dengan 26 netizen di Raffles Hills, Cibubur, Jawa Barat, Sabtu (20/2).

"Kalau kita bahas isu revisi UU KPK ini, kita harus lebih rasional, bukan irasional. Jangan lihat hitam putih dan terbelah. Ide untuk melakukan perubahan harus benar," tegas Presiden RI ke-6 ini.

Tolak Revisi UU KPK: Demokrat Kembali Ke Jalan Yang Benar

KONFRONTASI - Partai Gerindra menolak revisi Undang-Undang KPK. Menurut Desmond, kalau mau direvisi kenapa tidak menunggu hingga selesainya revisi KUHAP dan KUHP, sebab revisi UU KPK berkaitan dengan dua UU tersebut.

"Bicara SP3, penyadapan, dan bicara penyidik independen itu bagian dari hukum acara pidana. Kenapa tidak tunggu dulu undang-undang hukum acara pidana selesai baru UU KPK direvisi," kata politikus Partai Gerindra, Desmond J Mahesa di Jakarta, Rabu (17/2).

Pages