reformasi

20 Tahun Reformasi, Keadilan Masih Jadi Barang Langka

KONFRONTASI-Orde Reformasi sebagai pengganti Orde Baru memang sudah berjalan 20 tahun, tetapi bidang hukum belum mampu mewujudkan keadilan lantaran para praktisi hukum, khususnya para hakim di pengadilan masih bersikap koruptif.

Sebagian masyarakat luas masih menilai sulit mencari keadilan khususnya di pengadilan karena para hakim belum dapat meninggalkan sikap koruptif-nya, sehingga banyak putusan yang disampaikannya tidak kredibel atau terkesan kurang mempunyai landasan hukum, kata Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Dr Laksanto Utomo.

Hal itu dikemukakan Laksanto Utomo usai menyerahkan hasil eksaminasi Putusan Pengadilan Tinggi DKI,kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Selasa.

Reformasi mental belum dapat diwujudkan dalam kurun waktu 20 tahun, karena ketika rakyat dan para pemimpinnya melaksanakan perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, tidak disiapkan dulu dasar-dasarnya secara baik, sehingga pelaksanaan hukum justru tambah "amburadul" dibanding saat Orde Baru dulu, kata pakar hukum Laksanto.

Menurut Laksanto, APPTHI menyerahkan dokumen hasil eksaminasi atas putusan perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan Putusan Perkara Nomor 01/PID/TPK/2016/PT.DKI ke Wantimpres, agar dapat disampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat luas masih menilai sulit mencari keadilan meskipun reformasi sudah berjalan lebih dari dua windu.

"APPTHI sebagai wadah pimpinan perguruan tinggi hukum se-Indonesia berkomitmen mengawal proses penegakan hukum dan keadilan yang dipandang tidak berimbang, tidak adil, dan tidak profesional oleh penegak hukum.

"Kondisi ini tentu saja memprihatinkan karena betapa sulitnya memperoleh keadilan di Indonesia sebagai negara hukum," kata Laksanto.

20 Tahun Reformasi, Habibie: Sasarannya Masih Jauh

KONFRONTASI-Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan reformasi 20 tahun yang lalu berjalan sesuai rencana, tetapi untuk mencapai sasarannya sebagai peradaban, ia menilai masih jauh.

"Apakah jalannya reformasi sesuai dengan rencana yang saya dan kawan-kawan persiapkan? Apakah sampai sasarannya? Saya sampaikan jalannya sesuai rencana, sasarannya masih jauh," ujarnya dalam acara "Memperingati 20 Tahun Reformasi" di Jakarta, Senin.

20 Tahun Reformasi, RR: Kembalikan Ekonomi ke UUD 45

KONFRONTASI-Begawan Ekonomi Rizal Ramli memberikan sedikit pesan dan wejangan pada peringatan 20 tahun reformasi yang jatuh pada tanggal 21 Mei 2018.

Dalam pesannya, RR, begitu ia disapa meminta, agar teman-teman mahasiswa yang waktu tahun 1998 ikut berjuang untuk mewujudkan era reformasi, sadar diri.

“Yang hari ini sudah masuk sistem, kami minta supaya sadar diri. Karena ternyata mereka di dalam sistem tidak melakukan perubahan. Jadi bagaimana bersama anak muda kita tuntaskan reformasi ini,” ujar Rizal di Jakarta, ditulis Senin (21/5/2018).

Abraham Samad: Indonesia Perlu Reformasi Putih

KONFRONTASI-Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad melontarkan gerakan Reformasi Putih untuk kembali meluruskan tujuan awal gerakan reformasi yakni memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Indonesia perlu Reformasi Putih yang damai yang didasari semangat kebersamaan dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Jangan ada anak bangsa yang ditinggalkan, apalagi dilupakan," kata Abraham Samad melalui siaran persnya, Senin.

Reformasi Indonesia, Sudahkah Berjalan di Arah yang Benar?

Sudah banyak asa dan amarah dicurahkan oleh gelombang massa yang menginginkan perubahan setelah 32 tahun hidup di bawah tatanan militer dan demokrasi palsu. Suharto berhasil ditumbangkan oleh kombinasi kekuatan moral solidaritas mahasiswa di jalanan dan manuver-manuver politik kelompok elite di parlemen dan gedung-gedung partai. Meski tercoreng oleh serangkaian konflik horizontal di kalangan rakyat biasa, namun tak salah menyebut bahwa gerakan reformasi adalah sebuah usaha patungan yang luar biasa.

Ratusan Aktivis 98 Gelar 20 Tahun Reformasi dan Dukung Rizal Ramli ke PIlpres 2019

KONFRONTASI- Ratusan aktivis lintas generasi rencananya akan  menggelar perayaan 20 tahun reformasi bertajuk “Tuntaskan Reformasi Bersama Rizal Ramli”. di Gedung Juang 45, Menteng Raya No 31, Jakarta Pusat. Senin, (21/5) pukul 16.00 Wib hingga Berbuka Puasa bersama.

Adapun terselenggaranya acara ini atas inisiator teman-teman aktivis pergerakan. Hal ini di ungkapkan Presidum Pergerakan Andrianto.

Aneh, Pasal Penghinaan Presiden Kembali Hidup Di Era Reformasi

Konfrontasi - Penolakan pembahasan dan disahkannya pasal penghinaan terhadap presiden yang tengah dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) DPR terus berlanjut. Tidak hanya dari kalangan internal DPR, penolakan juga datang dari kalangan aktivis.

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menegaskan pihaknya menolak keras pasal tersebut dimasukkan dalam KUHP. Dia mengaku khawatir bahwa penggunaan pasal karet itu bakalan kembali dijadikan sebagai sarana untuk menjaring para aktivis yang kritis terhadap pemerintah.

"Kami mengetuk hati dan jiwa yang visioner. Janganlah membuat peraturan hukum perundang-undangan hanya demi kepentingan sesaat. Terlalu mahal reformasi dan demokrasi ini tercipta," katanya dilansir RMOL, Jumat (9/2/2018).

Dia menjelaskan bahwa pasal ini sebenarnya diadopsi penguasa orde baru dari aturan hukum negara barat, dalam hal ini Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Dimana pada awalnya Belanda menerapkannya di negara India.

"Para pejuang kemerdekaan (India) Gandi, Nehru, Jinah merasakan pasal ini. Aslinya berbunyi barang siapa yang menghina ratu maka akan dikenakan penjara. Belanda mengadopsinya secara serta merta. Banyak pejuang kemerdekaan Indonesia ikut rasakan pasal ini," bebernya.

Karenanya para aktivis India maupun dunia menilai pasal Hatzaai Artikelen warisan kolonial itu sebagai atau pasal karet. Namun anehnya kata di Orba malah mengadopsi pasal itu ke dalam KUHP.

"Saat Orba sedang di puncak kuasa inilah pasal hatzaai artikelen (134, 136, 137, 154, 155, 160 KUHP). Tidak terhitung kalangan oposan terhadap Orba yang merasakan pasal pasal karet ini," jelasnya.

Namun, lanjut Andrianto, seiring penguasa Orba tumbang. Pasal Penghinaan Presiden pun ikut-ikutan menghilang. Bahkan bisa dibilang dibuang jauh-jauh oleh Presiden Habibie, Abdurahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri.

Pages