reformasi

Sumber Kapital Kering, Negara Reformasi Terancam Runtuh

Oleh: Haris Rusly Moti*

21 Mei 1998 adalah hari lahirnya sebuah era. Presiden Soeharto menyatakan berhenti setelah berkuasa selama 30-an tahun. Era Orde Baru berakhir. Era reformasi yang berpondasi liberalisme lahir pada hari itu. Satu hari setelah peringatan lahirnya reformasi, 22 Mei, pada hari itu KPU akan menetapkan rekapitulasi suara Pilpres secara nasional.

Pemilu 'Zaman Now' Jangan Khianati Reformasi

Jakarta-Hampir sepekan pesta demokrasi lima tahunan telah berlalu. Namun protes dan kritik terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung pada 17 April kemarin terus bergulir.
 
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Sodik Mujahid mengingatkan kritik dan protes yang disampaikan publik ditujukan untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil (jurdil).
 
Menurutnya, hal ini sebagai wujud demokrasi yang konsisten dengan semangat reformasi. 
 

PDIP Terus Melakukan Reformasi Terhadap TNI. Jokowi Akan Memberikan Porsi Kepada POLRI Terdepan Dan Teratas Dalam Menjaga Keamanan Nasional Negara

Oleh: Tommy Wibowo

 

 

POLRI di beri porsi terdepan dan teratas dalam menjaga Keamanan Nasional.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan ini adalah Konsep "Demokratik policing" adalah konsep yang bagus dalam iklim demokrasi saat ini. Sangat baik bagi POLRI guna menciptakan sistem keamanan nasional bagi bangsa Indonesia dimasa depan. Democratic Policing Karya Prof. Tito Karnavian "Wujud Pradigma Polri Di Era Demokratis." 

Antara Era Megawati, SBY dan Sekarang, Rizal Ramli: Bayar Buzzer untuk Bully yang Tidak Sepaham!

KONFRONTASI- Tokoh nasional sekaligus ekonom senior Rizal Ramli mengungkapkan posisinya sebagai sosok yang kerap melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat. Hal ini ia lakukan kepada setiap pemerintahan, tanpa terkecuali.

Reformasi Belum Tuntas, Ratusan Aktivis Turun Gunung

KONFRONTASI -   Sekitar 300 aktivis yang tergabung dalam Jaringan Progresif 98 Bandung ‘turun gunung’ dan menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintahan saat ini yang dinilai megabaikan banyak agenda ataupun cita-cita reformasi.

Melihat kondisi Indonesia saat ini secara sosial, politik dan ekonomi, para aktivis tersebut tergerak untuk ‘turun gunung’ dengan menggelar Ikrar Kebangsaan dan Diskusi Publik Jelang Pemilu 2019 di Kafe Dacosta, Jalan Sawunggaling, Kota Bandung, Senin 10 September 2018.

Penumpang Gelap Reformasi Penyebab Pribumi Kehilangan Kedaulatan

Oleh:  Bastian P. Simanjuntak

 

 

  KELUARNYA Inpres Nomor 26 tahun 1998 yang ditandatangani Presiden BJ Habibie tentang Larangan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan keputusan liar sebab Inpres tersebut tidak tertulis dalam enam tuntutan reformasi yang digadang-gadang oleh mahasiswa.

Tidak Pernah ada Reformasi di Indonesia

KONFRONTASI -  "Krisis ekonomi 1998 memang dirancang untuk menjatuhkan Pak Harto. Jika Pak Harto tidak jatuh, Indonesia akan jadi Negara maju.."
Lee Kuan Yew: "Pak Harto pemimpin luar biasa. Beliau harus mendapat tempat terhormat dalam sejarah Indonesia ..."
Sultan Bolkiah: "Dipimpin Pak Harto Indonesia bersatu. Pemerintahan stabil, ekonomi maju sangat pesat. Sangat disayangkan beliau dijatuhkan"
Baca juga : 2019, Pertarungan yang Kedua Pro Reformasi Melawan Pro Orde Baru

20 Tahun Reformasi Dalam Sorotan Komnas Perempuan

KONFRONTASI-Komisi Nasional Perempuan menilai usia reformasi Indonesia yang menginjak tahun ke-20 belum memperlihatkan adanya Pemajuan dan Pemenuhan HAM Perempuan serta Pembangunan Perdamaian.

Komisioner Komnas Perempuan Yuniyati Chuzaifahdi di Jakarta, Rabu, menyebut, meski memperlihatkan adanya perubahan dalam kebijakan untuk penyikapan berbagai konteks konflik di Indonesia, tetapi kemajuan tersebut belum memberikan manfaat yang optimal untuk pemenuhan HAM perempuan khususnya korban konflik dan untuk membangun perdamaian yang sejati.

"Hal ini disebabkan karena kerangka kebijakan yang tersedia masih memuat kesenjangan, kontradiksi dan kemunduran yang justru menghalangi negara untuk dapat menyelesaikan konflik secara tuntas, termasuk memulihkan hak-hak perempuan korban," kata Yuniyati Chuzaifah.

Menurut dia, kebijakan penyikapan konflik yang secara bersamaan memuat kemajuan, kesenjangan, kontradiksi dan kemunduran tersebut adalah konsekuensi dari politik hukum yang mencerminkan proses reformasi yang mengalami defisit demokrasi, akibat maraknya praktik politik transaksional, primordial, korupsi, dan penggunaan politik identitas yang mempertebal intoleransi.

Di samping itu, model pembangunan yang masih menguntungkan sebagian saja dari masyarakat, mengutamakan pendekatan keamanan dalam penanganan gugatan warga, serta minim pelibatan substantif bagi perempuan maupun golongan-golongan masyarakat lain yang selama ini dipinggirkan, turut menghadirkan peluang bagi lahirnya kebijakan yang diskriminatif.

"Situasi ini diperburuk dengan mekanisme desentralisasi yang belum dilengkapi dengan sistem pengawasan yang mumpuni," kata dia.

Dia menyebut, cara pandang dan pendekatan negara terhadap perdamaian yang bersifat pragmatis menghasilkan produk dan implementasi kebijakan yang justru berpotensi menghadirkan konflik baru dan mengukuhkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktural, termasuk antara laki-laki dan perempuan.

Pages