presiden jokowi

Presiden Jokowi Jamin ST Burhanuddin Profesional dalam Menjalankan Tugasnya

KONFRONTASI -   Mungkin dari nama-nama menteri anggota Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, nama ST Burhanuddin menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat Indonesia. Namun alasan Presiden Jokowi memilih Burhanudin sebagai Jaksa Agung, karena pemerintahan yang akan dipimpinna ke depan membutuhkan orang yang berasal dari internal agar lebih memahami hal-hal di dalam Kejaksaan Agung.

Azyumardi Azra Sarankan Presiden Jokowi Menimbang Reaksi Mahasiswa Soal Peppu KPK

Konfrontasi - Koalisi partai politik pendukung pemerintah menolak jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Namun Jokowi disarankan melihat reaksi mahasiswa yang dikhawatirkan akan kembali turun ke jalan.

"Kegentingan memaksa itu saya kira kemarin demo-demo sudah besar bahkan mahasiswa masih menggertak atau mengancam mau demo lagi," kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (6/10/2019).

Survei LSI: Mayoritas Responden Setuju Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK

Konfrontasi - Mayoritas responden setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu KPK. Pemerintah saat ini sedang membuat draf Perppu KPK.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menuturkan, dari 1010 responden, mayoritas responden setuju jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru hasil revisi DPR.

Para Tokoh Tak Akan Temui Lagi Presiden Jokowi soal Perppu KPK

KONFRONTASI -  Para tokoh bangsa yang menyuarakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan bertemu lagi dengan Presiden Joko Widodo. Para tokoh bangsa tersebut di antaranya Mochtar Pabottingi, Taufiequrachman Ruki, Emil Salim, Franz Magnis Suseno, Bivitri Susanti, dan lainnya pernah bertemu Presiden, Kamis (26/9/2019) untuk mendesak menerbitkan perppu UU KPK.

Eks Aktivis 98: Haruskan Sebuah UU Diubah dengan Menunggu Kematian?

Konfrontasi - Mantan aktivis 1998, Ubeidillah Badrun mengingatkan aksi mahasiswa bisa sebesar 1998 jika Presiden Joko Widodo tak segera mengeluarkan Perppu KPK. Demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah dalam sepekan terakhir salah satunya dipicu revisi UU KPK yang belum lama diketok DPR.

"Bisa semasif saat 98 karena ini berkaitan dengan 98," jelasnya usai diskusi Populi Center di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).

15 Tahun Berlalu, Keluarga Munir akan Laporkan Presiden Jokowi ke Ombudsman

Konfrontasi - Keluarga aktivis HAM Munir Said Thalib akan kembali mengajukan upaya hukum setelah 15 tahun kasus pembunuhan Munir belum terungkap. Upaya hukum ini disebut dapat dilakukan dengan melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ombudsman.

"Untuk langkah secara hukum ada beberapa, kita bisa saja laporkan Presiden ke Ombudsman Indonesia," ujar Koordinator KontraS, Yati Andriani, di Kios Ojo Keos, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (7/9/2019).

Walhi: Kajian Pemindahan Ibu Kota Harusnya Dibuka ke Publik

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menentukan ibu kota baru Republik Indonesia yang akan berpusat di Kabupaten Penajam Paser Utama (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.

Mengenai hal tersebut, banyak pro dan kontra yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah isu lingkungan yang akan terkena dampaknya jika terjadi pembangunan-pembangunan di wilayah sana.

Lantas, bagaimana kah pengamat lingkungan menanggapi mengenai keputusan oleh Presiden Jokowi tersebut?

Komnas HAM Ragukan Komitmen Jokowi Soal Konflik Papua

Konfrontasi - Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai konflik Papua disebabkan oleh penyelesaian pelanggaran HAM yang tidak kunjung selesai di tanah Cendrawasih. Menurutnya, komitmen politik Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus HAM di Papua tergolong rendah.

Beka menceritakan, Komnas HAM memiliki catatan kasus HAM di Papua. Misalnya kasus Wasior Wamena. Pada 2018, Komnas HAM telah bertemu dengan Jokowi di Istana. Untuk melaporkan beberapa kasus HAM. Salah satunya yang dapat diselesaikan adalah kasus Wasior Wamena tersebut.

Pages