presiden jokowi

YLKI Imbau Presiden Jokowi Tiru Pemkot Solo Soal Virus Corona, "Sudah Seperti Deret Hitung"

Konfrontasi - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengapresiasi keputusan Pemerintah Kota Solo yang memberlakukan status darurat Corona. Presiden Jokowi selaku kepala negara seharusnya melakukan hal serupa di level nasional.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi memuji keputusan Wali Kota Solo FX Rudiatmo yang menetapkan virus Corona sebagai kejadian luar biasa (KLB). Penetapan itu dinilainya menjadi bukti keseriusan dalam merespons virus Corona.

Masker Langka, Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Penimbun dan Penjual Masker dengan Harga Tinggi

Konfrontasi - Setelah adanya pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo terkait virus corona yang sudah masuk ke Indonesia, permintaan masker semakin meningkat. Tingginya permintaan masker ini bahkan membuat beberapa toko obat dan supermarket kehabisan stok.

Hal ini diperparah dengan adanya pihak yang sengaja menimbun stok masker dan dijual dengan harga yang cukup tinggi. Masyarakat pun semakin kesulitan untuk bisa mendapatkan masker. Kalaupun ada, harga yang ditawarkan sudah berkali-kali lipat dari harga normal.

Survei Lokataru: Mahasiswa Nilai Omnibus Law Neo-Orba, Otoriter, dan Represif

Konfrontasi - Lokataru Foundation melakukan survei terhadap mahasiswa dalam menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal omnibus law RUU Cipta Kerja. Mayoritas mahasiswa menyatakan tidak setuju dengan omnibus law karena neo-Orde Baru (Orba), otoriter, dan represif.

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdapat 73 undang-undang yang akan direvisi, yang terdiri dari 15 bab serta 174 pasal. Dua RUU ini memuat 11 klaster, yaitu: 

Presiden Jokowi Batal Hadiri ASEAN Summit di AS karena Corona

Konfrontasi - Presiden Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat dalam waktu dekat, untuk menghadiri acara ASEAN Summit. Ia bahkan sudah menyewa pesawat milik Garuda Indonesia, yakni Boeing 777 untuk menuju ke sana.

Namun, rencana itu tampaknya harus ditunda. Presiden AS, Donald Trump mengumumkan bahwa gelaran yang sedianya diadakan di Las Vegas pada pertengahan Maret 2020 itu, harus diundur.

Baleg DPR Yakin Pembahasan Omnibus Law Sesuai Permintaan Jokowi "2 Bulan Pun Bisa Selesai"

Konfrontasi - Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo yakin pihaknya akan merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law pada 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal tersebut sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk merampungkan RUU kepada para menteri kabinet Indonesia Maju sebelum 100 hari.

Gawat, Presiden Jokowi Diprediksi Tak Sampai Selesai 2024: Begini Alasannya

KONFRONTASI -  Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi   Presiden  Joko Widodo alias Jokowi tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya  hingga 2024 mendatang.  Hal ini dia sampaikan dalam sebuah acara yang ditayangkan di  YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 18  Januari 2020.

Dalam tayangan itu, Rocky  mula-mula menyinggung soal kasus suap yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.   Begitu pula upaya KPK untuk menggeledah Kantor DPP PDIP.

DPR Tunggu Bukti Nyata Pemerintah Basmi Mafia Migas

Konfrontasi - Komisi VII DPR RI menyambut baik niat pemerintah untuk memerangi mafia yang selama ini membebani industri migas. Dengan hilangnya mafia migas, diharapkan sektor ini bisa secara maksimal berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan mengurangi beban impor.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono menyatakan selepas pembubaran Petral pada 2015 lalu, parlemen belum melihat lagi perhatian yang serius dari pemerintah dalam rangka memerangi mafia migas. Meski keberadaan mafia tersebut masih tetap ada di sektor migas.

Presiden Jokowi: Kalau 100 Hari Selesai, Saya Angkat Dua Jempol untuk DPR

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia akan dibanjiri aliran modal asing setidaknya 20 miliar Dolar AS atau setara dengan Rp 280 triliun jika aturan pengelola dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) diterapkan. Aturan tersebut ada di dalam omnibus law yang akan diajukan ke DPR pekan depan.

Respon Eks Menteri KKP Terkait Pernyataan Jokowi Soal Natuna: Jangan Halau, Tangkap dan Musnahkan

Konfrontasi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tegas terhadap kapal-kapal asing China yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pernyataan Susi tersebut dilontarkan lewat cuitan akun Twitternya @susipudjiastuti, dengan maksud membalas pernyataan Presiden Jokowi di Twitter.

Pages