17 November 2019

presiden jokowi

Soal Pemilihan Menteri di Kabinet, Wapres Ma'ruf Amin: Saya dan Pak Jokowi Juga Tidak Puas

Konfrontasi - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi santai terkait ada beberapa pihak yang kecewa terkait pemilihan 34 Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dia menjelaskan bukan hanya pihak-pihak tertentu saja yang tidak puas, dirinya bersama Presiden Joko Widodo juga ada rasa ketidakpuasan terkait komposisi kabinet.

Soal Perppu KPK, Presiden Jokowi Tunggu Proses Uji Materi di MK Selesai

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan untuk saat ini dirinya tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK hasil revisi. Jokowi mengaku menghormati proses uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Presiden Jokowi Jamin ST Burhanuddin Profesional dalam Menjalankan Tugasnya

KONFRONTASI -   Mungkin dari nama-nama menteri anggota Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, nama ST Burhanuddin menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat Indonesia. Namun alasan Presiden Jokowi memilih Burhanudin sebagai Jaksa Agung, karena pemerintahan yang akan dipimpinna ke depan membutuhkan orang yang berasal dari internal agar lebih memahami hal-hal di dalam Kejaksaan Agung.

Azyumardi Azra Sarankan Presiden Jokowi Menimbang Reaksi Mahasiswa Soal Peppu KPK

Konfrontasi - Koalisi partai politik pendukung pemerintah menolak jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Namun Jokowi disarankan melihat reaksi mahasiswa yang dikhawatirkan akan kembali turun ke jalan.

"Kegentingan memaksa itu saya kira kemarin demo-demo sudah besar bahkan mahasiswa masih menggertak atau mengancam mau demo lagi," kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (6/10/2019).

Survei LSI: Mayoritas Responden Setuju Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK

Konfrontasi - Mayoritas responden setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu KPK. Pemerintah saat ini sedang membuat draf Perppu KPK.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menuturkan, dari 1010 responden, mayoritas responden setuju jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru hasil revisi DPR.

Para Tokoh Tak Akan Temui Lagi Presiden Jokowi soal Perppu KPK

KONFRONTASI -  Para tokoh bangsa yang menyuarakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan bertemu lagi dengan Presiden Joko Widodo. Para tokoh bangsa tersebut di antaranya Mochtar Pabottingi, Taufiequrachman Ruki, Emil Salim, Franz Magnis Suseno, Bivitri Susanti, dan lainnya pernah bertemu Presiden, Kamis (26/9/2019) untuk mendesak menerbitkan perppu UU KPK.

Eks Aktivis 98: Haruskan Sebuah UU Diubah dengan Menunggu Kematian?

Konfrontasi - Mantan aktivis 1998, Ubeidillah Badrun mengingatkan aksi mahasiswa bisa sebesar 1998 jika Presiden Joko Widodo tak segera mengeluarkan Perppu KPK. Demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah dalam sepekan terakhir salah satunya dipicu revisi UU KPK yang belum lama diketok DPR.

"Bisa semasif saat 98 karena ini berkaitan dengan 98," jelasnya usai diskusi Populi Center di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).

Soal Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan: Tunggu Peraturan Presiden

Konfrontasi - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menunggu hasil kebijakan Presiden melalui Peraturan Presiden (PP) terkait dengan penyesuaian iuran untuk peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diusulkan naik.

15 Tahun Berlalu, Keluarga Munir akan Laporkan Presiden Jokowi ke Ombudsman

Konfrontasi - Keluarga aktivis HAM Munir Said Thalib akan kembali mengajukan upaya hukum setelah 15 tahun kasus pembunuhan Munir belum terungkap. Upaya hukum ini disebut dapat dilakukan dengan melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ombudsman.

"Untuk langkah secara hukum ada beberapa, kita bisa saja laporkan Presiden ke Ombudsman Indonesia," ujar Koordinator KontraS, Yati Andriani, di Kios Ojo Keos, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (7/9/2019).

.Indonesia ditinggalkan investor

Oleh: Fuad Bawazier

 

Pages