27 February 2020

presiden jokowi

Baleg DPR Yakin Pembahasan Omnibus Law Sesuai Permintaan Jokowi "2 Bulan Pun Bisa Selesai"

Konfrontasi - Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo yakin pihaknya akan merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law pada 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal tersebut sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk merampungkan RUU kepada para menteri kabinet Indonesia Maju sebelum 100 hari.

Gawat, Presiden Jokowi Diprediksi Tak Sampai Selesai 2024: Begini Alasannya

KONFRONTASI -  Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi   Presiden  Joko Widodo alias Jokowi tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya  hingga 2024 mendatang.  Hal ini dia sampaikan dalam sebuah acara yang ditayangkan di  YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 18  Januari 2020.

Dalam tayangan itu, Rocky  mula-mula menyinggung soal kasus suap yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.   Begitu pula upaya KPK untuk menggeledah Kantor DPP PDIP.

DPR Tunggu Bukti Nyata Pemerintah Basmi Mafia Migas

Konfrontasi - Komisi VII DPR RI menyambut baik niat pemerintah untuk memerangi mafia yang selama ini membebani industri migas. Dengan hilangnya mafia migas, diharapkan sektor ini bisa secara maksimal berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan mengurangi beban impor.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono menyatakan selepas pembubaran Petral pada 2015 lalu, parlemen belum melihat lagi perhatian yang serius dari pemerintah dalam rangka memerangi mafia migas. Meski keberadaan mafia tersebut masih tetap ada di sektor migas.

Presiden Jokowi: Kalau 100 Hari Selesai, Saya Angkat Dua Jempol untuk DPR

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia akan dibanjiri aliran modal asing setidaknya 20 miliar Dolar AS atau setara dengan Rp 280 triliun jika aturan pengelola dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) diterapkan. Aturan tersebut ada di dalam omnibus law yang akan diajukan ke DPR pekan depan.

Respon Eks Menteri KKP Terkait Pernyataan Jokowi Soal Natuna: Jangan Halau, Tangkap dan Musnahkan

Konfrontasi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tegas terhadap kapal-kapal asing China yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pernyataan Susi tersebut dilontarkan lewat cuitan akun Twitternya @susipudjiastuti, dengan maksud membalas pernyataan Presiden Jokowi di Twitter.

Mahfud MD: Kunjungan Presiden Jokowi Menunjukkan Natuna Hak Milik Indonesia

Konfrontasi - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, menunjukkan negara hadir dalam menyelesaikan sengketa dengan China. Menurut Mahfud, kehadiran Presiden Jokowi menunjukan kalau Natuna milik sah Indonesia.

"Ya bagus, itu follow up dari perintah presiden dalam rapat kabinet terakhir itu bahwa kita negara harus hadir di Natuna untuk menunjukkan bahwa itu milik kita," kata Mahfud di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Dulu Dihapus Era Ahok, Presiden Jokowi Minta BPBD Kota di Jakarta Dikembalikan

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dihidupkan sampai tingkat kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut akan mengajukan kembali hal itu kepada Gubernur Anies Baswedan karena dulu BPBD Kota dihapus di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Jokowi Buka Peluang Hukuman Mati Bagi Koruptor, ICW: Pengalihan Isu UU KPK

Konfrontasi - Beberapa waktu lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang hukuman mati untuk koruptor. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai apa yang disampaikan Jokowi tidak tepat.

Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan Jokowi tidak paham tentang pemberian efek jera ke koruptor. Kurnia menyebut apa yang diungkapkan Jokowi adalah narasi baru agar masyarakat melupakan masalah KPK.

Siapa Bilang Presiden Jokowi Tidak Punya Uang ?

Oleh : Salamuddin Daeng

Dalam beberapa waktu terakhir beragam spekulasi menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi tidak punya uang, dan tidak akan mampu membiayai pemerintahannya sampai dengan akhir tahun ini. Logika dibangun berdasarkan kondisi penerimaan negara yang stagnan, utang jatuh Tempo yang besar dan beban subsidi BBM, listrik, BPJS, yang besar. Konon beban APBN tersebut selalu ditutupi dengan utang baru. Namun ditengah situasi global yang buruk, pemerintah sudah mulai kesulitan mendapatkan utang.

Jawaban Presiden Jokowi Terkait Penolakan OSO jadi Wantimpres

Konfrontasi - Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO menolak tawaran dari Presiden Jokowi untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

"Beliau (OSO) punya alasan, karena lebih mencintai partai. Sehingga tidak mau, dan mundur (menolak) Wantimpres," ucap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Keputusan mengundurkan diri itu disampaikan langsung oleh OSO kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Kantor Sekretariat Negara, Jumat pagi.

Pages