Pilpres 2019

BW Dilaporkan ke Tiga Kubu Peradi, Ini Respon BPN

KONFRONTASI-Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjajanto (BW), dilaporkan ke 3 kubu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) karena dinilai telah melanggar kode etik profesi advokat. Menanggapi laporan itu, BPN Prabowo-Sandi menilai tidak ada masalah dengan posisi.

"Mas Bambang Widjajanto adalah orang yang mengerti hukum... praktisi hukum mengetahui batas-batas wilayah di mana dia boleh beracara dan di mana dia tidak boleh beracara," ujar Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, Kamis (13/6/2019).

Jika Bukti Kuat, Peluang BPN Menang di MK Terbuka Lebar

KONFRONTASI-Pengamat Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai peluang kemenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK) terbuka lebar. Peluang ini bisa terjadi jika BPN sanggup menghadirkan bukti di persidangan. 

"Peluang BPN terbuka lebar, selama sanggup menghadirkan bukti di persidangan, hanya saja dari tujuh tuntutan, ada yang terlalu berat terpenuhi yakni mengulang Pemilu. Karena tentu berbiaya tinggi dan menguras energi yang luar biasa," ujar Dedi kepada TeropongSenayan, Selasa (11/6/2019).

Massa Ke MK, Untuk Apa?

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Sidang gugatan pilpres 2019 akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana tanggal 14 Juni. Kabarnya, akan ada pengerahan massa ke MK. Sejumlah meme dan ajakan sudah mulai beredar di medsos. Siapa mereka? 

Politikus PKS: Jika Hakim MK Tak Mampu Bersikap Sebagai Negarawan, Lebih Baik Mundur

KONFRONTASI-Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mendesak agar Mahkamah Konstitusi bersikap negarawan dalam memutus 340 perkara sengketa Pileg dan Pilpres 2019. Jika tidak bisa bersikap negarawan, Muzzammil menyarankan hakim MK mengundurkan diri. 

Sandi Minta Pendukung Tak Datang ke MK Saat Sidang Gugatan Pilpres

KONFRONTASI-Calon wakil presiden Sandiaga Uno selesai bertemu dengan capres Prabowo Subianto. Sandiaga menyampaikan harapan Prabowo agar pendukung tidak bergerak ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang gugatan hasil Pilpres 2019.

"Saya sampaikan harapan kita bagi pendukung, tinggal di rumah, tidak perlu bondong-bodong datang kepada MK," kata Sandiaga kepada wartawan setelah keluar dari rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2019).

BW Sebut Ada Upaya Penggembosan Terhadap Tim Hukum BPN

KONFRONTASI-Ketua Tim MK Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto membantah pesan di sejumlah whatsapps group yang menyatakan bahwa nomor telegramnya tak lagi dapat menerima laporan data dan video kecurangan pemilu.

Ketua Tim Pengacara Prabowo-Sandi nomor urut 02, Bambang Widjojanto menduga ada upaya penggembosan terhadap timnya.

Prabowo Konstitusionalis, Ini Kesaksian Wapres JK

KONFRONTASI-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan dalam pertemuannya dengan capres Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, Prabowo memerintahkan pendukungnya untuk menghentikan aksi protes di depan Gedung Bawaslu RI.

"Waktu saya ketemu, di depan saya beliau (Prabowo) menelepon semua orang-orangnya untuk menghentikan semua aksi massa," kata JK kepada wartawan di Kediaman Wapres Jakarta, Selasa.

Ajukan Gugatan ke MK, Ini 7 Tuntutan Kubu Prabowo-Sandi

KONFRONTASI - Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitisi (MK). Mereka mengajukan 7 tuntutan ke MK. Apa saja?

Berikut 7 tuntutan yang mereka ajukan ke MK sebagaimana dirangkum detikcom dari berkas gugatan, Minggu (26/5/2019):

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Prabowo Belum Ada Rencana Temui Jokowi

KONFRONTASI-Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menegaskan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto belum merencanakan bertemu calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo karena masih fokus mengawal proses gugatan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Prabowo belum ada rencana dengan Jokowi. Belum ada komunikasi juga," kata Ferry di Jakarta, Sabtu (25/5).

Aksi 22 Mei 2019 Disebut Mirip 98, Habibie: Its Not True

Konfrontasi - Presiden ke-3 RI BJ Habibie tidak sependapat bahwa aksi kerusuhan 22 Mei 2019 lalu disamakan dengan kerusuhan 1998.

Saat itu, Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto yang lengser. "Kalau disamakan dengan keadaan waktu tahun 98, its not true," kata Habibie, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.

Pages