28 February 2020

Pilkada

Perludem Usulkan Tiga Opsi untuk Calon Kada yang Terjerat kasus Korupsi

KONFRONTASI-Terdapat tiga opsi untuk mengganti calon kepala daerah (Cakada) yang terjerat kasus korupsi.

Yakni peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), perubahan peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan, dan revisi UU Pilkada secara terbatas.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, tiga opsi itu bisa dipilih untuk menyelesaikan persoalan banyaknya cakada yang terjerat kasus korupsi.

Calon Kepala Daerah Terancam jadi Tersangka Korupsi, KPK Bantah Tudingan Berpolitik

KONFRONTASI - Terkait tudingan bermain politik jelang pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2018, KPK membantah bermain politik.

"Tidak ada hubungan dengan itu (bermain politik) saya kira," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/3/2018).

KPK tidak mempunyai kewenangan apapun untuk terlibat dalam politik dunia politik. Sebab, KPK hanya mencegah dan menindak praktik korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara.

Isu SARA Masih jadi Ancaman Pilkada, Lemhannas Apresiasi Kinerja Polri Ungkap Penyebaran Berita Bohong

KONFRONTASI - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyebutkan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) masih menjadi ancaman stabilitas selama pemilihan kepala daerah serentak.

Calon Kada Jangan Gunakan Medsos untuk Saling Hujat

KONFRONTASI-Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), mengimbau para calon kepala daerah (kada) dan masyarakat tidak menggunakan media sosial untuk saling menghujat dan menebar kebencian dalam tahun politik 2018.

“Media sosial jangan dijadikan ajang saling menghujat dan menebar kebencian, lebih baik jika media sosial dijadikan media sosialisasi program politik masing-masing calon,” ujar Ketua Umum ICMI Prof Jimly Asshiddiqie dalam diskusi Peta Politik Indonesia di Jakarta, Rabu (7/3).

Walah, Tersangka Korupsi Tetap Diizinkan Ikut Pilkada

KONFRONTASI-Para calon kepala daerah yang kini berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperbolehkan untuk tetap ikut dalam Pilkada serentak 2018.

Hal tersebut dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menggelar pertemuan dengan pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/2).

“Aturan dan PKPU masih membolehkan sampai yang bersangkutan berkuatan hukum tetap,” ujar Tjahjo

Selain itu menurut dia, di masa yang lalu pun bahkan ada calon kepala daerah yang menang di pilkada meski telah menjadi tersangka KPK.

Spanduk Ajakan Coblos Kotak Kosong Bermunculan di Paluta

KONFRONTASI- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) diwarnai aksi pemasangan spanduk bertuliskan ajakan untuk memilih atau mencoblos kotak kosong. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) menilai adanya atribut kampanye itu belum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Deddy Mizwar Yakin Raih 50 % Suara Pilgub Jabar, Ini Alasannya

KONFRONTASI - Calon gubernur (Cagub) Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) optimis akan memenangkan proses pertarungan Pilgub Jawa Barat 2018 bersama pasangannya Dedi Mulyadi. Ia bahkan sudah menyebut persentase suara.

"Dengan kekuatan kita yang ada sekarang ini, itu saya punya keyakinan insya Allah menang di atas 50 persen," kata Demiz di Posko Pemenangan Duo DM, Kota Bandung, Jumat (16/2/2018) sore.

Gus Ipul Ingin Ulang Kemenangan Bersama Pakde Karwo

KONFRONTASI - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) manfaatkan hari pertama kampanye dengan sowan ke Pondok Pesantren Miftahul Huda, Mojosari, Kepanjen, Malang, Kamis (15/2).

Selama Pilkada Serentak, Media Harus Gaungkan Jurnalisme Damai

KONFRONTASI - Media baik televisi, koran, media online, radio, harus menggaungkan jurnalisme damai selama berlangsungnya Pilkada Serentak 2018. Media juga harus bersikap netral dan menghindari pemberitaan berbau provokasi, apalagi SARA, demi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dosa-dosa Pilkada

Oleh: Nasrudin Joha

Publik mungkin hanya mampu mengindera soal Pilkada pada seputar proses kontestasi politik untuk menetapkan pemimpin di daerah, baik pada level Provinsi, Kabupaten atau Kota. Yang terbaca baru sebatas pesta, euforia, gegap gempita, coblos paslon ini paslon itu, dangdutan, kampanye, joget-joget, atau yang semisalnya.

Padahal, Pilkada menyimpan dosa-dosa politik yang tidak terhitung jumlahnya.

Mari berhitung,

Pages