22 January 2020

Pilkada

Ngotot Pilkada Langsung, Pemerintah akan Terus Lobi Koalisi Merah Putih

Konfrontasi-Terkait RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Ketua Panitia Kerja (Panja)  dari pihak pemerintah, Djohermansyah Djohan, mengaku akan terus melobi fraksi-fraksi yang menolak mekanisme Pilkada langsung, bukan oleh DPRD.

Di antara fraksi itu tergabung dalam Koalisi Merah Putih seperti Fraksi Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan Fraksi PPP.

Pria yang juga menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah itu menyebutkan pemerintah tetap denga sikapnya, yakni Pilkada langsung oleh rakyat dengan berbagai perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraannya.

Dianggap Merampas Hak Rakyat, Hanura Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD

KONFRONTSI - Hanura menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sebab menjadi langkah mundur dan mencederai kedaulatan rakyat. "Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan selama ini, maka itu yang harus dibenahi. Bukan hak rakyat yang dirampas," kata Ketua DPP Hanura Saleh Husin, Selasa 9 September 2014.

Menurutnya, Hanura tetap konsisten mempertahankan pemilihan kepala daerah seperti yang berlaku saat ini. Dia beralasan, meski ada kekurangan dalam proses bukan berarti hak rakyat dirampas dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Kepala Daerah Dipilih DPRD, Jokowi: Bukan Urusan Saya

KONFRONTASI - Meski menolak kepala daerah dipilih melalui mekanisme parlemen, Presiden terpilih Joko Widodo enggan menanggapi wacana tersebut. "Ya urusan di dewan, urusan saya urusan pemerintah. Biasa ajalah dalam politik seperti itu," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat (Senin, 8/9).

"Ya betulkan, ya mundur donk, masak dari tangan rakyat kok kembali ke dewan itu mundur," kata Jokowi setelah ditanyakan hal yang sama.

Tolak RUU Pilkada, Jumhur: Akrobat Anggota DPR Bentuk Pengkhianatan Gerakan Reformasi 98

KONFRONTSI - Inisiator Gerakan Rakyat Untuk Pilkada Langsung (Gerpala) Mohammad Jumhur Hidayat, menilai RUU pemilihan kepala daerah (Pilkada), untuk gubernur, bupati/walikota dipilih DPRD tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan amanat Reformasi 1998. "Pilkada melalui DPRD tidak lebih sebagai pengkhianatan terhadap gerakan Reformasi 1998," kata Jumhur Hidayat, di Ruang Komisi II DPR, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (8/9).

RUU Pilkada Dalam Konteks Demokrasi Indonesia

Hari-hari belakangan ini, sejumlah aktivis pemerhati demokrasi dan dunia politik tanah air kembali berwacana mengenai rencana DPR dan Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada menjadi Undang Undang. Esensinya, merevisi agar dikembalikannya proses pemilihan Bupati/Walikota dan Gubernur kepada kekuasaan perwakilan melalui DPRD. Partai politik yang mendukung revisi tersebut menilai ongkos demokrasi Pilkada langsung sangat besar dan rawan terhadap keamanan masyarakat.

Bila Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ahok: Tak Perlu Layani Rakyat Lagi

KONFRONTASI - Ahok sapaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali menyuarakan penolakannya atas revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Bila direvisi oleh DPR, undang-undang itu akan mengharuskan kepala daerah tidak lagi berdasarkan pemilihan langsung oleh rakyat, namun cukup dipilih oleh DPRD, seperti tradisi dahulu. 

Ahok pun heran dengan proposal yang digagas para anggota DPR itu. "Yang ngusulin itu hanya orang-orang yang tidak punya jiwa rakyat," ujar Ahok,  di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 8 September 2014.

Pilkada Lewat DPRD Sesuai Demokrasi Pancasila

KONFRONTASI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta kepada semua pihak untuk tidak terlalu cepat mengatakan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Wacana (pemilihan kepala daerah lewat DPRD) ini harus kita dilihat secara komprehensif. Jadi tidak sepenggal-sepenggal menyatakan ini kemunduran. Demokrasi Pancasila juga bukan sekadar itu,” katanya di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (8/9).

Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Sudding: Kemunduran Demokrasi

KONFRONTASI - Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Syarifuddin Sudding mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi.

"Kita berharap ke depan pilkada ini bukan untuk suatu kepentingan tertentu lalu mengabaikan kepentingan-kepentingan lain. Pilkada langsung selama ini merupakan amanat konstitusi dan UU. Ketika dikembalikan ke DPRD, ada kemunduran demokrasi yang kita alami," kata Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Pembahasan RUU Pilkada Masih Tarik Ulur, Pilkada Serentak Terganjal Pendanaan

KONFRONTASI - Pembahasan RUU pilkada masih tarik ulur. Antara lain terkait pilkada di seluruh Indonesia 2015 dilakukan serentak pada Oktober 2015, yang sebelumnya sudah disepakati DPR dan pemerintah.

Gagasan pilkada serentak itu rupanya belum final lantaran terganjal masalah pendanaan. Pasalnya, pilkada serentak harus dibiayai APBN. Sementara, APBN 2015 sudah disusun sedang untuk diakomodir di APBN-Perubahan, juga belum ada jaminan.

Di sisi lain, pemda yang akan menggelar pilkada 2015, sudah mengalokasikan dana pilkada di APBD 2015.

Anggaran Pilkada Kepri Rp128 miliar

KONFRONTASI - Untuk Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepri tahun depan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau mengajukan usulan anggaran sebesar Rp128 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepri 2015.

"Kami baru saja memasukkan usulan tanggal 14 Agustus kemarin, jumlahnya Rp128 miliar," kata Ketua KPU Kepri Said Sirajudin di Batam, Selasa.

Ia mengatakan anggaran sebesar itu untuk keperluan biaya seluruh tahapan Pilkada yang rencananya digelar Juni 2015, mulai dari pra tahapan hingga dengan penyelesaian sengketa.

Pages