11 December 2019

Pilkada

Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Sudding: Kemunduran Demokrasi

KONFRONTASI - Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Syarifuddin Sudding mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi.

"Kita berharap ke depan pilkada ini bukan untuk suatu kepentingan tertentu lalu mengabaikan kepentingan-kepentingan lain. Pilkada langsung selama ini merupakan amanat konstitusi dan UU. Ketika dikembalikan ke DPRD, ada kemunduran demokrasi yang kita alami," kata Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Pembahasan RUU Pilkada Masih Tarik Ulur, Pilkada Serentak Terganjal Pendanaan

KONFRONTASI - Pembahasan RUU pilkada masih tarik ulur. Antara lain terkait pilkada di seluruh Indonesia 2015 dilakukan serentak pada Oktober 2015, yang sebelumnya sudah disepakati DPR dan pemerintah.

Gagasan pilkada serentak itu rupanya belum final lantaran terganjal masalah pendanaan. Pasalnya, pilkada serentak harus dibiayai APBN. Sementara, APBN 2015 sudah disusun sedang untuk diakomodir di APBN-Perubahan, juga belum ada jaminan.

Di sisi lain, pemda yang akan menggelar pilkada 2015, sudah mengalokasikan dana pilkada di APBD 2015.

Anggaran Pilkada Kepri Rp128 miliar

KONFRONTASI - Untuk Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepri tahun depan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau mengajukan usulan anggaran sebesar Rp128 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepri 2015.

"Kami baru saja memasukkan usulan tanggal 14 Agustus kemarin, jumlahnya Rp128 miliar," kata Ketua KPU Kepri Said Sirajudin di Batam, Selasa.

Ia mengatakan anggaran sebesar itu untuk keperluan biaya seluruh tahapan Pilkada yang rencananya digelar Juni 2015, mulai dari pra tahapan hingga dengan penyelesaian sengketa.

Jokow-JK: Kepala Daerah Dipilih DPRD, Belum Tentu Murah

KONFRONTASI - Calon Capres-Cawapres nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla menolak tegas jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pasangan ini menilai, efisiensi dana pemilukada cukup dilakukan dengan digelarnya pemiluka secara serentak.

"Pilkada serentak bisa mengurangi biaya. Bisa serentak di tingkat provinsi, bisa di tingkat nasional. Tapi ini perlu masa transisi," ujar Jokowi di acara debat capres-cawapres di Balai Sarbini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (9/6) malam.

Pages