23 January 2020

Pilkada

KIPP Jateng: Pilkada Tak Langsung Babat Partisipasi Politik Rakyat

KONFRONTASI - Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Tengah, Puji Widianto mengatakan Pilkada oleh DPRD  tidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi yang diperjuangkan dengan darah, keringat dan airmata. Namun juga merupakan pencabutan hak politik rakyat secara brutal dan sepihak, oleh segelintir elite serta bentuk dari pengingkaran terhadap demokrasi.

Ruhut Sebut SBY Bapak Demokrasi

KONFRONTASI - Soal polemik pemilihan kepala daerah (pilkada), Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono  menyatakan bahwa partainya akan mengeluarkan sikap akhir.

"Aku sedih kenapa banyak kawan-kawan di Demokrat mendahului Pak SBY. Pak SBY ialah bapak demokrasi. Jadi kita tunggu saja sikap Demokrat soal mekanisme pilkada, sesuai perintah Pak SBY sebagai Ketum," kata Juru Bicara PD Ruhut Sitompul saat dihubungi, Senin (15/9).

Dilema Pilkada (Tidak) Langsung

 Presiden SBY melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM mengusulkan RUU Pilkada ke DPR RI pada 15 Desember 2011. Karena satu dan lain hal, pembahasannya sempat terbengkalai dan belakangan ini dibahas kembali. Belakangan, polemik RUU Pilkada kian memanas seiring dengan munculnya wacana mengembalikan pemilihan melalui DPRD.

Kata "Liberal" Digunakan untuk Serang Pengusung Pilkada Langsung

KONFRONTASI-Terkait polemik seputar pemilihan kepala daerah (Pilkada), Pengamat Politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai ada pihak tertentu yang menggunakan kata "liberal" untuk menyerang masyarakat yang menginginkan Pilkada langsung oleh rakyat. Sehingga makna liberal menjadi stigma negatif.

Padahal, menurutnya, liberalisme dalam konteks pemilihan langsung adalah memberikan kesempatan kepada segala golongan masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Pilkada Langsung Langgengkan Kepentingan Asing, KAMMI Dukung DPR Sahkan RUU Pilkada

KONFRONTASI - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan dukungan kepada DPR untuk mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD. 

Ketua Umum KAMMI, Andriyana, dalam siaran pers hari ini (12/9) mengatakan, hak Pemilihan Kepala Daerah yang dikembalikan kepada DPRD akan menyelamatkan masa depan Demokrasi Pancasila.

Ahok Pernah Usul Agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dipilih oleh Presiden, Mulutmu Harimaumu?

KONFRONTASI - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak konsisten.

Ahok dinilai tidak konsisten karena memberikan pernyataan yang bertentangan, terkait hal yang sama.

Ahok menolak pandangan Partai Gerindra yang mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Bahkan atas alasan itu, Ahok memutuskan mundur dari partai yang telah mengusungnya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Partai NasDem Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

KONFRONTASI - Partai Nasdem mendukung Pilkada dilakukan oleh DPRD. Lebih-lebih melihat praktek Pilkada selama ini, justru menyisakan konflik.

"Pihak yang terpilih menjadi raja kecil yang otoriter, hanya melanggengkan praktik money politik dan memboroskan anggaran," kata Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella, sebagaimana dilansir situs Partai Nasdem.

Menurut Rio, Pilkada menjadi sumber konflik karena pendukung pasangan yang kalah dan menang menonjolkan ego. Akibatnya perang langsung maupun pengrusakan sarana menjadi tujuan sasaran luapan emosi.

Bila Kepala Daerah Dipilih DPRD, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur, Kubu Jokowi Gigit Jari

KONFRONTASI - Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang didalamnya terdapat mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) akan disahkan pada tanggal 25 September 2014.

Demikian hasil keputusan Rapat Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi di ruang pimpinan DPR, Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Pilkada oleh DPRD Bentuk Hegemoni Elite Terhadap Kedaulatan Rakyat

KONFRONTASI - Gerakan Pemuda Ansor menolak penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurut Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk praktek oligopoli dan kartel politik melalui sekelompok elite yang bernama DPRD dan pimpinan partai.

"Pilkada tidak langsung merupakan bentuk dominasi dan hegemoni kepentingan elite terhadap kepentingan dan kedaulatan rakyat," kata Nusron dalam keterangan persnya, Kamis 11 September 2014.

Ketika Pancasila Tak Lagi Sakti

KONFRONTASI - Penolakan sejumlah bupati dan walikota yang tergabung dalam Asoiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia  (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia terkait pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi bukti nyata telah memudarnya pemahaman nilai-nilai yang di kandung dalam Pancasila. Khususnya sila keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

"Saya sangat prihatin dan saya cemas jangan-jangan Pancasila mulai ditinggalkan banyak orang," kata anggota DPR dari Fraksi PAN Achmad Rubaie (Kamis, 11/9).

Pages