23 January 2020

Pilkada

Ada 226 Suara memilih pilkada lewat DPRD. Pasek Sentil PDIP. Golkar Tak Solid

KONFRONTASI- RUU Pilkada resmi disahkan dalam paripurna DPR menjadi Undang-Undang (UU). Dimana, pilkada resmi dilakukan melalui DPRD.

Partai Koalisi Merah Putih berhasil meloloskan pilkada melalui DPRD. Sebanyak 226 Suara memilih pilkada melalui DPRD.

Sedangkan, pilkada langsung hanya dipilih sebanyak 135 anggota.

"Rapat paripurna DPR memutuskan lewat DPRD, setuju," kata Priyo, dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Adapun Fraksi Partai Demokrat walkout dari sidang paripurna ini.

Pilkada Dipilih lewat DPRD: Paripurna DPR Semalam

KONFRONTASI - Rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung sejak Kamis (25/9/2014), memutuskan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

"Memutuskan, untuk substansi ini, adalah pilihan (kepala daerah) lewat DPRD," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Sebelumnya Priyo membacakan hasil pemungutan suara di sidang paripurna ini. "Opsi satu pilkada langsung, 135 (orang), lewat DPRD 226 (suara), dan abstain 0. Total suara 361," sebut dia.

Bisakah RUU Pilkada yang Disahkan DPR, Dibawa ke MK?

JAKARTA- Bisakah UU Pilkada nanti diseret ke MK? Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyarankan agar DPR menyelesaikan pro kontra Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di parlemen.

"Menurut saya jangan berharap itu bisa dibawa ke MK," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Pasalnya, lanjut Mahfud, MK bukan lembaga yang berwenang untuk membuat sebuah undang-undang yang baru, ketika suatu undang-undang digugat ke MK. Kewenangan membuat undang-undang merupakan wewenang lembaga legislatif.

Kata Jokowi, Pilkada DPRD Kemunduran Demokrasi

KONFRONTASI-Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai apabila pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau tidak langsung akhirnya disahkan berarti penyelenggaraan demokrasi mengalami kemunduran.

"Kalau benar akhirnya pilkada tidak langsung itu disahkan, bagi saya itu adalah sebuah kemunduran besar bagi pelaksanaan demokrasi," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (25/9).

Menurut dia, pengeluaran atau biaya yang mahal dalam penyelenggaraan pilkada langsung tidak dapat menjadi alasan disahkannya pilkada tidak langsung tersebut.

Pemerintah Tolak Usulan Demokrat Terkait RUU Pilkada

KONFRONTASI - Pemerintah menolak usulan Fraksi Partai Demokrat terkait sepuluh syarat untuk pilkada langsung. "Pemerintah mengatakan tak perlu itu, karena itu juga rawan," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 September 2014.

Menurut Gamawan, sepuluh syarat yang diajukan Demokrat sebagian besar sudah ada dalam draf RUU Pilkada. Jika usulan itu diakomodasi, orang yang layak menjadi kepala daerah bisa saja tidak terpilih, jika ada permainan di belakang uji publik tersebut.

Jokowi Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD

KONFRONTASI - Presiden terpilih Joko Widodo menolak pemilihan kepala daerah yang dilakukan lewat mekanisme pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jokowi meminta DPR tetap mempertahankan aturan mengenai mekanisme pemilihan langsung di setiap Pilkada.

"Kalau dipilih langsung, perhatian kepala daerah kepada rakyat itu akan lebih. Rakyat juga berdaulat lebih kepada hak politiknya. Sehingga mereka bisa memiliki kehendak lebih kepada setiap pemimpinnya," ujar Jokowi di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Kamis 25 September 2014.

Adhie Massardi: Demokrasi Kita Dirusak Kalangan Akademisi dan Intelektual

KONFRONTASI - Persoalan paling krusial dalam pemilu kepala daerah (Pilkada) di negeri ini bukan terletak pada caranya, langsung atau tak langsung alias lewat DPRD, tapi penentuan kandidat yg akan dipilihnya. Dan semua itu merupakan domain (kewenangan) partai politik. “Kalau parpol/koalisi parpol menyodorkan orang baik sebagai kandidat kepala daerah, maka dipilih dengan cara apa pun, hasilnya pasti baik. Bahkan dengan diundi sekalipun.

Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak Jadi Solusi

KONFRONTASI- Pengamat politik Universitas Paramadina Herdi Sahrasad menyatakan, pilkada serentak bisa jadi solusi untuk pilkada langsung agar murah, efisien dan fair.

'' Pemilu presiden, DPR dan pilkada bisa saja dilakukan serentak untuk penghematan, namun yang penting politik uang harus dimusnahkan, KKN harus dihabisi dalam prosesi pilkada  ini, dan prosesi rekrutmen kandidat dalam  pilkada ini juga harus transparan dan akuntabel. KPU Juga harus profesional dan komit,'' kata Herdi Sahrasad.

Pusat Studi Pancasila UGM: DPR Harus Tunda Pengesahan RUU Pilkada

JAKARTA-Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM mendesak DPR dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunda pengesahan RUU Pilkada. Penundaan perlu dilakukan mengingat kondisi psikologis masyarakat Indonesia yang masih tidak kondusif pasca-Pemilihan Presiden 9 Juli lalu.

Penetapan RUU Pilkada yang dilakukan dengan tergesa-gesa justru dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan bangsa.

Jokowi Plintat Plintut, Demokrat Akan Dukung Pilkada Lewat DPRD

KONFRONTASI - Fraksi Partai Demokrat diyakini bakal mengubah sikapnya terkait mekanisme pemilihan kepala Daerah dalam RUU Pilkada. "Sekali pun saat ini (Demokrat) mendukung pilkada langsung, saya optimis sikap Fraksi Partai Demokrat berubah," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9).

Fahri menegaskan dirinya percaya pada saat pengambilan keputusan di Sidang Paripurna DPR, Fraksi Demokrat akan mendukung pilkada melalui DPRD.

Apakah Partai Demokrat pilnplan?

Pages