23 January 2020

Pilkada

KAMERAD: DPR Tak Ubahnya Seperti Segerombolan Preman

Konfrontasi-Undang Undang Pilkada yang baru saja disahkan DPR dua pekan lalu terus menuai penolakan. Kali ini, penolakan tersebut disuarakan Pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD). Mereka menggelar aksi di gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/10).

"DPR tidak ubahnya seperti segerombolan preman yang merebut hak-hak rakyat, ini harus kita lawan," kata Presedium KAMERAD, Haris Pertama saat melakukan orasi.

Untuk Anulir Pilkada Tak Langsung, SBY Keluarkan 2 Perppu

JAKARTA, KONFRONTASI — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (2/10/2014) malam, menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah.

"(Pertama, saya tanda tangani) Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," kata Presiden. Perppu ini, Presiden menekankan, sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Bilang Pilkada Lewat DPRD Demokratis, Kenapa SBY Terbitkan Perppu?

KONFRONTASI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan Presiden SBY menekankan bahwa pelaksanaan pilkada melalui DPRD merupakan sesuatu yang demokratis."Presiden menekankan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, sesuatu yang demokratis. Tapi masyarakat saat ini lebih milih pemilihan kepala daerah secara langsung," kata Husni Kamil Manik saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10/2014) malam.

SBY Maklumi Kemarahan Rakyat

KONFRONTASI - Presiden SBY mengakui, pilkada secara langsung merupakan buah perjuangan demokrasi. Ia sadar, selama dua periode terpilih menjadi Presiden RI, melalui pemilihan secara langsung.

"Maka sebagai bentuk konsistensi dan ucapan terima kasih rakyat Indonesia yang beri kepercayaan kepada saya selam dua periode, kiranya wajar saya tetap mendukung pilkada langsung," ujar SBY saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis malam, 2 Oktober 2014.

Pilkada Sumsel Terancam Tertunda

Konfrontasi - Tahapan Pilkada di lima kabupaten di Sumatera Selatan bakal tertunda, sebelum disahkan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Presiden.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Ahmad Naafi di Palembang, Kamis (2/10),  mengaku telah menerima surat edaran KPU RI tentang pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2015.

Surat edaran KPU RI nomor 1600/KPU/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang meminta penundaan jadwal dan tahapan sampai disahkannya Undang-Undang itu.

Perppu Pilkada Untuk Pulihkan Citra SBY, Demokrat Membantah

KONFRONTASI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap bermain pencitraan terkait Perppu Pilkada. Namun Partai Demokrat membantah keputusan SBY mengeluarkan Perppu Pilkada, demi memulihkan citra yang belakangan menjadi pembicaraan publik.

"Siapa yang memutarbalikkan fakta, kan pak SBY menginginkan pilkada langsung dan bentuk perppu ini adalah konsistensi beliau dalam memperjuangkan pilkada langsung," kata Nurhayati seusai menghadiri Rapat Konsolidasi Partai Demokrat di Holten Sultan, Jakarta, Selasa.

Soal UU Pilkada, SBY Mainkan Langkah 'Seek Security'

KONFRONTASI-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tengah memainkan langkah "seek security" atau mengamankan diri terkait dengan penetapan Undang-Undang Pilkada. Demikian diungkapkan Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan, SH,M.Hum, Selasa (30/9)

"Sikap politik yang sedang dimainkan itu, wajar dan lumrah karena bagaimanapun selaku Presiden dan Kepala Negara harus mengambil keputusan di tengah polemik Undang-Undang Pilkada yang disahkan DPR-RI, Jumat, (26/9)," katanya di Kupang.

Perppu Pilkada Dipastikan Menuai Kontroversi, SBY Jangan Bikin Gaduh!

KONFRONTASI - Bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemilihan kepala daerah langsung dipastikan menuai kontroversi.

"Pasti ini akan menuai kontroversi, di masa akhir jabatannya, ya tidak apa-apa, biarkan saja, silahkan saja," kata Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidiqie, Selasa.

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 22 ayat 1, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Nekat Terbitkan Perpu Pilkada, SBY Bisa Langgar UUD

KONFRONTASI-Terkait polemik pemilihan kepala daerah (Pilkada), Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melanggar konstitusi jika menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk membatalkan Rancangan Undang-Undang Pilkada yang baru saja disetujui untuk disahkan oleh DPR. Pasalnya, sesuai aturan yang berlaku maka pemerintah hanya dapat mengeluarkan perpu jika ada keadaan memaksa dan darurat.

SBY Klaim Masih Banyak Akal Batalkan UU Pilkada

KONFRONTASI - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sudah mengantongi rencana untuk mensiasati agar UU Pilkada yang mengembalikan mekanisme pilkada ke DPRD.

Berbicara dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusumah, Selasa (30/9) dini hari, SBY mengatakan bahwa dirinya memang telah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva guna mencari celah untuk menolak RUU Pilkada yang baru disetujui untuk disahkan melalui voting di DPR, pekan lalu. Opsi yang awalnya dikaji SBY adalah tidak menandatangani undang-undang itu.

Pages