15 November 2019

Pilkada

Prabowo: Tak Perlu Tegang Hadapi Pilkada

KONFRONTASI-Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, meminta rakyat tidak tegang menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, sehingga demokrasi bisa berjalan dengan lancar.

“Ini proses demokrasi, proses yang baik, lancar, kita jalani demokrasi dalam suasana enak, baik, rakyat harus dibikin sejuk, tenang,” katanya setelah ziarah di makam Bung Karno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (4/5).

Mahfud: Pilkada Seperti Peternakan Koruptor

KONFRONTASI-Pakar hukum Mahfud MD mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah seperti peternakan koruptor karena banyak kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran diduga terlibat korupsi.

"Pilkada seperti peternakan koruptor. Kira-kira koruptor baru mau lahir, seperti dibudidayakan," ujar dia dalam kuliah umum di Para Syndicate, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kini tidak sedikit orang yang menghindar dari tuduhan korupsi dan menjadikan hukum sebagai alat untuk mengelak, meskipun sudah jelas publik melihatnya.

Hukum dinilainya sudah lepas dari asal mula tujuannya dan kini hukum bisa dibeli di mana-mana.

Hilangnya budaya adiluhung pun menjadi masalah, kata dia, orang Indonesia sekarang mulai tidak takut sanksi moral, yang ditakuti hanya sanksi hukum.

Ia mengatakan saat ini Indonesia belum mampu melahirkan pemimpin yang tegas dalam menegakkan keadilan.

Pemimpin di Indonesia, tutur Mahfud MD, tidak hanya presiden, melainkan juga anggota DPR, DPRD, gubernur dan bupati.

"Saya katakan kalau kita mau menjaga negara berbasis nasionalisme, pertama tegakkan keadilan tanpa pandang bulu," ucap Mahfud MD.

DPR Ingin Paslon Pilkada Dites Narkoba

KONFRONTASI - Anggota Komisi III DPR F-PDIP Junimart Girsang menuntut BNN masuk ke Pilkada 2018 untuk menciptakan kontestasi yang bebas narkoba. Dia menyinggung kasus eks Bupati Ogan Ilir Sumsel Ahmad Wazir Noviadi Nawardi.

Soal Pilkada kembali ke DPRD, NasDem: Tanya Rakyat Dulu

KONFRONTASI - Politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi mengatakan wacana mengembalikan Pilkada kepada DPRD adalah satu kekeliruan besar di tengah pendewasaan demokrasi di Indonesia. "Kenapa begitu? Karena dia tidak percaya partai politik," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Apalagi, alasan yang mengemuka dari wacana itu adalah soal biaya politik seperti saksi yang cukup besar. Terlebih, biaya itu tidak ditanggung negara.

Pilkada Makassar Tidak Wajar, Diduga Ada Aksi Borong Partai

KONFRONTASI-KPU, Bawaslu dan Kapolri diminta memantau secara seksama Pilkada Kota Makasar karena prosesnya diwarnai banyak hal yang tidak wajar.

Permintaan tersebut disampaikan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi kepada wartawan di Jakarta, Senin siang (2/4).

Airlangga: Cawapres Jokowi Dibahas Usai Pilkada

KONFRONTASI - Bakal calon wakil presiden untuk mendamping Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 akan dibahas usai pemenangan Pilkada 2018 pada 27 Juni. "Cawapres tergantung Bapak Presiden dan dibahas sesudah Pilkada," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto usai dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dia mengatakan untuk saat ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masih berkonsentrasi memenangkan Pilkada, terutama para calon yang didukung Golkar di beberapa daerah.

Mendagri Usahakan Pemilih Pemula Bisa Nyoblos Meski Belum Ber-KTP

KONFRONTASI -  Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo yakin bisa mengakomodir pemilih pemula yang belum memiliki e-KTP bisa menyalurkan hak suara di Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemedagri, saban tahun ada 15 juta penduduk yang masuk kategori dewasa dan wajib membuat e-KTP. Hanya saja jumlah pemilih pemula yang memiliki hak pilih pada hari H pencoblosan Juni nanti lebih kurang berjumlah 2,2 juta jiwa.

ASN 'Haram' Berswafoto dengan Calon Kada

KONFRONTASI-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, melarang aparatur sipil negara berswafoto dengan calon kepala daerah dan menyebarkannya di media sosial.

Staf Khusus Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PAN RB, Dr Ir Bambang Soepijanto MM, Jumat, mengatakan, ketentuan tertulis tentang ini sudah dikirim berupa surat edaran menteri ke semua provinsi, kabupaten, dan kota yang menyelenggarakan pilkada serentak.

Perludem Usulkan Tiga Opsi untuk Calon Kada yang Terjerat kasus Korupsi

KONFRONTASI-Terdapat tiga opsi untuk mengganti calon kepala daerah (Cakada) yang terjerat kasus korupsi.

Yakni peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), perubahan peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan, dan revisi UU Pilkada secara terbatas.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, tiga opsi itu bisa dipilih untuk menyelesaikan persoalan banyaknya cakada yang terjerat kasus korupsi.

Calon Kepala Daerah Terancam jadi Tersangka Korupsi, KPK Bantah Tudingan Berpolitik

KONFRONTASI - Terkait tudingan bermain politik jelang pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2018, KPK membantah bermain politik.

"Tidak ada hubungan dengan itu (bermain politik) saya kira," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/3/2018).

KPK tidak mempunyai kewenangan apapun untuk terlibat dalam politik dunia politik. Sebab, KPK hanya mencegah dan menindak praktik korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara.

Pages