19 November 2019

Pilkada

Megawati dan Hasto Wajib Dievaluasi

KONFRONTASI - Mengalami kekalahan telak di Pilkada 2018 harus menjadi perhatian serius seluruh internal PDI Perjuangan. Sangat memalukan PDIP terseok di urutan buncit kedua dengan hanya memenangkan empat dari 17 Pilgub.

"Hasil Pilkada 2018 menjadi warning bagi PDIP bila tidak segera berbenah akan ditinggalkan oleh rakyat. Pemilu 2019 sudah di depan mata, bila tidak segera melalukan evaluasi total, kemungkinan kekalahan yang lebih parah akan menimpa PDIP," kaa Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada redaksi, Jumat (29/6).

Ibu Guru Dipecat Yayasan Lewat WA Gara-gara Beda Pilihan di Pilkada

KONFRONTASI -  Beda pilihan dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, seorang guru Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) mengaku dipecat melalui Whashapp Grup (WAG) sekolah.

Pemcatan itu menjadi viral di media sosial (Medsos) Facebook, karena suami sang guru mempostingnya, secara runtun dengan cara men-screenshot percakapan sang istri dengan sang kepala sekolah yang selalu disapa ustad.

Pilkada 2018: Peringatan Dini untuk Prabowo

KONFRONTASI- Dari hasil Pilkada Serentak di 5 wilayah utama: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan terlihat skema Pilkada DKI Jakarta tidak berefek, karena Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya menang di Sumatera Utara.

oleh Edi Junaidi, jurnalis senior Nusantara,news

Jika dianalisa, ini pun lebih kepada faktor personal Edy Rahmayadi sebagai TNI (Pangkostrad) dan putra asli Sumatera Utara yang berasal dari etnis Melayu. Edy Rahmayadi – Musa Rajeksah (ERAMAS) memenangkan Pilkada Sumatera Utara 2018 versi Quick Count (hitung cepat) rata-rata 56% dibanding Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus (DJOSS) yang didukung oleh PDI Perjuangan (PDIP), dimana Djarot bukan putra asli daerah, dan Sihar Sitorus yang non muslim.

Lima wilayah tadi merupakan 65% kantong suara dari 196 juta jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sangat menentukan pada Pilpres 2019.

Hasil keseluruhan versi Quick Count (QC) skema Partai Gerindra, PKS, dan Partai Amanat Nasional (PAN) menang di Kalimantan Timur (Isran Noor – Hadi Mulyadi). Sementara PKS di Kalimantan Barat (Sutarmidji – Ria Norsan) dan Nusa Tenggara Barat (Zulkiflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah). Koalisi gado-gado (non ideologis) di Maluku (Gerindra, PDIP, dan PAN) dimenangkan Murad Ismail mantan Danko Brimob POLRI – Barnabas N. Orno.

Namun sebagai catatan, kontribusi Partai Gerindra, PKS, dan PAN juga besar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan Sumatera Utara yang kondisinya mirip dengan skema Pilkada DKI Jakarta. Bedanya, Partai Golkar mendukung ERAMAS (Edy Rahmayadi – Musa Rajeksah).

Jika melihat parpol pengusung Joko Widodo dari 17 area tingkat provinsi versi QC, kinerja Partai Golkar memenangkan 9 area, Nasdem 10 area, Hanura 9 area, dalam konteks koalisi pengusung. Sedangkan kubu Prabowo Subianto, PAN 10 area, PKS 7 area, dan Partai Gerindra sendiri hanya di 3 area dari 17 area.

Menjadi pelajaran berharga bagi Kubu Prabowo Subianto (PS) karena masih ada waktu 9 bulan lagi untuk mengevaluasi elektabilitasnya yang tidak bergerak dari 20–30%. Seharusnya dengan penurunan elektabilitas Joko Widodo, otomatis bergerak ke PS, namun undecided voter (pemilih yang belum memutuskan) masih tinggi (25–35%).

PS perlu mengevaluasi dan mengantisipasi jika hanya mendapat dukungan PKS, PAN, dan PBB (Partai Bulan Bintang), apakah ini mencukupi mesin politiknya? Dengan melihat hasil Pilkada Serentak 27 Juni 2018 di 17 area versi QC, di tingkat provinsi tentu belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Jika tetap mengharapkan skema Pilkada DKI Jakarta 2017, perlu olah momentum dan cipta kondisi yang mengarah pada politik sektarian versi Amien Rais, yaitu partai Allah versus partai Setan. Apalagi tokoh utama Gerakan 212 (2 Desember 2016) Habib Rizieq Shihab (HRS) sudah memperoleh SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Prinsipnya, tim sukses PS perlu kerja lebih keras dan persediaan logistik memadai untuk menghadapi petahana yang mempunyai keunggulan dukungan parpol signifikan dan fasilitas negara serta kinerja yang bisa digunakan sebagai alat kampanyenya.

PDIP sebagai pengusung utama Joko Widodo pada Pilkada 27 Juni 2018 unggul 3 dari 5 area utama, yaitu di Jawa Tengah (sebagai “Kandang Banteng”), Sulawesi Selatan, dan Bali. Ganjar Pranowo yang ramai dituduh terlibat kasus korupsi KTP-elektronik, tapi tidak besar pengaruhnya pada basis suara pemilih PDIP, dan mengungguli pasangan Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman. Prof. Nurdin Abdullah sebagai jagoan PDIP di Sulawesi Selatan berhasil menumbangkan jagoan Partai Golkar (Nurdin Halid). Bupati Bantaeng yang berasal dari intelektual (Perguruan Tinggi) dianggap berhasil sebagai Bupati Bantaeng, memang pilihan yang tepat bagi Megawati Soekarnoputri. Walau begitu mereka keliru di Jawa Timur: Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarno (cucu Bung Karno); Jawa Barat (TB. Hasanuddin – Anton Charliyan); dan Djarot Saiful Hidayat (Sumatera Utara) yang juga gagal di Pilkada DKI Jakarta. Namun PDIP dibandingkan dengan Gerindra dan PKS, lebih berhasil di 5 area utama Pilkada Serentak 2018.

Hasil Pilkada Serentak 2018 Bagi Elektabilitas Joko Widodo

Walau di Jawa Barat PDIP mendukung TB Hasanuddin – Anton Charliyan, tapi secara pribadi Joko Widodo mendukung Ridwal Kamil – Uu Ruzhanul Ulum. Di Pilkada Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dengan kemenangan PDIP, Joko Widodo ikut terangkat elektabilitasnya. Namun di Jawa Timur, walaupun PDIP mendukung Gul Ipul, secara pribadi kita tahu bahwa Joko Widodo lebih mendukung Khofifah Indar Parawansa, anggota kabinetnya.

Jika melihat hasil Pilkada Serentak 2018, posisi sementara Joko Widodo mengungguli PS sebagai petahana. Sekali lagi PS perlu bekerja keras untuk memenangkan Pilpres 2019. Walau kita memahami dalam Pilpres, faktor personal (integritas, kapasitas, dan kapabilitas) lebih dominan menentukan selain faktor parpol pengusung, logistik, dan kecanggihan dalam pengamanan Pemilu menjadi faktor utama yang menjadi perhatian pada elektabilitas Joko Widodo versus PS para Pilpres 2019.

Namun sebagai petahana tetap kinerja menjadi basis utama pertimbangan faktor pemilih dalam Pilpres 2019. Hal ini mengenai integritas, kapasitas, dan kapabilitas petahana. Secara kekuatan, Joko Widodo lebih unggul dalam dukungan jika berbasis pada hasil Pilkada Serentak 2018. Namun dalam waktu hanya relatif 9 bulan lagi Pilpres, perlu memperbaiki kinerja pemerintahannya, karena dinilai relatif gagal, dan dukungan parpol tidak paralel untuk hasil Pilpres. Konsentrasi parpol terbagi dengan Pileg, karena mesin utama penggeraknya adalah anggota legislatifnya, bukan organisasinya.

Integritas Joko Widodo pasti dikaitkan dengan integritas kabinet dan pemerintahannya. Dengan banyaknya Kepala Daerah dan anggota Legislatif yang terlibat korupsi, berarti Joko Widodo gagal memberantas korupsi. Bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi, di era Joko Widodo mengalami degradasi dari segi kualitas kerja. Walau berhasil mengungkap mega korupsi KTP-elektronil (Setya Novanto, dkk.), tapi berkurang jauh nilainya karena tidak berhasil menarik Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah terpilih), dan beberapa nama elit PDIP. Di era Joko Widodo juga 2 kali KPK diancam dibubarkan, bahkan DPR sudah membuat pansus (panitia khusus) untuk menjadi alat tekan KPK. Selain itu juga terjadi peristiwa penyiraman air keras kepada Novel Baswedan yang juga sepupu Anies Baswedan hingga cacat sampai saat ini. Tidak kurang Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin minta kasus ini diusut tuntas, tapi tetap mengambang sampai saat ini. Kita tahu bahwa Komjen Pol. Mochammad Iriawan saat itu sebagai Kapolda Metro Jaya, yang bertanggungjawab terhadap pengusutan kala itu. Hal ini menjadi sorotan negatif publik ketika dia dipilih sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat, karena sikapnya yang tidak netral.

Hal ini mengurangi “nilai” KPK sebagai penegakan hukum di bidang korupsi. Tak kurang hal fenomenal adalah penetapan status TSK (tersangka) untuk Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan (BG) yang kala itu direkomendasikan DPR sebagai Kapolri. Akibatnya, statusnya diambangkan oleh Joko Widodo, dan justru menetapkan Tito Karnavian sebagai Kapolri. BG dengan segala cara, termasuk didukung oleh elit PDIP, yakni dengan mempra-peradilankan kasusnya ke pengadilan, dan menang. Keputusan kontroversial ini juga mencoreng nama KPK dan Joko Widodo sendiri.

Selanjutnya Joko Widodo terpaksa mengangkat BG sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Konon penyidik yang hampir semuanya dari POLRI tetap berinduk ke Mabes POLRI setelah Novel Baswedan “ditaklukkan”.

Pendegradasian KPK mau tidak mau menyangkut integritas Joko Widodo sebagai orang No.1 di Indonesia yang tidak berdaya menghadapi kartel parpol dalam korupsi berbasis politik (APBN).

Kapasitas dan kapabilitas Joko Widodo tentu terlihat dari kinerjanya yang hanya unggul di bidang infrastruktur. Namun ke depannya ada pertanyaan yang harus dijawab yakni, apakah benefitnya sesuai dengan biaya dan upayanya? BUMN di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibebani utang yang besar, lebih dari Rp 156 triliun, dan harga tol yang mahal (karena investasi swasta), apakah berdampak pada ekonomi rakyat? Lalulintas barang dan orang lancar, namun harga tol yang tinggi tentu justru membuat mahalnya biaya logistik.

Sementara kinerja di bidang ekonomi relatif gagal, seperti neraca perdagangan defisit, nilai Rupiah yang terus merosot (saat ini Rp14.300 per USD), defisit APBN, utang yang mencapai Rp 5.200 triliun, dan utang BUMN sebesar Rp 4.800 triliun (Rp 156 triliun dari BUMN PUPR) yang akan menjadi bom waktu, kredit macet di perbankan, dan harga minyak dunia yang mencapai USD 80/barrel, padahal harga dalam APBN hanya USD 48/barrel. Tentu subsidi akan membengkak, dan kebutuhan meningkat untuk menalangi selisih harga Dollar Amerika Serikat.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi pemerintahan Joko Widodo “buruk” karena menyeret ekonomi Indonesia pada resesi, dan nyaris menjurus krisis moneter, karena ambisi pembangunan infrastruktur.

Di bidang politik dengan maraknya politik transaksional, dan gagalnya Threshold 0%, terkesan parpol menjadi kartel dalam sistem demokrasi prosedural. Hal ini berekses mengarah pada kriminal demokrasi karena korupsi (di APBN) terlihat dari banyaknya Kepala Daerah yang ditahan KPK.

Penegakan hukum, khususnya korupsi juga dinilai buruk bagi petahana yang terjebak dengan permainan kartel politik yang ikut membantunya di kabinet kerja.

Jelas hal tersebut di atas berakibat maraknya hastag #Ganti Presiden 2019, yang dimotori aktivis pro Demokrasi dan petinggi PKS yang ditanggapi positif oleh publik. Tentunya menguntungkan kandidat Presiden yang lain, yakni Prabowo Subianto (PS), karena sampai saat ini belum ada kandidat lainnya.

Hasil Pilgub Jateng dan Jabar, Sebuah Ancaman untuk Jokowi

Oleh: Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Pilkada 2018 sudah selesai. Hasil quick count, calon-calon Jokowi di Jawa menang. Sesuai prediksi yang saya tulis sebelumnya. Tak satupun yang kalah. Kemenangan ini tak mengagetkan.

Lembaga Survey “Kredibel” Telah Berubah Jadi Peserta Lomba Tebak-tebakan Pilkada

Oleh: Pangeran Togel 

Persis seperti nasibnya tim Jerman yang babak belur dan gugur di babak penyisihan secara tragis, demikian juga nasib lembaga survey, yang katanya menjadi semacam alat termometer politik di setiap Pilkada, Pileg dan Pilpres.

Sejumlah lembaga survey yang katanya “kredibel” tersebut gagal menebak hasil Pilkada, babak belur ditumbangkan oleh hasil Pilkada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan sejumlah daerah lainnya.

Siapa Pemenang Pilkada?, Jaringan '98: Percayalah Pada Tuhan dan Hitungan Manual KPU

KONFRONTASI - Jejaring aktivis gerakan reformasi 1998 yang berhimpun di Jaringan '98 menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya partai pengusung dan para pendukung Sudrajat-Syaikhu di Jawa Barat (Jabar) dan Sudirman-Ida di Jawa Tengah (Jateng) untuk tidak menelan mentah-mentah hasil hitung cepat (quick count) lembaga-lembaga survei, serta terus menjaga keamanan situasi daerah dengan cara memperbanyak doa dan menunggu selesainya penghitungan manual KPU setempat terkait hasil Pilkada 27 Juni 2018.

Pengamat LIPI: Masyarakat Harus Cerdas Berpolitik

KONFRONTASI - Indonesia menjalani sejarah baru dalam berdemokrasi melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang ketiga di 171. Momentum kontestasi politik ini harus diikuti dengan kematangan masyarakat dalam berpolitik dengan menjadi pemilih yang cerdas agar terwujud proses Pilkada yang baik dan berkualitas untuk Indonesia damai.

Partai-partai Besar Tumbang, Kejutan Pilkada Lampu Kuning Pilpres

KONFRONTASI -  Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang digelar serentak di 17 provinsi, 39 kota, 115 kabupaten usai dilaku kan. 

Hariman Siregar: Masyarakat Makin Cerdas, Hasil Pilkada 2018 ini Sudah Diprediksi dan Tak Mengejutkan

KONFRONTASI- Tokoh Malari dan mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI Hariman Siregar menyatakan, masyarakat makin cerdas, dan hasil pilkada serentak 2018  sudah diprediksi dan tidak mengejutkan. Beberapa kemenangan kandidat sudah terprediksi  dengan tepat sebelumnya.

"Tidak ada kejutan sama sekali dalam pilkada," ujar Hariman dalam diskusi di Kampus Pergerakan Aktivis, di Jalan Lautze, Jakarta Pusat, Rabu (27/6/2018).

Wiranto: Alhamdulillah, Pilkada Lancar

KONFRONTASI-Menkopolhukam Wiranto mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak di 171 daerah di Indonesia yang digelar Rabu, secara umum berjalan lancar dan aman.

Hal itu disampaikan Wiranto saat memimpin rapat dan konferensi video di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Pages