10 December 2019

Pilkada

AHY Ingin Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan

KONFRONTASI-Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasman) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) mesti dipilih secara langsung karena tidak ingin demokrasi mengalami kemunduran.

"Bagaimana mungkin hak yang sudah diberikan kepada rakyat kemudian dicabut dibatalkan kembali, saya rasa rakyat juga tidak akan terima begitu saja kalau itu terjadi," kata Agus Harimurti Yudhoyono, di Jakarta, Selasa.

Politik Uang Marak, Pilkada Langsung Mesti Dievaluasi

KONFRONTASI-Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau tidak langsung menyeruak seiring pelaksanaan evaluasi pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melihat evaluasi sistem pilkada langsung didasari dari pergeseran nilai awal pelaksanaan sistem tersebut.

Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang membuat sistem pilkada langsung harus dievaluasi.

Respon untuk Mendagri: Perlukah Pilkada DIkembalikan ke DPRD? Ini Pandangan Seorang Mantan Menkeu

KONFRONTASI- Mendagri Tito Karnavian ingin melakukan kajian ilmiah dan mendalami apakah pilkada perlu dikembalikan ke DPRD. Gagasan ini sebenarnya sudah pernah di lontarkan oleh Presiden SBY dan kemudian bersama dg DPR masa itu, di putuskan bahwa pilkada kembali oleh DPRD yg dituangkan dalam UU. Sayangnya setelah itu, SBY berubah sikap dengan menerbitkan Perpu membatalkan Undang undang yang baru saja di setujui. 
Mendagri Tito mengatakan bahwa kajian ilmiah itu perlu dilakukan setelah pilkada langsung dilakukan selama 20tahun.

KPU Larang Koruptor dan Mantan Bandar Narkoba Ikut Pilkada

KONFRONTASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI membahas soal rancangan perubahan peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2017 dalam hal persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan, pihaknya kembali mengusulkan draft agar mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi tak boleh ikut Pilkada.

Partai Politik Harus Peka dalam Memilih Cawabup Bekasi

KONFRONTASI - Pemilihan Calon Wakil Bupati Bekasi oleh DPRD Kabupaten Bekasi harus mengutamakan sensitivitas terhadap aspirasi publik. Kasus korupsi yang melibatkan bekas Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin semestinya menjadi tolak ukur dalam menentukan Wakil Bupati Bekasi. 

Diduga Buntut Sengketa Pilkada, Angota PPS Ditembak Mati di Sampang, Madura

KONFRONTASI -  Polres Sampang kini sedang bekerja keras memburu Idris alias ID (33), tersangka pelaku penembakan terhadap saksi korban Subaidi (32), salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tamberu Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Madura, yang akhirnya meninggal dunia, Kamis (22/11).

Korban meninggal di di RSUD Dr Soetomo, Surabaya, akibat luka yang didapatnya.

Berbeda Pilihan Saat Pilkada, Guru SD Dipecat

KONFRONTASI -  Ada peristiwa yang menyita perhatian netizen dari perhelatan Pilkada di wilayah Bekasi. Sebuah curhatan netizen virall di media sosial yang bercerita tentang seorang guru yang dipecat karena diduga berbeda pilihan.

Seorang guru SDIT Darul Maza Bekasi tersebut diberhentikan secara tidak hormat lewat grup WhatsApp. Pemilik akun bernama Andriyanto Putra Valora mengunggah percakapan antara guru dan pihak yayasan tersebut.

Kemenangan Kotak Kosong, Kemenangan Rakyat

Akhirnya KPU Kota Makassar menetapkan kotak kosong sebagai pemenang dalam pilwali Makassar tahun 2018. Kotak kosong unggul dari pasangan calon tunggal,  dgn perolehan suara sekitar 53.23%. Hasil ini diperoleh setelah selesainya rekap suara 15 kecamatan di hotel Max One Makassar, pada tanggal,  6 juli 2018.

Kapolda Sumsel Tegaskan Siap Proses Laporan Dugaan Politik Uang di Pilkada Lahat

KONFRONTASI - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti laporan dugaan politik uang saat proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Dia meminta masyarakat percaya penuh terhadap kinerja aparat kepolisian.

Saat ini terdapat tiga laporan dari tiga daerah yang menggelar pilkada yakni di Kabupaten Banyuasin, Lahat, dan Muara Enim. Namun hanya Kabupaten Lahat yang secara resmi melapor ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sedangkan sisanya sebatas aduan masyarakat.

Saat Partai Politik Takluk oleh Daulat Rakyat

Oleh: Rudi S. Kamri

Rakyat Makassar dengan cerdik dan gemilang telah mengukir sejarah baru di Indonesia. Untuk pertama kali dalam sejarah Pilkada di negeri ini, Calon tunggal yang diusung 10 Partai (PDIP, PKS, PKB, PBB, PPP, PKPI, Golkar, Gerindra, Nasdem dan Hanura) DIKALAHKAN SECARA SANGAT MEMALUKAN oleh KOTAK KOSONG dengan prosentase suara 53%.

Pages