13 December 2019

Pemerintah

Label “Radikal”, Pemerintah Ancam Kampus?

Isu radikalisme di kampus kembali muncul dengan ditangkapnya seorang dosen IPB yang diduga akan memprovokasi dan menciptakan kerusuhan di Jakarta. Beberapa kasus terorisme memang memiliki keterkaitan kuat dengan sivitas akademika kampus. Namun, isu radikalisasi kampus yang dikeluarkan oleh pemerintah justru menuai banyak kritikan dan berpotensi bertabrakan dengan prinsip kebebasan akademik. Lalu, seperti apa dinamika radikalisme kampus di Indonesia?

 

Pemerintah Guyur Parpol Rp6 T per Tahun Mulai 2023

KONFRONTASI -   Pemerintah menyatakan siap mengucurkan dana bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana bantuan mencapai sekitar Rp6 triliun per tahun.

Bantuan tersebut akan direalisasikan pada 2023 atau tahun ke empat pemerintahan Presiden Joko Widodo periode II.

Pemerintah Resmi Buka Seleksi CPNS, Paling Banyak Posisi Guru

KONFRONTASI -   Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) resmi membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 11 November 2019. Sebanyak 152.286 formasi dibuka yang tersebar di pemerintah pusat hingga daerah.

“Pemerintah akan membuka 152.286 formasi dengan rincian, instansi pusat sebanyak 37.425 formasi dan instansi daerah 114.861 formasi pada 462 pemerintah daerah,” kata Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (30/10).

Pelemahan KPK, Amnesti Internasional: Kumpulan Buaya Melawan Cicak

Konfrontasi - Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Usman Hamid menyebut, upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini sulit dibendung. Karena KPK melawan aktor-aktor besar yang berusaha melemahkan KPK.

Usman mengungkit kembali pertarungan cicak dan buaya yang menjadi polemik beberapa tahun lalu. Dia berkata, kali ini KPK, yang dikonotasikan lemah sebagai cicak, melawan kumpulan buaya.

UNICEF Tegaskan Pemerintah Harus Ijinkan Anak STM Ikut Demo

KONFRONTASI -   Menanggapi maraknya anak STM dan pelajar lainnya ikut demo akhir-akhir ini, UNICEF (United Nations Children’s Fund / Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa) menegaskan bahwa anak-anak dan remaja di Indonesia memiliki hak untuk mengekspresikan diri. Ditegaskan pula, ada aturan khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia ketika mereka terlibat demonstrasi kemudian bersentuhan dengan hukum.

Pemerintah Berperan Melindungi dan Memberdayakan Petani

KONFRONTASI -    Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyayangkan masih adanya pihak yang mendeskreditkan kinerja pembangunan sektor pertanian era pemerintahan Jokowi-JK, padahal syarat dengan minimnya pengetahuan yang aktual. Baru-baru ini, ada pihak yang menilai bahwa negara mengambil alih tugas dan tanggung jawab kerja petani.

Selamat Berjuang, Gerakan Mahasiswa Angkatan 2019, Berjuang untuk Menang dan Ukir Sejarahmu !

Selamat datang, angkatan 2019, Datang untuk Menang !

Generasi pergerakan pemuda-mahasiswa yang sedang membentuk nasib sejarah politik Indonesia Modern. Mereka layak disandingkan dengan Angkatan (19)98 dan Angkatan 19(66) dalam hal: kuantitas, adanya martir perjuangan, dan keterlibatan luaskalangan pelajar.

Pemerintah Isyaratkan Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK

KONFRONTASI -    Pemerintah mengisyaratkan mendukung pembentukan dewan pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan Dewan pengawas diketahui masuk dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan DPR.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan bahwa setiap institusi harus memiliki penyeimbang.

"Ya kita lihat saja. Semua institusi kan harus ada check and balances. Itu saja," kata Yasonna usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/9).

Pemerintah Ugal-ugalan Tambah Kuota, Gula Petani di Rumah Membatu

KONFRONTASI -     Pemerintah terus mengimpor gula dalam jumlah besar. Pada 2019 ini saja, pemerintah memberi kuota impor gula mentah sebanyak 2,8 juta ton. Padahal, kebutuhan gula tahun ini hanya 2,2 juta ton. Sisa 600 ribu ton.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menduga Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyalahgunakan wewenang dalam kebijakan impor pangan. ’’Terjadi kerugian akibat impor ini,’’ ujar Rizal kepada INDOPOS, Senin (2/9).

Mamit S: Pemerintah Didesak Revisi Harga BBM dan LPG Bersubsidi

KONFRONTASI -  Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan, mendesak pemerintah untuk segera merubah tata kelola hilir migas, khususnya terkait dengan penjualan BBM dan LPG bersubsidi agar tidak membebani kinerja keuangan Pertamina.
 

Pages