29 February 2020

PDIP

Minta Tak Paksa Anak Jadi Pemimpin, Megawati Sindir Jokowi?

KONFRONTASI-Sindiran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya tidak memaksakan anak masing-masing atau keluarga masuk dunia politik menimbulkan spekulasi. 

Menurut Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam, sindiran Megawati Soekarnoputri itu ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

PDIP Belum Pasti Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan

KONFRONTASI-Langkah menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution maju Pilkada Serentak 2020 di Kota Medan belum juga dipastikan oleh PDIP pada saat pengumuman Cakada hari ini.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) , asto Kristiyanto menyampaikan, pencalonan Pilwalkot Medan akan dilakukan di gelombang ketiga.

"Pengumuman belum dilakukan karena keputusan belum diambil oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto Kristiyanto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

MAKI Yakini Harun Masiku Tak Punya Cukup Uang untuk Suap Komisioner KPU

KONFRONTASI-Sidang gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2).

Gugatan praperadilan oleh MAKI tersebut meminta agar KPK menetapkan tersangka baru terhadap perkara dugaan suap yang menjerat politisi PDIP Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Anggota DPRD Ini Mengaku Dipecat Karena Tak Beri Uang ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

KONFRONTASI-Anggota DPRD terpilih Kabupaten Kampar, Riau, dari PDI Perjuangan Morlan Simanjuntak melaporkan petinggi partainya ke Bareskrim Mabes Polri.

Ia mengklaim dipecat dari PDIP lantaran difitnah telah melakukan pidana Pemilu berupa politik uang.

Kuasa hukum Morlan Simanjuntak, Kamarudin Simanjuntak menjelaskan alasan pemecatan kliennya bukanlah politik uang, melainkan terkait dengan permintaan uang oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Pernyataan Dirjen Imigrasi Tamparan Keras untuk Menkumham Yasonna

KONFRONTASI-Pernyataan dari Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie yang memastikan kader PDIP Harun Masiku berada di tanah air sejak 7 Januari seolah menampar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pasalnya Yasonna sempat mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri.

Bagi Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa, pernyataan yang layak dipercaya adalah Dirjen Ronny. Pasalnya, Imigrasi memiliki data akurat mengenai keluar masuknya warga negara Indonesia.

KPK Tak Bertaji di Hadapan PDIP

KONFRONTASI-Penangkapan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, ternyata berbuntut panjang. Ada nama Hasto Kristiyanto yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Hal itu muncul karena dua staf Hasto ikut tertangkap dalam OTT KPK.

Alih-alih, security di DPP PDI Perjuangan malah menolak kantornya diperiksa dan menurut berita yang tersebar, sempat ada pemindahan berkas-berkas malamnya.

Menkumham Yasonna Dianggap Lakukan 'Obstruction of Justice'

KONFRONTASI-Kehadiran Menteri Hukum dan hak Asasi manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam acara konferensi pers Tim Hukum PDI Perjuangan akhirnya berbuntut panjang. Dia dinilai telah melakukan `obstruction of justice` atau tindakan menghalangi penyelesaian sebuah kasus korupsi di KPK dengan jabatannya sebagai Menkumham.

“Kacaunya, menteri hukum ini bisa dianggap lakukan “obstruction of justice”,” kata Ketua DPP partai Gerindra Iwan Sumule seperti dikutip dari Rmol.id.

PBNU Desak KPK Bongkar Kasus KPU Sampai ke Petinggi PDIP

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak tebang pilih dalam mengungkap kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang diduga melibatkan petinggi PDI Perjuangan (PDIP). Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj seraya memberikan dukungan terhadap operasi tangkap tangan KPK.

Ia mengatakan KPK harus juga menyasar kepada pejabat dengan level yang tinggi. "Harus juga tajam ke atas, bukan hanya tajam ke bawah dan samping," kata dia di Jakarta, Minggu 12 Januari 2020.

Tiga Faktor yang Berpotensi Tentukan Kemenangan PDIP di Pilkada Surabaya

KONFRONTASI - Pengamat sosial politik dari FISIP Universitas Airlangga, Novri Susan, menilai ada tiga faktor penting PDI Perjuangan berpotensi busa memenangkan kembali Pilkada Surabaya 2020.

Politikus PDIP Ini Tolak Masa Jabatan Anggota Dewan Dibatasi

KONFRONTASI- Politis PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan tak setuju masa jabatan anggota MPR, DPR, DPRD dan DPD dibatasi.

Hal ini disampaikan Trimedya dalam menanggapi gugatan atas ketentuan masa jabatan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang tercantum dalam Undang-Undang No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Ya enggak perlu dibatasi, sampai rakyat sudah tidak memilih dia," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Pages