PDI Perjuangan

Konfrontasi - Wali kota Surabaya Tri Rimaharini akan menunaikan akhir jabatannya pada tahun ini. Diketahui masa jabatannya akan selesai pada 2020, setelah dua periode dia menduduki kursi pimpinan kota Surabaya.

Saat hadir dalam acara rapat kerja nasional atau Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, perempuan yang akrab disapa Risma ini memang mendapat pujian dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Meski demikian, hal itu tak membuatnya Gede Rasa.

Konfrontasi - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menampik pujian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai sinyal dirinya diajukan untuk maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Risma mengatakan tidak ada gunanya menjadi gubernur bila rakyatnya tetap miskin.

Konfrontasi - Nama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat ini sedang ramai diperbincangkan setelah Tim Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) menangkap tangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu, 8 Januari 2020.

Wahyu dijadikan tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu (PAW) calon anggota legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan, yaitu Harun Masiku periode 2019-2024. Akhirnya, Harun juga ditetapkan tersangka.

KONFRONTASI - PDI Perjuangan pasang badan soal posisi Basuki Tjahaja Purnama di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melaui Sekjen Hasto Kristiyanto, PDIP tegas akan mempertahankan Ahok di kepartaian walau menjabat sebagai salah satu bos BUMN.

Menurut pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe, sikap PDIP dalam mempertahankan Ahok sebagai kader partai dinilai wajar.

"Kan dia bukan pengurus partai, dia hanya kader saja. Di dalam aturan pun tidak melarangnya," kata Ramses,  Selasa (19/11).

Konfrontasi - Pengungkapan kasus teror air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tidak kunjung menemukan titik terang, setelah lebih dari dua tahun berlalu. Di penghujung tahun 2019, politikus PDIP Dewi Tanjung membuat laporan ke Mapolda Metro Jaya atas dugaan rekayasa kasus penyiraman air keras.

Novel sebagai korban enggan menanggapi banyak atas laporan tersebut. Hanya dengan tegas, mantan Kasatgas kasus simulator SIM itu mengatakan tindakan Dewi ngawur.

KONFRONTASI - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut pelaporan terhadap Novel Baswedan dengan tuduhan merekayasa kasus adalah ngawur. Pasalnya, kasus penyiraman air keras terhadap penydidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sudah dikonfirmasi kepolisian dan Presiden Joko Widodo.

"Laporannya ngawur karena masa polisi termasuk kapolri dan Presiden mau membuat komitmen di publik untuk menuntaskan atau mengungkap kasus Novel kalau tidak benar-benar terjadi," kata Asfinawati di Jakarta, Kamis (7/11).

Oleh : Nasrudin Joha 

"Agak kecewa karena katanya kita mau reunifikasi, katanya kita mau rekonsiliasi, tapi diminta untuk kita minta hanya sekadar Ketua MPR, nggak ada yang setuju. Kira-kira begitu,"

[Ahmad Muzani, 8/10]

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut kecewa karena Gerindra gagal mendapatkan jabatan MPR-1 (Ketua MPR). Keputusan Gerindra mundur dari kontestasi Ketua MPR memunculkan spekulasi soal deal dengan 'sekitar' Istana. 

KONFRONTASI - Selasa (1/10). Sebanyak 575 anggota DPR hari ini resmi dilantik menjadi legislator.

Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sunadari memastikan, sebagai partai pemenang pemilu, PDIP menunjuk Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024.

 
Alasan ditunjuknya Puan, kata Eva, PDIP mengajukan kader terbaik yang memiliki perolehan suara, pengalaman politik dan juga pernah menjadi ketua fraksi di DPR.

Konfrontasi - Nurul Qomar, komedian yang juga mantan anggota DPR RI, mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Depok lewat proses penjaringan yang dilakukan PDIP kota setempat. Dia datang ke kantor partai itu di Grand Depok City, Jumat 20 September 2019, untuk mengembalikan formulir pendaftaran tersebut.

“Hari ini hanya mengembalikan formulir, CV, dan dilengkapi dengan persyaratan lain seperti foto copy ijazah,” kata Qomar saat meninggalkan DPC PDIP Kota Depok. 

KONFRONTASI - Politikus Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing-masing H Supian HK dan M Syarifuddin menjadi pimpinan sementara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2019 - 2024.

Jabatan pimpinan sementara tersebut sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kalsel periode 2019 - 2024 yang dipandu Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Yohannes Ether Binti. SH, M.Hum pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif itu di Banjarmasin, Senin.