PBB

Soal Perubahan Iklim, Sekjen PBB: Kita Harus Buat Perubahan atau Hancur

KONFRONTASI- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mendesak negara-negara besar di dunia untuk menunjukkan komitmen yang lebih ambisius dalam memangkas emisi gas rumah kaca, Rabu, kala pembicaraan terkait iklim di Madrid memasuki fase intens.

"Para penyumbang emisi besar harus menyadari bahwa peran mereka begitu penting, karena apabila para penyumbang emisi besar itu gagal, maka semua upaya akan gagal," kata Guterres dalam wawancara dengan Reuters.

"Apabila kita tidak mengubah apapun, kita akan hancur."

Sidang Umum PBB Tegaskan Dataran Tinggi Golan Bagian Tak Terpisahkan dari Suriah

KONFRONTASI- Sidang Majelis Umum PBB kembali menegaskan kedaulatan luas Suriah atas Dataran Tinggi Golan, dan sumber dayanya, dan menuntut penguasa pendudukan menghentikan eksplorasi, merusak, pemborosan, menghabiskan dan membahayakan sumber daya alamnya.

Semua itu ditetapkan di dalam resolusi yang disepakati oleh Komite Keuangan dan Ekonomi (Komite Kedua) Sidang MU PBB, dengan 156 negara mendukung resolusi tersebut, dan enam menentang sementara 14 abstein, kata Kantor Berita Suriah, SANA.

Terpecah, Sikap PBB Terhadap Perlakuan China atas Muslim Uighurs

KONFRONTASI-Dua kelompok negara anggota PBB mengeluarkan pernyataan berbeda atas perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighurs di Xinjiang. Situasi ini menyoroti perbedaan global dalam catatan hak asasi manusia Beijing.

Berbicara di Majelis Umum PBB pada hari Selasa, seorang perwakilan dari Inggris mengeluarkan pernyataan atas nama 23 negara yang menimbulkan kekhawatiran atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

PBB Minta Indonesia Tetap Lindungi Hak Anak yang Ikut Demo

Ilustrasi massa pelajar terlibat bentrok dengan polisi di depan gedung BPK Pejompongan, Jakarta. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

\

KONFRONTASI -   Lembaga Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) meminta pemerintah Indonesia tetap menjunjung tinggi hak anak-anak yang ikut demonstrasi selama sepekan terakhir.

Vanuatu dan Solomon Persoalkan Kerusuhan Papua di Dewan HAM PBB

KONFRONTASI-Vanuatu dan Kepulauan Solomon mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga Papua Barat di Dewan HAM PBB. Keduanya membuat pernyataan yang juga mencatat bahwa Indonesia belum memberikan akses ke Papua untuk Komisaris HAM PBB.

Pernyataan itu disampaikan pada sesi terbaru Dewan HAM PBB oleh Sumbue Antas dari Misi Permanen Vanuatu ke PBB.

Tuntutan ini mengikuti aksi protes dan kerusuhan di Papua yang menewaskan sedikitnya sepuluh orang dan puluhan lainnya di tangkap.

Soal Referendum Papua, Ini Keputusan PBB

KONFRONTASI-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat.

Keputusan tersebut disampaikan Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani di Jenewa, Hasan Kleib.

Keputusan tersebut dihasilkan saat gelaran debat publik negara calon anggota Dewan HAM di Jenewa belum lama ini. Dalam gelaran tersebut, Indonesia mendapat sejumlah pertanyaan terkait referendum Papua dari berbagai pihak.

PBB Sebut Angka Kemiskinan di Malaysia Tidak Akurat

KONFRONTASI-Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk kemiskinan ekstrim dan hak asasi manusia (HAM), Philip Alston, membantah pernyataan Malaysia bahwa negara itu hampir berhasil menghapuskan kemiskinan. Alston menegaskan angka resmi kemiskinan di Malaysia sangat tidak akurat dan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.

AS Uji Coba Rudal, China-Rusia Minta DK PBB Gelar Pertemuan

KONFRONTASI-Wakil Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy mengatakan, Rusia dan China telah meminta pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai rencana Washington untuk menguji dan menyebarkan rudal darat jarak menengah.

"Bersama dengan rekan-rekan dari China, kami meminta pertemuan DK PBB sehubungan dengan pernyataan Amerika Serikat (AS) tentang rencananya untuk menguji dan menggunakan rudal jarak menengah," ucap Polyanskiy, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (21/8).

PBB Minta Otoritas Hong Kong Selidiki Kekerasan yang Dilakukan Polisi

KONFRONTASI-Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet mendesak pihak berwenang Hong Kong menahan diri, Selasa (13/8). Selain itu, juga menyelidiki bukti pasukannya menembakkan gas air mata kepada pengunjuk rasa dengan cara-cara yang dilarang hukum internasional.

"Petugas keamanan terlihat menembakkan tabung gas air mata ke kerumunan yang penuh sesak, tertutup, dan langsung pada pengunjuk rasa pada beberapa kesempatan, menciptakan risiko kematian atau cedera serius yang besar," kata Bachelet dalam sebuah pernyataan.

Pages