16 June 2019

MUI

Bantah Ishomuddin, Komisi Hukum MUI: Al Maidah 51 Tidak Ada Expired-nya

KONFRONTASI-Komisi Hukum MUI, Anton Tabah Digdoyo mengatakan, pemecatan terhadap KH Ahmad Ishomuddin dilakukan setelah dirinya mengirim pesan Whatsapp kepada Ketua Umum dan Waketum MUI Pusat setelah sidang kasus penistaan agama, Selasa (21/3), malam. Dalam pesannya, Anton menyatakan, dirinya akan keluar dari MUI jika Ishomuddin tidak dipecat.

"Jika tidak dipecat dalam waktu satu bulan ke depan, saya resign dari MUI," ujar Anton seperti dilansir Republika.co.id, Kamis (23/3).

MUI Sebut Politisasi Larangan Shalat Jenazah Tak Bermartabat

KONFRONTASI - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta mengimbau agar semua pihak tidak melakukan politisasi agama menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.

Imbauan ini menyikapi merebaknya kabar penolakan shalat terhadap jenazah Hindun binti Raisman pada Selasa (7/3), nenek 78 tahun, warga Karet Setiabudi, Jakarta Selatan.  

Ahok Terpojok, Saksi Ahli Pidana MUI Sebut Pidato Ahok Sudah Jelas Ada Motifnya

KONFRONTASI - Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghadirkan saksi ahli hukum pidana dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Abdul Chair Ramadhan.

Meskipun tim penasihat hukum Ahok menolak tidak dan memilih tidak memberikan pertanyaan, Majelis Hakim dan tim JPU tetap menanyakan pendapat Abdul terkait kasus ini. Pasal yang menjerat Ahok yakni pasal 156a KUHP tidak memerlukan laporan dari korban. Sebab, subjek korban adalah agama yang telah dinodai oleh ucapan Ahok.

Soal Infaq GNPF-MUI, Polri Mendingan jadi Lembaga Auditor Infaq dan Sodaqoh, kata Pengamat

KONFRONTASI- Polri  era Kapolri Tito Kurniawan terus usut infaq kaum Muslim dalam konteks  Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) . Karenanya, kata pengamat  Muslim Arbi, Polri mendingan jadi lembaga  auditor infaq dan sodaqoh ketimbang jadi kepolisian sesuai UU .

Habib Rizieq dan MUI akan Jadi Saksi Ahli, Pengacara Ahok Belum Bersikap

Konfrontasi - Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan dua orang ahli dalam sidang perkara dugaan penodaan agama, dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa, 28 Februari 2017 mendatang. Salah satu ahli yang akan dihadirkan yaitu pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab.

Rizieq dipanggil sebagai ahli agama Islam. Sementara satu orang ahli lainnya yaitu ahli hukum pidana dari Majelis Ulama Indonesia. 

MUI Dukung Pemerintah Ubah Kontrak Karya Freeport Jadi IUPK

KONFRONTASI-Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung upaya pemerintah dalam mengubah kontrak karya PT Freeport Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan, ormas-ormas Islam di Indonesia sudah lama mengingatkan pemerintah mengenai ancaman kedaulatan negara oleh kepentingan pihak luar. Apalagi, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) mendukung kepentingan pihak luar dalam sumber daya alam Indonesia.

Rapat Pleno MUI Bahas Kebangkitan Komunisme dan Kriminalisasi Ulama

KONFRONTASI - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menjelaskan pihaknya akan menggelar Rapat Pleno terkait permasalahan bangsa di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (22/2). Seperti ancaman kebangkitan komunis hingga ketidakadilan ekonomi dan hukum masuk dalam pembicaraan. Salah satu bentuk ketidakadilan hukum yang menjadi sorotan adalah kriminalisasi terhadap ulama.

Din Syamsuddin menilai persoalan ketidakadilan hukum terhadap masyarakat termasuk ulama telah mencederai butir kelima Pancasila.

Ini Benar-benar Kurang Ajar, Alquran Dicorat-coret Kalimat Tak Pantas dan Digambar Telapak Kaki

KONFRONTASI-Jemaah pengajian Masjid Al-Ikhlas Cikiray, Gang Cermai III RW 05 Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi Jawa Barat heboh. Mereka menemukan alquran bergambar tapak kaki, terbungkus plastik dan tergeletak di tanah.

Penemuan ini terjadi pada Kamis (9/2) kemarin dan baru dilaporkan Sekretaris Umum (Sekum) MUI Kota Sukabumi, KH Muhamad Kusoy ke Polres Sukabumi Kota, Senin (13/2).

Timbulkan Masalah Baru, Sertifikasi Khatib Lebih Baik Ditiadakan

KONFRONTASI-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menegaskan bahwa para khatib selalu mengajak persatuan dan kesatuan bangsa juga cinta Tanah Air. Sehingga tidak diperlukan sertifikasi khtaib seperti yang direncanakan Kementerian Agama.

“Cinta Tanah Air merupakan ibadah dan wajib umat muslim mencintai NKRI,” kata Ketua Fatwa MUI Kabupaten Lebak, KH Baijuri di Lebak, Selasa (7/2).

Apabila ditemukan khatib mengompori jamaah, kata KH Baijuri, tentu akan dilakukan peneguran oleh pengurus DKM masjid setempat.

GNPF MUI: Aksi Islam 11 Feb. Ingatkan Kasus Ahok Menista Agama. Isu Korupsi Ahok Disorot

JAKARTA-Sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam kembali akan menggelar aksi pada 11 Februari 2017 atau ‘Aksi 112’. Gerakan ini merupakan lanjutan dari pengawalan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin menyatakan belum menerima informasi terkait Aksi 112 yang dimotori GNPF MUI ini.

“Kita belum menerima informasi konkret ya (soal Aksi 112),” kata KH Ma’ruf Amin di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (6/2).

Pages