21 April 2018

MUI

Ketua MUI, Ma'ruf Amin Didesak Mundur dari Jabatannya

KONFRONTASI -  Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin diminta mengundurkan diri dari jabatannya demi menjaga independensi lembaga yang dipimpinnya itu.

Pasalnya, sejak Badan Pertimbangan Ideologi Pancasila (BPIP) dibentuk Presiden Jokowi dan Ma'ruf didapuk menjadi anggota Dewan Pengarah badan tersebut, Ma'ruf diduga telah berubah menjadi corong pemerintah. Termasuk dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri.

Di Balik Demo Massa Alumni (PA) 212 soal Sukmawati Soekarnoputri

JAKARTA-  Massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar demonstrasi soal puisi Sukmawati Soekarnoputri di depan kantor Bareskrim Polri.  Aksi ribuan ummat Islam menuntut Sukamawati diproses hukum Jumat ini bergulir.

Soal Puisi Sukmawati, Ini Sikap MUI

KONFRONTASI - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerahkan kasus dugaan penistaan agama lewat puisi yang dibaca Sukmawati Soekarnoputri kepada polisi.

"Kami serahkan ke penegak hukum secara sungguh-sungguh karena penistaan agama derajat keresahannya sangat tinggi di masyarakat, pasalnya sangat berat," kata Wakil Ketua Komisi Hukum MUI, Anton Tabah Digdoyo saat ditemui di kantornya Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan tanpa MUI melaporkan kasus Sukma, unsur masyarakat telah membawa kasus putri dari Presiden Soekarno tersebut ke kepolisian.

Tanggapi Lontaran Kasar Anggota DPR ,Ini Kata MUI

KONFRONTASI -  Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, turut menanggai soal pernyataan Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan yang menyebut Kementerian Agama dengan kata 'bangsat'. Menurut Kiai Cholil, pernyataan tidak terpuji itu tidak sepatutnya dilontarkan anggota DPR untuk mengkritik

Ma'ruf Amin: Polisi Jangan Ragu Tangkap Penyebar Hoaks

KONFRONTASI - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta Polisi menindak tegas penyebar berita bohong atau hoaks. Pasalnya, hoaks dinilai dapat menciptakan kegaduhan dan konflik di masyarakat.
 
"Pihak kepolisian tidak usah ragu, di mana saja harus diproses (pelaku penyebar hoaks)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.

MUI: Khotbah dan Ceramah Tak Bisa Diatur-atur

KONFRONTASI - Komisi dakwah MUI Pusat menegaskan, materi khutbah dan ceramah tak bisa diatur oleh siapa pun. "Siapa yang bisa mengatur, jangankan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Menag (menteri agama) saja nggak bisa," kata Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis kepada Republika, Sabtu (10/2).

Ia mempertanyakan metode pengaturan isi khotbah dan ceramah. Sebab, ia mengatakan, pemerintah saja tidak memiliki prosedur mengangkat khotib. Sehingga, menurut dia, mustahil mengatur materi khutbah dan ceramah.

Pandangan Komisi Dakwah MUI Terkait Bitcoin

KONFRONTASI -  Bitcoin merupakan bagian dari perkembangan teknologi digital yang ingin membuat alat tukar transaksi, bahkan membuat investasi di luar kontrol bank sentral dan pemerintah. Banyak orang yang tergila-gila dengan Bitcoin karena nilainya yang begitu besar ketika ditukar dalam bentuk rupiah.

Tags: 

Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel, MUI Usulkan Kurangi Penggunaan Dolar AS

KONFRONTASI- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, mengusulkan pengurangan penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi antarnegara guna menekan Amerika Serikat tanpa jalur kekerasan dalam mengatasi krisis Yerusalem yang diklaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai ibu kota Israel.

"Jika Donald Trump tidak mundur soal Yerusalem maka kita perlu meninggalkan transaksi menggunakan Dolar AS secara berangsur. Kita tekan tanpa ada letusan senjata," kata Abbas, saat ditemui di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa.

Pernyataan MUI Terhadap Keputusan Trump soal Jerusalem

KONFRONTASI - Sehubungan dengan Keputusan Presiden Donald Trump utk mengakui Jerusalem sbg Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedubes AS ke sana, maka Majelis ulama Indonesia  dengan ini   menyatakan:  

 Pertama 
Mengecam keras dan menolak keputusan tsb yg merupakan bentuk agresi,  provokasi, dan radikalisme yg nyata.

 Kedua 
Keputusan tersebut membuka dan membuktikan standart ganda AS selama ini yg tidak bersungguh-su ngguh menyelesaikan konflik Israel-Palestina secara berkeadikan.

MUI anggap Putusan MK Terkait Penganut Kepercayaan Timbulkan Persoalan

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penganut kepercayaan dibolehkan masuk dalam kolom agama di KTP. Putusan tersebut dikritik Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.

Ia menilai putusan MK yang mengakomodasi penghayat kepercayaan di kolom agama pada KTP akan menimbulkan masalah. 

Pages