26 March 2019

MUI

MUI Sebut Game PUBG Timbulkan Madarat, Haruskah Diblokir?

KONFRONTASI- Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera mengkaji game Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) apakah perlu dikeluarkan fatwa haram atau tidak. Sebab, MUI menilai game ini juga telah menimbulkan mudarat.

Wakil Ketua Umum MUI Pusat Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan hingga saat ini belum ada pihak yang mengajukan permohonan fatwa terkait dengan game PUBG. Jadi MUI belum bisa mengagendakan ini menjadi masalah yang harus dibahas dalam komisi fatwa.

Anton: Petahana Di Pemilu 2019 Ini Sangat Brutal - Diam-diam Kampanye Bebas Bagi Sembako dan Amplop

KONFRONTASI -  Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Anton Tabah Digdoyo mengatakan, Pemilu 2019 ini paling brutal. Karena saat kampanye petahana bebas tanpa cuti, bebas gunakan fasilitas negara dan keuangan negara. Saat kampanye juga bebas kerahkan semua pejabat. Jokowi juga bebas bagi-bagi uang dan barang pada calon pemilih secara terang-terangan.

MUI Harapkan Munajat 212 Tetap Jaga Persaudaraan dan Kebangsaan

KONFRONTASI-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengatakan kegiatan Munajat 212 (21 Februari) di Monumen Nasional, Jakarta, agar tetap berorientasi menjaga persaudaraan dan kebangsaan.

"Kepada MUI Provinsi DKI yang ikut memprakarsai kegiatan tersebut kami mengimbau untuk tetap menjadikan organisasi MUI sebagai simpul dan pemersatu umat, menjaga ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wathoniyah," kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

MUI: RUU PKS Seharusnya Lebih Preventif Tata Prilaku

KONFRONTASI-Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rida Hesti Ratnasari, mengatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) seharusnya lebih preventif menata perilaku untuk menutup pintu-pintu kekerasan dan kejahatan seksual.

“Perempuan yang dianggap rentan, dilindungi dengan menegakkan penataan perilaku yang bermartabat dan memelihara tubuh sesuai aturan Sang Pencipta,” kata Rida dalam forum yang diadakan INSISTS di Jakarta, Sabtu (2/2).

Tahun Politik, Umat Islam Diminta Tetap Jaga Ukhuwah

KONFRONTASI-Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan kepada segenap bangsa Indonesia khususnya umat Islam untuk menahan diri dan menjaga ukhuwah pada tahun politik.

"Kami memprihatinkan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan kita yang memunculkan gejala pertentangan dan permusuhan terkait agenda pilpres," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, di Jakarta, Rabu.

Pemilu yang akan berlangsung pada 2019 terutama pemilihan presiden memunculkan dua kubu pendukung yang memunculkan pertentangan antarkubu.

Soal Ucapan Selamat Natal, Ini Respon MUI

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai mengucapkan Natal sehingga ucapan selamat hari besar kepada umat Kristiani hukumnya dikembalikan kepada masing-masing individu.

MUI Tak Persoalkan Reuni 212

KONFRONTASI-Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jakarta mempersilakan umat Islam untuk melakukan reuni 2 Desember (212) karena merupakan ajang silaturahim.

"Untuk silaturahim silakan, 212 adalah ajang silaturahim umat Islam," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta KH Munahar Mukhtar kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan reuni 212 harus dijadikan ajang silaturahim sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW.

Akan tetapi, dia mengingatkan tidak boleh ada aksi anarkis dalam aksi reuni 212.

MUI Apresiasi Penerbitan Kartu Nikah

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengapresiasi pemerintah yang meluncurkan kartu nikah sebagai bagian dari inovasi pelayanan untuk masyarakat.

"MUI menghargai setiap ikhtiar dan usaha pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kemudahan untuk masyarakat," kata Zainut di Jakarta, Senin.

Menurut dia, MUI menyambut baik sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan, memberikan nilai manfaat dan dapat mencegah praktik penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

MUI Bantah Ingin Polisikan Ketum GP Ansor

KONFRONTASI-Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah berencana melaporkan Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas ke pihak kepolisian.

Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Ikhsan Abdullah menegaskan komisinya sejalan dengan kebijakan pimpinan MUI telah disampaikan kepada publik melalui keterangan pers beberapa waktu yang lalu.

"Kami menyerahkan kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid kepada aparat Kepolisian Negara RI sebagai aparat keamanan," tegasnya dalam keterangan pers, Sabtu (27/10).

Jangan Terprovokasi Aksi Pembakaran Bendera Bertuliskan Kalimat Tauhid

KONFRONTASI-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengimbau masyarakat agar jangan terprovokasi atas tersebarnya video mirip Banser yang membakar bendera mirip lambang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Tidak perlu dibesar-besarkan dan dijadikan polemik karena hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu gesekan," kata Zainut di Jakarta, Senin.

Pages