modal

Dato Sri Tahir Tambah Modal ke Bank Mayapada Lewat Aksi Tukar Guling

KONFRONTASI -    Dato Sri Tahir melakukan aksi penambahan modal senilai Rp 3,5 triliun kepada PT Bank Mayapada Tbk (MAYA). Menariknya aksi ini dilakukan dengan tukar guling aset sejumlah perusahaan Tahir. Dari surat perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (28/4/2020) aksi bermula dari Bank Mayapada yang membeli tiga Gedung: Menara Topas, Jakarta; Gedung Perkantoran Mayapada Complex, Surabaya; dan Gedung perkantoran di Bali senilai total Rp 3,5 triliun.

Warga Korban Banjir Lebak Butuh Bantuan Modal Usaha

KONFRONTASI-Masyarakat korban bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, Banten, membutuhkan permodalan karena rumah dan seisinya, termasuk uang hanyut dan hilang.

"Kami juga bingung untuk usaha setelah areal persawahan dan ladang tertimbun longsoran," kata Maju (45), seorang pengungsi warga Cigobang Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak, Sabtu.

Masyarakat pasca-bencana alam tersebut kesulitan untuk membuka usaha karena tidak memiliki modal itu.

Agus Rahardjo: Modal Jadi Kepala Daerah Mustahil Balik Tanpa Korupsi

KONFRONTASI -   Salah satu penyebab perilaku korupsi para kepala daerah terutama dipicu oleh biaya politik tingginya biaya politik yang mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bahkan menyebut modal kepala daerah saat pencalonan dan kampanye tak bakalan kembali tanpa melakukan korupsi.

“Menurut data Kemendagri biaya pencalonan itu Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. Kalau tidak korupsi  kerja siang malam kembalikan modal saja tidak bisa,” kata Agus di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12).

OJK: Karena Bank MNC Turun Kasta, Pihak MNC Harus Tambah Modal

KONFRONTASI -  PT Bank MNC Internasional Tbk. turun kelas ke Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) I karena modal inti merosot di bawah Rp1 triliun menjadi Rp937,8 miliar. Padahal, pada tahun sebelumnya modal inti mencapai Rp1,59 triliun.

Secara rasio, kewajiban penyediaan modal minimum pun turun menjadi 12,58% dari tahun sebelumnya 19,54%.

Anda Tak Punya Modal Untuk Buka Usaha? Coba Deh 4 Bisnis Ini

KONFRONTASI -  Saat ini, semakin banyak uang yang dibutuhkan agar kita bisa hidup layak. Harga kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat gaji dari bekerja terasa sangat tidak cukup. Oleh karena itu, banyak orang yang berpikir untuk memulai bisnis supaya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar atau sekedar untuk mendapat penghasilan tambahan.

Namun, masalah yang sering dihadapi adalah tidak adanya modal. Kebanyakan orang berpikir bahwa untuk memulai bisnis hingga sukses, dibutuhkan modal yang besar.

Ekonomi ke arah Lampu Merah? Arus Modal Masuk Kian Terkikis, Minim Stimulus. S&P Tak Mampu Dongkrak Capital Inflow

KONFRONTASI- Peringkat layak investasi atau investment grade yang disematkan lembaga pemeringkat utang internasional Standard and Poor's (S&P) pada Mei 2017 tidak bisa mendorong arus modal masuk yang lebih besar ke dalam negeri.

Bahkan sejak Juli 2017, arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik (capital inflow) terkikis, bahkan jumlahnya lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2016.

Prabowo Sebut Pilkada Jakarta Perang Perjuangan Keadilan Versus Kekuatan Modal

KONFRONTASI -  -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut pasangan calon kepada daerah DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai pasangan "paket hemat".

"Kalau dari tiga pasangan, Anies-Sandiaga termasuk pasangan paket hemat. Kami buktikan bahwa nilai kebajikan, akhlak, dan rasa kebenaran itu masih ditangkap dan diharapkan oleh rakyat," kata Prabowo di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra di Jakarta, Rabu, (15/2/2017).

Pemberlakuan Presidential Threshold Tidak Fair, Tak Adil dan Merusak Demokrasi Konstitusional

JAKARTA- Demokrasi liberal-elektoral 50 persen plus satu sejak Pilpres 2004 hanya dikuasai kekuatan modal dan hasilnya adalah kepemimpinan nasional yang sangat elitis, oligarkis dan partikularis serta sekedar jadi pelayan pemodal. Tabiat buruk  dan busuk ini telah menjadi habitus dan bahkan menjadi kepentingan bercokol parpol-parpol tertentu yang menginginkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tetap diberlakukan, dengan merujuk pada preseden hasil pemilu 2014.

Pages