Menteri ESDM

Pungut Dana Energi dari Rakyat, Sudirman Said Dianggap Ngaco

KONFRONTASI - Energy Watch Indonesia mempertanyakan kebijakan Pemerintah yang disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said akan memungut Rp 200 per liter BBM jenis Premium dan Rp 300 untuk Solar.

Menurut Direktur Energy Watch, Ferdinan Hutahaea, kebijakan Kementerian ESDM tersebut janggal.

"Dasar hukumnya apa. Seharusnya masyarakat tidak dieksploitasi," kata Ferdinan dalam diskusi Refleksi Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2015 bertajuk 'Benarkah Kabinet Kerja Jokowi-JK Gagal?' di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (24/12).

Sudirman Said: Urusan Saya di MKD Sudah Selesai, Tinggal Tunggu Hasil

Konfrontasi - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang menjadi pelapor Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus 'papa minta saham', menolak berkomentar lagi soal laporannya di ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu. Kenapa?

"Saya sudah selesai urusannya melaporkan kepada MKD, kemudian menunggu prosesnya sudah," kata Sudirman dalam konferensi pers di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (12/12/2015).

Novanto Laporkan Balik Sudirman-Maroef ke Bareskrim

Konfrontasi - Ketua DPR Setya Novanto melalui kuasa hukumnya Firman Wijaya, melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin ke Bareskrim Polri karena diduga telah melakukan beberapa pelanggaran hukum pascabergulirnya rekaman kasus pencatutan nama presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

"Dokumen sudah kami lengkapi dan sekarang LP-nya (laporan) sudah keluar. Selanjutnya kami serahkan ke polisi, proses hukumnya," kata Firman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Abaikan Perintah Presiden Soal Freeport, Pengamat Pertanyakan Langkah Jaksa Agung

Konfrontasi - Pengamat Politik, Hendri Satrio mempertanyakan langkah kejaksaan agung yang mengusut kasus pencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak Freeport yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Bahkan sejauh ini, Kejagung sudah memeriksa Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsuddin dalam dugaan kasus pemufakatan jahat yang menyeret ketua DPR Setya Novanto. Padahal, presiden telah menginstruksikan agar menunggu proses yang tengah berjalan di MKD.

Izinkan Newmont Ekspor Konsentrat, Menteri ESDM Khianati Negara

Konfrontasi - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengatakan, pemberian relaksasi atas rekomendasi izin ekspor konsentrat kepada Newmont oleh menteri ESDM Sudirman Said adalah bentuk penghianatan terhadap negara.

“ESDM mengeluarkan kebijakan relaksasi bagian dari penghianatan, makanya kita tidak setuju ketika Menteri ESDM Sudirman Said memberiksan rekomendasi izin ekspor. Kita menentang sangat keras,” kata Ferdinand di Kantor DPR-RI Jakarta, Jum’at (27/11/2015).

Skandal Papa Minta Saham: Surat Sudirman Said ke Freeport Perbuatan Curang?

KONFRONTASI - Skandal Papa minta saham dan manuver Menteri ESDM, Sudirman Said terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia terus menuai tanya. Salah satunya soal surat dikirim Freeport ke Sudirman Said, 9 Juli 2015 lalu. Sudirman secara diam-diam kemudian menjamin perpanjangan kontrak tanpa sepengetahuan Menko bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, yang jelas-jelas diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.

Menteri ESDM Harus Dipecat sebab Melanggar Aturan dan Sinyal Presiden

KONFRONTASI- MKD DPR harus  secepatnya mencopot Setya Novanto yang sudah tidak dipercaya publik, sebab DPR pun kian tidak dipercaya publik sebagai ekses dari kelakuan Novanto. Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan Setnov ke MKD DPR juga sama buruknya sebab mau perpanjang kontrak karya Freeport dengan melanggar UU dan keputusan Presiden dengan alasan Sudirman takut kehilangan investasi Freeport.

Staf Ahli: Bakal Ada Dampak Ekonomi dan Sosial di Papua Jika Kontrak Freeport Diputus

Konfrontasi - Staf Ahli Menteri ESDM, Said Didu menyebut akan ada dampak ekonomi dan sosial terhadap masyarakat Papua bila kontrak Freeport tidak diperpanjang.

Menurut dia, hal ini harus dipikirkan secara matang oleh seluruh pihak.

“Masalah sosial dan ekonomi masyarakat Papua, apa yang terjadi jika Freeport ditutup seketika? Kita ingat 94% uang beredar di Papua itu dari Freeport. Belum lagi masalah goepolitik dan keamanan, ini juga harus jadi perhatian,” kata Said Didu, di Jakarta, Jumat (20/11) kemarin.

Jika Benar Terbukti, PT Freeport Indonesia Bisa Dipidana

Konfrontasi - PT Freeport Indonesia dapat terkena pidana jika terbukti melakukan penyuapan terhadap pihak tertentu. Hal tersebut tertuang dalam pasal ‘Foreign Corrupt Practices Act of 1977’.

Dalam pertemuan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, diduga melakukan pembahasan agar kontrak PT Freeport dapat diperpanjang hingga 2041.

Rakyat Ingin Sidang MKD DPR Terbuka dan Transparan soal Setnov dan Freeport

KONFRONTASI- Profesionalisme dan integritas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kini diuji. Sejumlah desakan muncul agar MKD bisa melakukan sidang secara terbuka dalam menelusuri dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rakyat ingin sidang MKD DPR itu terbuka dan transparan agar jurdil dan tuntas.

MKD diharapkan tidak "masuk angin" layaknya kasus pertemuan pimpinan DPR dengan calon presiden AS, Donald Trump. Di dalam kasus itu, MKD terkesan melakukan sidang secara diam-diam.

Pages