KPK

Publik Beranggapan KPK Terlalu Lunak terhadap Mantan Mendag Enggar

Bulan  kemarin publik memgapresiasi KPK setelah berani tetapkan tersangka dan tahan Imam Nahrawi, Menpora. Menteri Jokowi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi pesakitan dalam dugaan kasus korupsi senilai Rp28 miliar. Sebelumnya politisi PPP Romy Romahurmuzy juga sudah diciduk KPK.

Istana Sebut Dewan Pengawas KPK akan Diumumkan Pada 20 Desember 2019

KONFRONTASI-Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan nama-nama Dewan Pengawas KPK akan diumumkan pada 20 Desember 2019.

"Ya kan belum final, nanti tanggal 20 (Desember) lah final," kata Pratikno di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Namun, Pratikno enggan mengkonfirmasi nama-nama siapa saja yang masuk dalam Dewan Pengawas tersebut.

"Ya namanya belum final kok masih proses terus, namanya kan belum di-keppres-kan belum ditandatangani, jadi nanti lihat tanggal 20 (Desember)," tambah Pratikno.

KPK Minta Putusan MK Terkait Mantan Napi Korupsi Dituangkan dalam PKPU

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar materi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat mantan terpidana perkara korupsi maju dalam pilkada segera dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Sebagai tindak lanjut dan agar langsung dapat diimplementasikan, materi yang sudah ditegaskan MK tersebut perlu dituangkan secara lebih teknis di Peraturan KPU," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Bongkar Kasus Petral, KPK Kejar Bukti ke Sejumlah Negara

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah fokus untuk mencari bukti-bukti di beberapa negara dalam penyidikan kasus suap terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Energy Services (PES) Pte. Ltd.

"Memang kasus Petral ini lebih kompleks. Jadi, ada bukti-bukti di beberapa negara yang harus kami kejar nantinya termasuk dugaan aliran dana lintas negara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

KPK Apresiasi Putusan MK Terkait Mantan Napi Korupsi

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyambut baik atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait syarat mantan terpidana perkara korupsi maju dalam pildaka.

"Itu kami harus menghargai putusan itu dan saya pikir ini juga harus disambut baik baik oleh pemerintah maupun parlemen ataupun partai politik," ucap Syarif di Jakarta, Rabu.

KPK Panggil Kasat Reskrim Polres Indramayu Sebagai saksi Kasus Suap

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa memanggil Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Suseno Adi Wibowo sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Tahun 2019.

Suseno dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Bupati Indramayu nonaktif Supendi (SP).

4 Pimpinan organisasi pemuda lapor ke KPK impor beras Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto

KONFRONTASI -   HIMAH, PERISAI, IPTI dan Generasi Muda Khonghucu Indonesia (GEMAKU) meminta KPK harus segera Menyelidiki Kebijakan Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto perihal kebijakan impor beras yang dilakukan olehnya sebab hal ini menyebabkan rusaknya perekonomian Indonesia.

Beras adalah kebutuhan pokok, gara-gara kebijakan Enggar dari 2,3 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan perseroannya sekitar 20 ribu ton diantaranya sudah rusak.

KPK: Hati-hati Dengan Investasi Perusahaan China

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan peringatan terkait risiko melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan asal China.

"Kami menyarankan pemerintah untuk lebih berhati-hati dengan investasi dari China. Mereka (China) melakukannya sebagai bagian dari bisnis mereka, berusaha memperkuat ekonomi. Jadi kita harus sangat, sangat berhati-hati," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif seperti yang dilansir dari SCMP, Kamis (5/12).

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Lamput Non-aktif

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara (Lamput).

Dua tersangka, yakni Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin (SB).

KPK Kecewa Hukuman Idrus Marham 'Disunat' Hakim MA

KONFRONTASI-Hakim Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman pidana penjara terpidana kasus korupsi kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan kekecewaan itu muncul lantaran vonis MA sangat jauh berbeda dari dua putusan sebelumnya yakni di tingkat pertama Pengadilan Tipikor dan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sehingga, pihaknya sangat kecewa ketika MA mengurangi hukuman Idrus Marham.

Pages