23 September 2019

KPK

KPK Akan Pelajari Vonis Tiga Petinggi Sinarmas

KONFRONTASI -    Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengapresiasi vonis 1 tahun 8 bulan penjara yang dijatuhkan majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap tiga petinggi Sinarmas. Ketiganya terbukti menyuap empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan mempelajari putusan vonis tersebut guna menentukan langkah hukum berikutnya.

KPK Jadi Hamburger yang Siap Disantap Koruptor?

KONFRONTASI-Jumat sore (20/9/2019) KPK diguncang demo hebat oleh para aktivis PMII. Aksi demonstrasi berlangsung ricuh. Para demonstran terlibat keributan dengan aparat.

Itulah aksi demonstrasi sebagai wujud kemarahan para aktivis PMII atas ditetapkannya mantan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap KONI.

Para demonstran menganggap bahwa KPK dalam kendali "kelompok tertentu" yang bermaksud ingin menjatuhkan tokoh muda NU.

YLBHI: KPK Tengah Dilemahkan lewat Dua Cara

KONFRONTASI- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YBLHI) menilai ada upaya pelemahan secara sistematis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Pelemahan tersebut terindikasikan melalui dua cara. Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan, pelemahan cara pertama dilakukan melalui kehadiran calon pimpinan (capim) KPK. Sebanyak sepuluh nama capim KPK sedang menjalani proses seleksi saat ini.

Refleksi Seorang Wartawan Tempo; Pasukan Buzzer Pinokio Membredel Tempo 4.0 dengan Pola Baru

 Semalam, kawan-kawan di kantor, dalam sebuah grup diskusi, mengabarkan bahwa aplikasi digital Tempo  di Play Store telah raib. Hilang dengan jejak terakhir dipenuhi komentar caci-maki. Saya sempat mengecek, dan memang benar lenyap.

Mari Gugat Romli Atmasasmita

Oleh: Radhar Tribaskoro

MENGGUGAT PROF. ROMLI ATMASASMITA, https://www.youtube.com/watch?v=nLdml-AT85U

Ada beberapa hal yang saya tidak setuju dengan pendapat Prof. Romli Atmasasmita yang disampaikan dalam video di atas. 

Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa 'Sita' Gedung DPR

KONFRONTASI-Meski dihujani kritik dari banyak pihak, DPR RI tetap mengesahkan revisi UU KPK pada sidang paripurna, Selasa (17/9). Akibatnya, sejumlah mahasiswa dari universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia 'menyita' Gedung DPR/MPR, Kamis (19/9).

Pantauan kumparan di lokasi, para mahasiswa tersebut menggunakan jas almamater dari UI, ITB, UPN, dan Unindra. Mereka tampak berkumpul di depan Gedung DPR sambil membawa bendera jurusan serta spanduk yang berisi penolakan terhadap revisi UU KPK.

Jadi Tersangka, Imam Nahrawi Mundur dari Jabatan Menpora

KONFRONTASI-Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo kepada awak media massa, Kamis (19/9/2019). "Tadi sudah disampaikan pada saya surat pengunduran diri dari Menpora," kata Jokowi.

Mahasiswa Menentang dan Menolak RUU KUHP-Revisi UU KPK, Demo ke DPR

KONFRONTASI-Kaum mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di gedung DPR/MPR. Mereka menyatakan menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru disahkan.

Pantauan di lokasi, Kamis (19/9/2019), mahasiswa berkumpul di depan gerbang DPR/MPR di Jl Gatot Subroto, Jakarta. Tampak dari mereka membawa sejumlah spanduk serta poster yang berisi penolakan terhadap RKUHP dan UU KPK.

Polemik Revisi UU KPK Harus Jadi Catatan Bersama

KONFRONTASI-Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Manunggal Kusuma Wardaya mengatakan polemik revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK harus menjadi catatan bersama.

"Persoalan mendasar dari semua pro kontra ini dalam amatan saya adalah persoalan integritas dan kepercayaan publik. Ini harus jadi catatan bersama," katanya di Purwokerto, Rabu.

Pengajar hukum hak asasi manusia itu juga menam bahwa revisi UU KPK bisa jadi dilatarbelakangi keinginan untuk membuat KPK tetap kuat namun tetap akuntabel.

Imam Nahrawi jadi Tersangka KPK, Demokrat Lirik Kursi Menpora untuk AHY

KONFRONTASI - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi, Partai Demokrat  mengincar kursi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Wasekjen Demokrat Putu Supadma Rudana menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Untuk membantu kerja Presiden Jokowi, Demokrat menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masuk dalam jajaran kabinet.

Pages