KPK

Rayakan HUT Polri di Gedung KPK, Firli Dikritik

KONFRONTASI-Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi tindakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri yang merayakan HUT Ke-74 Bhayangkara di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

"Tindakan merayakan Hari Bhayangkara di Gedung KPK itu merupakan konsekuensi logis dari sikap Komjen Firli Bahuri yang menolak mundur sebagai anggota kepolisian," ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ketua KPK dan Helikopter yang Ditumpanginya Terus Disorot

KONFRONTASI-Perjalanan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menggunakan helikopter ke Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Sabtu (20/6) pekan lalu, terus menjadi sorotan publik.

Helikopter berwarna hitam dengan kode PK-JTO yang ditumpangi mantan Kapolda Sumatera Selatan ini di soal, lantaran berpotensi terjadinya dugaan gratifikasi dan melanggar kode etik terkait larangan aparat hukum bergaya hidup mewah.

Tiga Mantan Pimpinan DPRD Jambi Ditahan KPK Terkait Kasus 'Ketok Palu'

KONFRONTASI-Tiga mantan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Jambi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Ketiganya ialah mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston (CB); Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, AR. Syahbandar (ARS), dan Chumaidi Zaidi (CZ).

Peringatan Rizal Ramli soal Begal Digital Bisa Terbukti lagi! KPK: Ada 8 platform digital mitra Kartu Prakerja Tidak melalui Mekanisme Pengadaan barang dan jasa

KONFRONTASI- Masih ingat ''peringatan'' tokoh bangsa DR Rizal Ramli (RR)  soal ''begal digital'' atau semacamnya, yang bisa merugikan negara? Peringatan  RR itu bisa terbukti lagi kebenarannya.

Penyaluran kartu Prakerja melalui aplikasi Ruang Guru, misalnya, sampai saat ini menuai sinisme , bahkan protes keras dari publik. Tak sedikit yang menilai bahwa sistem penyaluran tersebut sebagai sebuah proyek besar dan aksi pembodohan kepada masyarakat Indonesia.

Politik Uang Bisa Sembunyi di Balik Bantuan Corona Jika Pilkada Digelar Saat Pandemi

KONFRONTASI-KPK bicara soal risiko-risiko yang terjadi jika pilkada tetap dilakukan pada masa pandemi virus Corona (COVID-19). KPK menyebut program penanganan COVID-19 berpotensi dijadikan alat untuk politik uang.

"Risiko yang dihadapi, politik uang akan bersembunyi di program COVID-19," kata Direktur PJKAKI KPK Sujanarko dalam diskusi bertema 'Menolak Pilkada di Tengah COVID-19: Perspektif Ancaman Politik Uang/Korupsi pada Pilkada 2020', Selasa (16/6/2020).

Mustahil Seorang Jaksa Fungsional Punya Duit 5,8 Miliar, KPK Diminta Turun Tangan

KONFRONTASI -   Fedrik Adhar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ternyata cukup kaya. Dari penelusuran LHKPN, Jaksa fungsional di sub unit kerja di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara itu punya uang Rp 5,8 miliar pada tahun 2018.

Di Tengah Pandemi, Diam-diam Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Ternyata Tetap Berlanjut

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata diam-diam tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji bagi pimpinannya dengan pihak Kemenkumham. Padahal beberapa waktu lalu, Ketua KPK Firli Bahuri meminta agar pembahasan kenaikan gaji bagi dirinya dan pimpinan yang lain dibatalkan, karena masih dalam situasi pandemi virus korona.

Pages